Oleh: Desma Murni
Nagoya, Jepang—Jumat 22 Oktober lalu Pemerintah Indonesia mengumumkan Lima Program Aksi ekosistem terpadu RIMBA pada side event di Conference of Parties 10, Convention of Biodiversity (CBD) yang diadakan di Nagoya, Jepang. Kelima program aksi ini merupakan tindak lanjut “Peta Jalan Sumatera 2020” serta bukti kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikan pembangunan rendah karbon di Sumatera.
Acara yang diselenggarakan bersama oleh Kedutaan Indonesia di Jepang dan WWF-Indonesia ini dibuka oleh Atase Kehutanan dari Kedutaan Indonesia di Jepang, Sri Murniningtyas. Pembicara utama diantaranya perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Heru Waluyo Koesworo; perwakilan Departemen Kehutanan, Dr. Haryadi Himawan; Ketua Dewan Pembina Dana Lestari Sumatera, Marzuki Usman; dan perwakilan dari Sekretariat CBD, Tim Christophersen.
Pada sambutannya, Sri Murniningtyas menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakui dan secara aktif berupaya mengatasi perubahan iklim global serta hilangnya keragaman hayati. Pada UNFCCC COP 15 di Copenhagen, Denmark yang diselenggarakan tahun lalu, Presiden RI menyampaikan komitmen pengurangan emisi sebesar 26% pada 2020 dan target 41% dengan bantuan dari luar negeri. Peluncuran Peta Jalan Sumatera yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan didukung departemen terkait, Gubernur Sumatera, dan organisasi kemasyarakatan ini merupakan langkah kongkrit untuk pencapaian komitmen tersebut.
Dengan adanya Visi Sumatera 2020, menurutnya, Indonesia bergerak menuju pola pembangunan yang lestari dengan penerapan sistem tata ruang berbasis ekosistem yang mendukung: konservasi keragamanhayati, pengurangan emisi karbon, pengembalian fungsi ekosistem, pengembangan sistem insentif untuk pembangunan berkelanjutan dan pencapaian kesejahteraan.
Sumatera merupakan satu-satunya tempat di dunia dimana harimau, gajah, badak, dan orangutan hidup berdampingan di satu pulau. Sumatera juga merupakan habitat dari 12% populasi harimau di dunia sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kunci bagi pelestarian spesies ini.
Tim Christophersen, perwakilan dari Sekretariat CBD pada sambutannya menyatakan penyelarasan antara isu keragamanhayati, perubahan iklim, dan pembangunan yang berkelanjutan akan menjadi perdebatan hangat pada COP10, CBD Nagoya. Pengaplikasian pendekatan ekosistem yang mendukung fungsi guna kawasan lindung dalam pembangunan sangat penting bagi konservasi lingkungan dan penggunaan sumberdaya alam secara lestari.
“Dalam kasus Sumatera, yang membuat kami terkesan (adalah) inisiatif ini tidak hanya dilakukan oleh LSM, atau satu pemerintah provinsi, atau satu departemen saja. (Namun) ini adalah inisiatif bersama antara 10 provinsi di Sumatera dan beberapa departemen dalam pengembangan dan pengimplementasiannya,”imbuhnya. Ia pun menyampaikan niatannya untuk mempelajari lebih lanjut inisitiatif ini dan perkembangannya di masa depan.
Visi Sumatera 2020 dan Ekosistem Terpadu RIMBA
Komitmen mengenai restorasi ekosistem kritis dan pelestarian kawasan bernilai konservasi ini ditandatangani oleh kesepuluh Gubernur Sumatera dan keempat Menteri pada 18 September 2010. Komitmen politik tingkat tinggi untuk masa depan pembangunan Sumatera ini menggunakan pendekatan tata ruang berbasis ekosistem. Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut Peta Jalan Penyelamatan Ekosistem Sumatera yang memberikan gambaran konkret mengenai Visi Ekosistem Sumatra 2020 diluncurkan pada Mei 2010. Visi tersebut memberikan arahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengiplementasikan komitmen gubernur mengenai konservasi keragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera.
Peta Visi Ekosistem tersebut disusun berdasarkan penilaian mengenai habitat dan keragaman hayati penting. Pada acara peluncuran Sumatra Vision 2020, para menteri mengumumkan inisiatif RIMBA sebagai wilayah demonstrasi sistem tata ruang yang lestari dan sistem pembangunan dengan emisi karbon rendah.
RIMBA merupakan kawasan di Sumatera bagian Tengah yang mencakup 19 kabupaten di Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. RIMBA sendiri merupakan singkatan dari Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Kawasan ini mencakup tiga dari enam Kawasan Prioritas Konservasi Harimau Sumatera serta hutan pegunungan, dataran rendah, dan gambut yang kaya keragaman hayati juga kawasan terdegradasi yang menjadi prioritas restorasi. RIMBA tidak hanya menjadi habitat bagi harimau namun juga gajah, orangutan, dan berjenis keragamanhayati lainnya.
Pada pidatonya, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Heru Waluyo menjelaskan mengenai lima program aksi yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk pembiayaan dan pengimplementasian sistem tata ruang berbasis ekosistem di wilayah demonstrasi RIMBA.

1. Restorasi hutan alam yang rusak. Gubernur Sumatera berkomitmen untuk merestorasi kawasan kritis untuk melindungi fungsi ekosistem. Peta Jalan untuk Sumatera menjelaskan bahwa program konservasi dan restorasi ekosistem Sumatera yang memfokuskan prioritasnya pada kawasan lindung.
2. Proyek karbon kehutanan, mencakup pembayaran untuk tindakan pengurangan emisi gas melalui penghijauan dan pengurangan penebangan hutan serta penanggulangan degradasi hutan.
3. Pembayaran fungsi daerah aliran sungai sebagai transaksi terikat kontrak maupun sukarela, lengkap dengan mekanisme pasar yang menjamin adanya akses dan fungsi hidrologis serta implementasi dari penggunaan lahan yang mendukung fungsi hidrologis tersebut.
4. Metode pengelolaan terbaik untuk perkebunan guna mengurangi dampak negatifnya bagi lingkungan yang dapat mengurangi produktifitas dan kelestarian keragaman hayati.
5. Metode pengelolaan terbaik untuk hutan yang mencakup konservasi keragaman hayati di kawasan strategis provinsi, menciptakan sistem koordinasi antar organisasi dan penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif.

“Kami membuka kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat membantu pengimplementasian program ini secara lebih efektif. Kami sangat menghargai dukungan dan bantuan dari partner kami ForTRUST dan WWF, selama lebih dari dua tahun yang memungkinkan kami memperoleh pencapaian ini,” lanjut Heru Waluyo.

Unduh pidato Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup

Dana Lestari Sumatera
Ketua dewan pembina Dana Lestari Sumatera, Marzuki Usman yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutan dan Pariwisata, memperkenalkan mekanisme ini sebagai sistem pendanaan yang mendukung kebijakan pemerintah untuk melindungi ekosistem Sumatera. “Bersama dengan pihak-pihak terkait di Sumatera, dengan dukungan Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, kami berhasil mendirikan sebuah trust fund untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang akan mendukung para pihak termasuk kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif,” lanjutnya.
Ia berharap agar Dana Lestari Sumatera dapat menjadi model pembiayaan berkelanjutan untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang dapat diterapkan di pulau-pulau lainnya di Indonesia serta mengundang keterlibatan berbagai pihak.
Side event ini dihadiri oleh sekitar 75 perwakilan dari lembaga pemerintah, lsm, donor, dan para ahli.