Oleh Dyah Ekarini

International NGO Forum for Indonesia Development (INFID) mengadakan konferensi dengan mengusung tema  “Pembangunan untuk Semua: Memperjuangkan Kualitas Pemerintah, Hak Asasi Manusia dan Inklusi dalam RPJMN 2015-2019” yang berlangsung selama dua hari di Hotel Royal Kuningan Jakarta, 26-27 November 2013.  Konferensi ini menghadirkan pembicara-pembicara dari berbagai kalangan, pengambil kebijakan, aktivis NGO dan akademisi, sehingga Konferensi ini diharapkan dapat menjadi media pertukaran pengalaman dan ide serta mampu menghasilkan usulan prioritas pembangunan bagi Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.

Pada pembukaan hari kedua konferensi kemarin pagi (27/11), Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, atau akrab dipanggil Ahok, memberikan keynote speech yang mengemukakan tentang kualitas pemerintah dan pembangunan inklusif sosial di Jakarta.

Pada hari kedua konferensi ini terdapat tiga diskusi paralel. Konsorsium SIAP II yaitu Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) mendukung salah satu sesi diskusi paralel bertajuk Kualitas Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi. Panelis diskusi ini yaitu Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Dadang Trisasongko dari TII, dan Arie Sujito dari IRE Yogya. Diskusi ini dimoderatori oleh Wicaksono Sarosa dari Kemitraan. Awalnya, Ketua KPK, Abraham Samad, dijadwalkan untuk menjadi salah satu panelis, namun beliau berhalangan hadir.

Dalam diskusi yang diikuti oleh sekitar 50 orang yang mewakili kelompok masyarakat sipil, partai politik, dan akademisi ini, pembahasan dimulai oleh Danang Widoyoko yang mempresentasikan bagaimana membersihkan politik Pemilu 2014 dari praktek-praktek korupsi. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana strategi partai untuk memenangkan pemilu dengan cara-cara baru yang tidak koruptif. Lalu diskusi dilanjutkan dengan pembahasan pelaksanaan demokratisasi di kabupaten dan kota oleh Arie Sujito. Arie Sujito membahas bagaimana kelompok masyarakat sipil seharusnya dapat mendidik partai dan membenahi proses demokrasi di tingkat lokal. Dadang Trisasongko membahas mengenai capaian dan pengalaman open government di Indonesia, terutama mengenai persentase partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap badan-badan publik, termasuk KPK.

Dalam kesempatan ini pula, CEO WWF-Indonesia, Dr. Efransjah, menyoroti mengenai permasalahan korupsi yang marak terjadi di pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor kehutanan. Pemberian ijin konsesi yang tidak sesuai peruntukan lahan paling populer digunakan karena sistem perijinan yang begitu kompleks sehingga memunculkan celah-celah korupsi. Untuk itu kelompok masyarakat sipil perlu meningkatkan peran dalam melakukan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan mendorong pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.