PULIHKAN TERUMBU KARANG INDONESIA
JAKARTA - Kondisi terumbu karang di perairan Indonesia kini semakin memprihatinkan. Tercatat, hanya 3096 terumbu karang dalam kondisi baik, 70% rusak. Padahal luas ekosistem terumbu karang Indonesia yang diperkirakan mencapai 75 ribu kilometer persegi, mewakili 15% terumbu karang dunia. Selain terumbu karang, Indonesia memiliki 362 spesies scleractinia atau karang batu, sehingga Indonesia disebut sebagi episenter dari sebaran karang batu dunia.
""Kondisi yang rusak itu harus segera kita pulihkan. Semua pihak harus terlibat. Kampanye penyadaran tentang pentingnya kondisi terumbu karang akan terus dilakukan,"" kata Syamsul Maarif, sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/8).
Kemarin, KKP menandatangani nota kesepahaman (memorantum of understanding/MoU) dengan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. Kerja sama KKP dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan itu bertujuan menyelamatkan kondisi terumbu karang Indonesia.
Syamsul mengatakan, KKP kini menerima penyerahan secara bertahap sejumlah kawasan taman nasional lautdari Kementerian Kehutanan (Ke-menhut). Penyerahan itu bertujuan agar pengelolaan dan pengawasan lebih efektif, mengingat taman nasional laut masuk domain KKP.
Ia mengemukakan, salah satu cara untuk memperbaiki kondisi karang di Indonesia adalah dengan melakukan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Pengelolaan yang berkelanjutan itu, ujar dia, harus memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, ekologi, dan juga sosial budaya. Syamsul yakin, jika proses pemberdayaan masyarakat melalui kampanye berhasil, kondisi terumbu karang juga membaik.
Spesies
Sementara itu, Indonesia juga diketahui memiliki 362 spesies scleractinia atau karang batu, sehingga layak disebut sebagai episenter dari sebaran karang batu dunia.
Mengutip CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), scleractinia termasuk ke dalam Appen-diks II, yaitu spesies yang perdagangannya hanya boleh dilakukan bila berasal dari turunan Fl atau penangkaran dari hasil transplantasi karangyang dibatasi kuotanya.
Kini, otoritas pelayanan CITES untuk spesies karang masih dipegang Kementerian Kehutanan. Namun, ke depan secara bertahap pelayanan untuk seluruh spesies aquatik akan dikelola oleh KKP.
Direktur Eksekutif WWF Indonesia Efransjah mengatakan, perhatian pemerintah pada sektor kelautan, khususnya terumbu karang, masih rendah.
""Masalah pembangunan sektor kelautan dan perikanan masih relatif baru mendapat perhatian dari pemerintah dibanding pembangunan sektor lainnya. Terumbu karang cenderung diabaikan,"" kata Efransjah.
Menurut dia, perhatian yang masih belum maksimal itu juga mengakibatkan keberadaan LSM seperti WWF-Indonesia di berbagai tempat terkait dengan permasalahan sektor kelautan dan perikanan masih sangat minim.
Ia juga mengemukakan, pemerintah dinilai lebih banyak memberikan komentar terkait permasalahan ekonomi di level makro. Untuk itu, WWF berkali-kali telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi terkait kelautan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Syamsul menambahkan, dengan di-tetapkannya visi Indonesia sebagai negara penghasil produk perikanan terbesar pada 2015, fokus di sektor perikanan dan kelautan otomatis meningkat.
Sektor kelautan dan perikanan berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) nasional sebesar 3,12% tahun 2009. Angka tersebut meningkat dibanding 2008 sebesar 2,75%.
Selain itu, sektor pendapatan negara berupa devisa dari ekspor produk perikanan mencapai US$ 2,4 miliar pada 2009, sekaligus menjadi sumber pekerjaan bagi 6,43 juta orang.
Hindari Over Fishing
Sementara itu, KKP belum lama ini menetapkan kesepakatan dengan pemerintah daerah (Pemda) seluruh Indonesia untuk menghindari penangkapan ikan berlebihan (overfishing). Penetapan itu mengacu prinsip dasar pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDD yang bersifat koordinatif.
