Oleh: Nancy Ariaini

Salah satu taman nasional penting di kawasan Heart of Borneo yaitu Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, yang berada di kawasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, telah menyelesaikan beberapa tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan kerja jangka panjang. Salah satu permasalahan yang menjadi tugas penting pengelolaan kawasan taman nasional ini ke depan adalah tata batas kawasan.  Saat ini situasinya adalah belum temu gelang, beberapa titik di atas peta maupun di lapangan masih belum sinkron, terutama dengan areal hutan produksi dan tanah adat masyarakat, baik di sisi Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah.

Kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya umumnya masih berupa hutan belantara utuh di jajaran pegunungan Scwhanner dengan topografi terjal di belahan Kalimantan Barat dan umumnya mulai landai di bagian Kalimantan Tengah. 

Kawasan taman nasional ini berbatasan langsung dengan beberapa areal konsesi HPH dan beberapa perkampungan yang masyarakatnya masih melakukan aktivitas perladangan pola berpindah, pengumpulan hasil hutan dan berburu.
Beberapa bukit merupakan hulu sungai yang berupa anak sungai, ada pula yang berupa air terjun. Keragaman lokasi tersebut mengharuskan pihak pengelola untuk membagi habis kawasan ke dalam tata ruang atau zona-zona yang sesuai dengan peruntukannya. 
Mengingat taman nasional Bukit Baka Bukit Raya termasuk dalam kawasan Heart of Borneo, dimana saat ini program Heart of Borneo telah memiliki rencana aksi strategis (Strategic Plan of Action - SPA), maka sangat penting adanya sinergi dalam dokumen dan implementasi perencanaan keduanya.

Hal-hal yang teridentifikasi sebagai kebutuhan sinergi antara Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya dan Rencana Aksi Strategis Heart of Borneo meliputi:

1. Advokasi kebijakan pengelolaan, baik efektivitas pengelolaan, penambahan/peningkatan status kawasan, maupun pengelolaan lintas batas.
2. Memperkuat sistem informasi  dan pengelolaan kawasan serta melakukan pengembangan ekowisata bersama pengelola kawasan lindung lainnya yang ada di dalam kawasan HoB.
3. Penguatan peran serta benefit bagi masyarakat dalam pengelolaan kawasan dalam hal kebijakan dan implementasi kerjasama (termasuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat).
4. Melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan kawasan, seperti investasi di sektor ekowisata, penelitian, serta pengembangan alternatif penghidupan lainnya.

Untuk memastikan hal-hal di atas terakomodasi dengan baik, maka pengelola Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya menjadi bagian penting yang masuk dalam Kelompok Kerja Nasional Heart of Borneo (Pokja-Nas) maupun Kelompok Kerja Heart of Borneo di tingkat provinsi dan kabupaten.
Pembiayaian pengelolaan kawasan dan kegiatan konservasi Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya tidak mungkin dicukupi hanya dari keuangan negara.  Pengelola Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya perlu menyusun strategi pendanaan berkelanjutan. Beberapa kemungkinan pendanaan yang terindentifikasi adalah:

1. Pendanaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, melalui mekanisme pengumpulan dan pembagian hasil pajak dan non-pajak serta melalui mekanisme pendanaan yang dikembangkan oleh daerah.
2. Dana mitra konservasi bersama LSM lingkungan yang bekerja di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.
3. Pembayaran Jasa Lingkungan berdasarkan potensi kekayaan alam misalnya daya serap karbon, keindahan alam dan lansekap, perlindungan DAS dan tata air, serta kekayaan keragaman hayati.  Daya serap karbon dapat diwujudkan dengan mekanisme pembayaran rehabilitasi dan restorasi ekosistem di areal yang perlu direhabilitasi seperti bekas areal HPH, lahan bekas kebakaran dan kerusakan hutan lainnya. Skema perdagangan karbon juga bisa direalisasikan melalui pengembangan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
4. Produk-produk yang dihasilkan dari budidaya masyarakat lokal juga dapat dikemas dan diberi label konservasi untuk diperdagangkan di pasar hijau.

Dari berbagai kemungkinan di atas, pengelola Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya perlu membangun perencanaan program bersama dengan pihak lain di luar taman nasional, pihak lain tersebut berupa program-program di pemerintah daerah (Pemda) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat desa maupun di kabupaten, ataupun penyusunan program bersama LSM maupun pihak swasta yang tertarik dan berminat dengan isu ataupun obyek tertentu. Penyusunan program ini akan berjalan dengan sharing pendanaan atau sumber daya masing-masing pihak.