Sumber : Suara Pembaruan

[JAKARTA] Indonesia akan menjadi tuan rumah pertama Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/ WOC) yang akan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, tanggal 11-15 Mei  2009. Meski demikian, Indonesia dinilai masih belum siap menghadapi negosiasi terhadap sejumlah isu-isu perubahan iklim yang berhubungan dengan kelautan dengan negara-negara lainnya.
Koodinator Program Adaptasi Perubahan Iklim dan Energi WWF Indonesia, Ari Muhammad, di Jakarta, Kamis (5/3), mengatakan, tidak siapnya pemerintah Indonesia dalam negosiasi tersebut terlihat dari belum adanya data-data kajian ilmiah yang resmi seputar dampak perubahan iklim di sektor kelautan.
 
Dia mencontohkan, saat ini belum ada hitung-hitungan yang pasti berapa tingkat penyerapan karbon dioksida (CO2) oleh laut Indonesia, kemudian ancaman kenaikan permukaan air laut terhadap eksistensi pulau-
pulau di Tanah Air.
""Pemerintah selalu berkata sekitar 2000 pulau akan tenggelam akibat perubahan iklim. Tetapi angka 2000 itu kan bukan angka yang resmi. Kita mau ada institusi resmi yang mengeluarkan pernyataan dari hasil penelitiannya,"" katanya.
Nelayan dan Petani
Ari juga berharap, Indonesia tidak hanya fokus untuk menyukseskan pelaksanaan acara saja, tetapi juga bagaimana Indonesia dapat berperan penting dalam penanganan dampak perubahan iklim baik untuk  kepentingan dalam negeri maupun dunia.
Untuk itu dia meminta agar dalam WOC yang rencananya dihadiri 1.000 delegasi dari 121 negara tersebut dibahas pula strategi adaptasi dampak perubahan iklim terhadap nelayan dan petani di sekitar pantai.
Harapan soal suksesnya WOC juga disampaikan Ketua DPR, Agung Laksono dalam pidato resminya pada rapat paripurna penutupan masa sidang III tahun sidang 2008-2009, Selasa (3/3).
Agung mengatakan, WOC merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk berdiplomasi menyelamatkan wilayah Indonesia dari berbagai dampak perubahan iklim , dan juga menyelamatkan kehidupan hampir 11 juta nelayan.
""DPR berharap Pemerintah menggunakan kesempatan itu untuk melakukan politik diplomasi iklim,"" katanya. [E-7]