Oleh: Nancy Ariaini

Bandung (12/02)-Pertemuan Pemerintah 10 Kabupaten Program Heart of Borneo (HoB) pada tanggal 10-11 Februari 2010 menjadi langkah lanjutan untuk memastikan adanya keselarasan pelaksanaan program HoB di kawasan Indonesia sampai pada tingkat provinsi dan kabupaten setelah Rencana strategis nasional (renstra) Heart of Borneo (HoB) yang telah disusun oleh Kelompok Kerja HoB secara bersama di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten sejak tahun 2008 dan telah difinalkan pada tahun 2010.
Renstra HoB merupakan panduan dan arahan dalam pelaksanaan program HoB baik secara nasional maupun di daerah. Agar ada keselarasan antara program pembangunan pemerintah yang daerah-daerahnya termasuk di dalam kawasan HoB dengan rencana strategis nasional HoB , maka penting kedua program ini dapat saling bersinergi.
Sepuluh kabupaten dari tiga provinsi di kawasan HoB Indonesia adalah Katingan, Barito Utara, Gunung Mas dan Murung Raya dari Kalimantan Tengah; Nunukan, Malinau dan Kutai Barat dari Kalimantan Timur; serta Kapuas Hulu, Melawi dan Sintang dari Kalimantan Barat. Perwakilan pemerintah daerah ini berasal dari Kelompok Kerja HoB di masing-masing provinsi.

Menurut Sekretaris Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan, Hariadi Himawan, forum pertemuan ini dapat menjadi kesempatan untuk makin memperkuat kemitraan antara pemerintah pusat, sektoral, pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan program HoB. Sekaligus wahana diseminasi perkembangan HoB kepada pemerintah daerah dan menjaring masukan lebih lanjut untuk memperkaya implementasi HoB di level kabupaten, termasuk di dalamnya soal kabupaten konservasi.
 
Hari kedua pertemuan sepenuhnya diisi dengan diskusi kelompok yang dibagi berdasarkan provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Diskusi meliputi:

1. Identifikasi kegiatan-kegiatan prioritas pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah yang bisa disinergikan dengan program-program HoB.
2. Berdasarkan identifikasi tersebut lalu disusun kegiatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, yang didukung oleh partner program HoB pemerintah Indonesia misalnya FORCLIME HoB.
3. Menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan kerjasama pembangunan.

Dari pertemuan tersebut dihasilkan dokumen berupa matriks kegiatan spesifik di masing-masing provinsi sesuai dengan kebutuhan, namun pada dasarnya ditemukan beberapa kesamaan dalam keseluruhan kegiatan 2010:

1. Perlu penguatan Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) HoB, termasuk sosialisasi Renstra HoB, carbon trading/REDD.
2. Perlunya pengembangan sistem insentif hulu hilir, termasuk pengembangan kebijakan tentang pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Services/PES) dan prinsip-prinsip pembagian keuntungan (beneficiaries payment principle)
3. Mengembangkan praktik pengelolaan yang lebih baik (Better Practice Management/BMP) dalam konteks pengelolaan hutan (sertifikasi ), perkebunan dan pertambangan.
4. Pengembangan pangkalan data (database) dan data awal (baseline) mengenai wilayah HoB dan informasi HoB secara komprehensif.

Melalui pertemuan yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) HoB bekerjasama dengan Program FORCLIME (Forest – Climate) Departemen Kehutanan-GTZ , dan WWF-Indonesia ini diharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor dapat memperoleh gambaran lebih mendalam mengenai rencana kegiatan (rencana aksi) 2010 yang selaras dengan program HoB. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah memiliki kesepahaman dan komitmen yang dapat menjadi dasar bersinergi dalam rangka mewujudkan visi HoB yaitu pembangunan berkelanjutan dan konservasi di kawasan jantungnya Kalimantan.