“Kitong (kita) harus melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk ikut terlibat mengawasi kitong pung kekayaan (potensi sumber daya udang, kepiting dan ikan) yang ada,” ucap Laurens Segetmena, saat memberikan gambaran tugas anggota Pokmaswas Mangewang, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan.

Bimbingan teknis sekaligus pendampingan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) dilaksanakan oleh WWF-Indonesia sebagai mitra pelaksana dari Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) yang bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilakukan kepada 2 dari 5 Pokmaswas di wilayah Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang telah mendapat legalitas oleh DKP Provinsi Papua Barat pada bulan februari 2019. Sebelumnya, pada bulan Desember 2018 ke-5 Pokmaswas tersebut juga telah mengikuti proses Pelatihan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh WWF-Indonesia. 

Kegiatan Bimbingan teknis dan pendampingan kepada Pokmaswas Mangewang, Distrik Konda dan Pokmaswas Knasaimos, Distrik Saifi, diselenggarakan pada tanggal 12-15 November 2019. Peserta yang hadir masing-masing terdiri dari 10 anggota Pokmaswas Mangewang, 5 orang anggota Pokmaswas Knasaimos serta juga dihadiri oleh beberapa masayarakat di sekitar kampung tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mendukung Pokmaswas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pokmaswas memiliki peran penting dalam proses pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di KKP Sorong Selatan. “Selama ini kitong su (sudah) jenuh dengan adanya nelayan dari luar wilayah Sorong Selatan yang menangkap udang, ikan, dan kepiting di kitong wilayah (wilayah kami) tanpa izin. Kitong  harus terus melakukan pengawasan, jangan sampai nelayan luar yang mencuri ikan di kitong wilayah menjadi kaya, sedangkan kitong yang di pesisir ini tetap miskin” ungkap Pilemon Anjamsaru, Ketua Pokmaswas Knasaimos.

Mewujudkan sistem pengawasan langsung secara partisipatif oleh masyarakat pesisir di KKP Sorong Selatan, DKP Provinsi Papua Barat memberikan dukungan Sarana dan Prasarana (Sarpras) pengawasan kepada 5 Pokmaswas yang diserahkan pada bulan Oktober 2019. Oleh karena itu, pada saat bimbingan teknis, selain mendapatkan materi tentang kelembagaan Pokmaswas, peran, wewenang dan fungsi adanya pengawasan, Pokmaswas juga memperoleh pemahaman tentang penggunaan Sarpras pengawasan yang telah dimiliki oleh masing-masing Pokmaswas. Termasuk pengoperasian Global Positioning System (GPS), kamera, teropong dan beberapa teknik pendokumentasian kegiatan dan pengisian buku catatan harian pengawasan. Selanjutnya, Pokmaswas melakukan simulasi pengawasan yang diawali dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran di wilayah KKP serta menjalankan mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran yang ditemui dengan asas 3 M (Melihat, Mendengar dan Melaporkan). Setelah memahaminya, Pokmaswas langsung menyosialisasikan dengan menggunakan bahasa sederhana kepada masyarakat setempat tentang pentingnya pengawasan pada wilayah KKP Sorong Selatan. 

Aktivitas Pengawasan oleh Pokmaswas Mangewang dan Knasaimos

Sebelum melaksanakan pengawasan, dilakukan diskusi untuk menentukan rute atau jalur pengawasan langsung kemudian membagi peran dan tugas masing-masing anggota Pokmaswas. Proses pengawasan langsung dilakukan mulai dari pemantauan aktivitas pada wilayah perairan yang dilakukan di daratan pesisir terbuka dengan bantuan teropong. Selanjutnya, pengawasan langsung dilakukan menggunakan armada yang telah disiapkan serta membawa kelengkapan peralatan dokumentasi dan pencatatan aktivitas pengawasan pada wilayah perairan terbuka termasuk kamera, GPS dan lain-lain.

Saat melakukan pengawasan langsung, anggota Pokmaswas Mangewang mendokumentasikan rute pengawasan dengan bantuan GPS serta menandai daerah penting yang merupakan daerah penangkapan ikan. Oktovianus Habetan, sekretaris Pokmaswas Mangewang yang biasa disapa dengan panggilan Otto melakukan pemeriksaan di atas perahu nelayan. Nelayan menangkap udang ini menggunakan alat tangkap jaring tiga lapis tegasnya sembari menunjukan jenis alat tangkap yang digunakan kepada anggota Pokmaswas. “Tidak ada hiu yang tertangkap saat ini,” tambah Otto. Selain itu, anggota Pokmaswas lainnya mengamati daerah sekitar yang mana merupakan area batas KKP dengan bantuan teropong untuk memperoleh informasi secara visual.

Proses mendokumentasikan setiap temuan di lapangan serta mencatat segala aktivitas saat pengawasan langsung di KKP telah dilakukan oleh anggota Pokmaswas dengan mahir, termasuk pengisian buku catatan harian. Pada akhir proses pengawasan, Pokmaswas melakukan evaluasi mengenai kendala teknis melakukan pengawasan, serta menyusun strategi dan skenario pengawasan yang lebih efektif di kemudian hari. Keantusiasan anggota Pokmaswas Mangewang dan Knasaimos dalam menjaga potensi di KKP Sorong Selatan menambah semangat bagi WWF-Indonesia untuk melakukan koordinasi lebih lanjut kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, dalam rangka membangun komitmen yang sama untuk memerangi aktivitas perikanan yang merusak dan tindakan perikanan yang Illegal Unreported Unregulated (IUU Fishing), kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak diatur oleh peraturan yang ada, dan tidak dilaporkan kepada lembaga pengelola perikanan yang ada.

Komitmen Pokmaswas ditunjukkan dengan adanya jadwal rutin pengawasan serta skenario insidental terhadap informasi pelanggaran pada wilayah KKP Sorong Selatan. Jadwal pengawasan rutin yang disepakati yaitu 2 kali/bulan untuk Pokmaswas Mangewang Distrik Konda serta 4 kali/bulan untuk Pokmaswas Knasaimos, Distrik Saifi. Selain itu, kedua Pokmaswas ini juga mengimbau kesiapsiagaan pihak berwenang dalam menindaklanjuti setiap pelaporan Pokmaswas ketika menemui tindakan pelanggaran perikanan di wilayah KKP Sorong Selatan. Harapannya terjalin jejaring komunikasi dan koordinasi langsung antara stakeholder di bidang pengawasan khusunya tindak pidana perikanan.

Guna mengefektifkan peran Pokmaswas dalam memastikan pola pemanfaaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di KKP yang bebas dari aktivitas perikanan merusak dan tindakan IUU Fishing, WWF-Indonesia berupaya memberikan pendampingan teknis secara intens kepada Pokmaswas di KKP Sorong Selatan. Selain itu, untuk memastikan adanya peran pemerintah atau pihak terkait dalam rangka menindaklanjuti pelaporan terhadap pelanggaran yang ditemui di lapangan oleh Pokmaswas, WWF juga akan membangun skema penindakan pelanggaran perikanan yang terhubung dengan Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan Papua Barat serta terintegrasi dengan program Rencana Aksi Darurat (RAD) Pemberantasan Aktivitas Perikanan  yang Merusak di Provinsi Papua Barat.