Laurens Segetmena mengenakan setelan pakaian yang nampak kusut, dengan tas kecil menggantung dibagian belakang. Hari itu, Laurens ditemani beberapa nelayan berjalan dengan semangat menuju kantor Dinas Perikanan Sorong Selatan. Mungkin karena tahu kelompok yang dia pimpin  akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Laurens Segetmena merupakan ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mangewang yang bertempat di Kampung Wamargege Distrik Konda. Kelompok yang digawanginya merupakan salah satu diantara lima Pokmaswas di wilayah pesisir Kabupaten Sorong Selatan yang telah mendapat legalitas serta memperoleh bantuan Sarana dan Prasarana (Sarpras) pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat. Bantuan Sarpras ini dimaksudkan untuk mendukung efektivitas proses pengawasan yang dilakukan langsung oleh Pokmaswas di wilayah Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Teo Enebikia Sorong Selatan.

Selain Pokmaswas Mangewang, empat Pokmaswas lainya di Sorong Selatan juga mendapatkan bantuan yang sama yaitu; Pokmaswas Siganoi di Distrik Inanwatan, Pokmaswas Metemani di Distrik Metemani, Pokmaswas Udang di Distrik Kais, Pokmaswas Mesar Jaya di Distrik Konda dan Pokmaswas Klasaimus di Distrik Saifi. Bantuan Sarpras pengawasan tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat kepada masing-masing ketua Pokmaswas secara seremonial pada hari Selasa, 1 Oktober 2019 di Aula Pertemuan Dinas Perikanan Kabupaten Sorong Selatan. Dengan adanya bantuan Sarpras oleh pemeritah baik dari nasional maupun daerah, diharapkan mampu mendukung program pemberentasan destructive fishing, serta aktivitas IUU fishing (Illegal, Unreported, Unregulated) pada wilayah WPP 715 di Provinsi Papua Barat yang dilakukan secara partisipatif.

Dukungan Sarana dan Prasarana oleh Pemerintah Nasional 

Pokmaswas Kenaburi dari Distrik Kokoda telah lebih dahulu mendapatkan bantuan dari Pemerintah Nasional melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL) Sorong, Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Bantuan tersebut merupakan dukungan program pemberdayaan masyarakat pada proses pengawasan KKP di Provinsi Papua Barat. Pemilihan bantuan tersebut dikarenakan banyaknya laporan dari Pokmaswas Sorong Selatan bahwa sering ditemui aktivitas illegal fishing serta adanya isu eksploitasi yang mengancam ketersediaan stok sumber daya perikanan oleh nelayan dari luar KKP Sorong Selatan. 

Laporan tersebut dikirim melalui skema “sms gateway” pada tanggal 11 Maret 2019 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan respon dari Pusat Pengendalian (Pusdal). Selain itu, dari hasil survei cepat perubahan perilakau yang memperlihatkan bahawa masyarakat Distrik Kokoda 70 persen memiliki tingkat kesadaran tentang pentingnya pengawasan di KKP. Namun, untuk melalukan proses pengawasan, Pokmaswas terkendala dengan ketersediaan Sarpras pengawasan, sehingga diperlukan dukungan positif dari pemerintah untuk mengatasi permasalah tersebut. Bantuan Sarpras yang diberikan kepada Pokmaswas Kenaburi Distrik Kokoda untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu satu unit armada kapal/longboat, satu unit mesin tempel 15 PK, 10 unit baju pelampung, 5 unit senter, 2 unit teropong, 1 unit kamera bawah air, dan 1 pasang handytalky. Berbagai dukungan Sarpras tersebut diserahkan secara seremonial pada tanggal 14 Juli 2019 lalu. 

Masyarakat Distrik Kokoda sangat berkomitmen untuk menjaga potensi sumberdaya persisir dan laut di KKP Sorong Selatan. “Kemarin-kemarin para Pokmaswas mengeluhkan kurangnya dukungan Sarpras untuk melakukan pengawasan pada wilayah KKP Sorong Selatan. Kami hanya bisa mengamati, namun tidak bisa mendokumentasikan setiap kejadian atau menandai lokasi pelanggaaran yang terjadi pada wilayah KKP. Sekarang, kami bersyukur karena bantuan ini sangat membantu keterbatasan anggota kami dilapangan saat berpatroli”, ungkap Laurens Segetmena. Beliau meyakini dengan adanya dukungan perhatian pemerintah terhadap aktivitas pengawasan maka eksitensi Pokmaswas di KKP Sorong Selatan ini dapat lebih baik terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri.

Dukungan Sarana dan Prasarana oleh Pemerintah Daerah provinsi

Bantuan oleh pemerintah nasional,  menstimulus DKP Provinsi Papua Barat melalui Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk turut berperan serta memberikan dukungan Sarpras kepada Pokmaswas di Sorong Selatan. Selain untuk meningkatkan dan mengefektifkan aktivitas pengawasan berbasis masyarakat, juga diharapkan dukungan tersebut dapat memompa semangat anggota kelompok untuk lebih giat lagi melakukan pengawasan pada wilayah KKP Sorong Selatan. 

Menurut kepala DKP Provinsi Papua Barat, Jacobis Ayomi, M.Si ”DKP Provinsi Papua Barat berharap dapat meningkatkan intensitas pengawasan pada level masyarakat di Sorong Selatan. Melalui implementasi bantuan yang dilakukan, diharapkan peran Pokmaswas dapat menjadi ujung tombak pemerintah dalam upaya memerangi destructive fishing dan tindak kejahatan perikanan di wilayah KKP Sorong Selatan". 

Melalui koordinasi intensif kepada pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten, WWF-Indonesia sebagai implementor Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA), dapat memfasilitasi aktivitas pemenuhan Sarpras tersebut, sebagai bagian dari proses mengakselarasi terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) serta berkontribusi dalam upaya memerangi destructive fishing di Papua Barat.

Selanjutnya, WWF-Indonesia akan mengagendakan pendampingan lapangan kepada Pokmaswas guna menyusun skenario teknis dan sistem koordinasi dan pelaporan jika terdapat/ditemui aktivitas pelanggaran perikanan di wilayah KKP Sorong Selatan. Melalui pendampingan ini, juga dilakukan pelatihan singkat tata cara penggunaan Sarpras pengawasan saat menjalankan patroli. Pemerintah nasional dan daerah juga telah berkomitmen untuk berkontribusi lebih intens lagi terutama dalam membangun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan sumber daya perikanan di wilayah KKP Sorong Selatan guna mendukung efektivitas pengelolaannya.