SAMPAI GANDENG HEART OF BORNEO GUNA PERCEPAT PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN
Oleh: Masayu Yulien Vinanda
Jakarta (17/10)-Masa depan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan Kalimantan menjadi isu yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan. Kesenjangan sosial dan eknonomi antara sisi Indonesia dengan sisi Serawak, Malaysia merupakan permasalahan utama terancamnya masa depan anak-anak bangsa. Fenomena tersebut melatarbelakangi Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia (SAMPAI) dan inisiatif Heart of Borneo menggelar workshop bertajuk ”Membangun Indonesia di Kawasan Perbatasan Kalimantan: Mewujudkan Masa Depan Anak Bangsa di Perbatasan Indonesia-Malaysia dalam Rangka Ketahanan Nasional: di Hotel Borobudur, Jakarta, pada hari Sabtu (17/10).
Workshop tersebut menghadirkan empat pembicara kunci. Mereka adalah Ketua Kelompok Kerja Nasional HoB Andi Novianto, Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA Dephut RI, Haryadi Himawan, ahli tata ruang Aca Sugandhy dan Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat Ngatman. Selain wakil dari LSM dan pejabat negara, sejumlah pejabat pemerintahan provinsi Kalimantan juga turut hadir dalam lokakarya tersebut.
Setelah mendengarkan paparan dari pembicara kunci, para peserta seminar kemudian berdiskusi dengan memfokuskan pada tiga isu utama yaitu infrastruktur, ekowisata, dan bioprospecting atau pemanfaatan keanekaragaman hayati.
“Kawasan perbatasan memiliki potensi sosial budaya yang kaya. Ada kesenian lokal, budaya lokal, ada hasil pertanian, dan ada juga 4 Taman Nasional yang memilik keanekaragaman hayati yang sangat diunggulkan. Ini kan potensi. Nah potensi ini harus dikonstruksikan di dalam suatu sistem yang terintegrasi, maka kita bisa mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan,” ungkap Haryadi Himawan.
Seminar ini akan menghasilkan rekomendasi untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan Kalimantan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi program seratus hari Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2009-2014.
Artikel terkait:
Kawasan Perbatasan Kalimantan Perlu Badan Percepatan Pembangunan