PEMERINTAH TAK TRANSPARAN HADAPI PERUBAHAN IKLIM
Demikian diungkapkan Siti Maemunah, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), menjelang diskusi bertema ""Adaptasi Perubahan Iklim, Siapkah Indonesia?"", yang digelar di Jakarta, Rabu (28/10) siang ini. ""Terlalu dini kalau dikatakan gagal. Tapi tak ada apa pun yang dilakukan pemerintah dalam upaya beradaptasi terhadap perubahan iklim,"" tutur Siti.
Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim (RanMapi/RanPi), yang dikeluarkan ketika digelarnya Konferensi Badan Dunia mengenai Perubahan Iklim (UNFCC) di Bali 2007 lalu, juga dinyatakan tak efektif dilakukan hingga saat ini ""Selain tak transparan dalam menyebarkan hasil kerja usai mengunjungi sidang-sidang di luar negeri, pemerintah juga tidak memiliki kegiatan yang jelas di lapangan dalam upaya adaptasi ini,"" tambah Siti.
Sejauh ini, sejak Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dibentuk, paling tidak terdapat lima pertemuan penting yang dihadiri delegasi Indonesia. Tiga berada di Bonn, Jerman, sementara satu terakhir berada di Bangkok pada akhir bulan lalu. Dari sekian pertemuan tersebut, tak ada satu pun hasil dari pertemuan yang dihadiri puluhan delegasi Indonesia tersebut yang disebarkan informasinya kepada masyarakat umum.
Selain itu, menurut Siti, tidak terdapat usaha aktif dari pemerintah untuk memacu partisipasi publik, dalam kajian dampak perubahan iklim. ""Upaya menghadapi perubahan iklim, tidak layak hanya dilakukan secara top down. Namun kearifan tradisional yang ada bisa digunakan juga,"" imbuh Siti.
Di lain pihak, Th Tharyat, Ketua Delegasi Republik Indonesia (RI) untuk Konferensi Perubahan Iklim yang terakhir di Bangkok bulan lalu, menyatakan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini kebanyakan didominasi dalam masalah mitigasi. Sementara itu, upaya adaptasi kurang terlihat.
Sejauh ini, program pemetaan dampak adaptasi dan rencana menghadapinya baru satu kali dilakukan oleh pihak WWF melalui penelitian di daerah Lombok. Banyak pihak memperkirakan, tidak seimbangnya program yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim ini disebabkan minimnya dana internasional yang dikucurkan.
Para peneliti yang tergabung dalam Panel Antar-Pemerintah dalam Perubahan Iklim (IPCC), mengungkapkan kekhawatiran mereka dari hasil penilaian tersebut. Lantaran dampak terbesar dari perubahan iklim, akan lebih banyak diderita kalangan negara berkembang dan miskin, seperti ; Indonesia.
Di Indonesia sendiri dampak dari perubahan iklim mulai diderita oleh berbagai pihak. Seperti makin seringnya terjadinya rob (banjir pasang) di Muara Baru, Muara Angke dan pesisir Semarang. Sementara itu, pihak Departemen Pertanian (Deptan) mengungkapkan adanya kemunduran musim tanam, yang sudah terjadi dalam lima tahun terakhir.