DOKUMEN KERJASAMA MULTIPIHAK PENGELOLAAN TN. BETUNG KERIHUN DIRESMIKAN
Oleh: Albertus Tjiu
Putussibau (27/04)–Sebagai langkah nyata deklarasi Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memfasilitasi kerjasama multipihak antara Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dengan mitra kerjanya, yakni WWF-Indonesia dan GIZ- FORCLIME Komponen III. Hal tersebut ditandai dengan penandatangan dokumen “Kerjasama Multipihak” yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2011 di Ruang Pertemuan Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
“Pihak Balai Besar TNBK telah menunjukkan kepemimpinannya dengan menggandeng mitra kerja potensialnya dalam membangun TNBK yang luasnya mencapai 800.000 ha. Saya sangat mendorong kemitraan seperti ini, dan berharap kerjasama ini bisa dilanjutkan dengan SKPD yang relevan di jajaran Pemkab Kapuas Hulu dalam upaya mempercepat pembangunan khususnya dalam memajukan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam kawasan TNBK,” tegas Ir. H. Muhammad Sukri, Sekda Kabupaten Kapuas Hulu.
Upaya “Kerjasama Multipihak dalam Pengelolaan TNBK Periode 2011” ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.
“Melalui kerjasama ini, Kapuas Hulu yang sudah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi dan menjadi salah satu kabupaten dari inisiatif penyelamatan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) bisa membuktikan bahwa upaya konservasi dan pembangunan ekonomi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dapat berjalan sinergis,” imbuhnya.
Sementara Kepala Balai Besar TNBK, Dr. Joko Prihatno menyatakan, penandatanganan dokumen tersebut merupakan energi tambahan yang sangat berarti dalam upaya implementasi program pengelolaan TNBK berbasis Resort. Kerjasama multipihak mencakup empat program utama yakni perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan.
""Disadari bahwa untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera perlu sinergi dengan para mitra, seperti pelestarian orangutan, penetapan pohon benih belian, legalitas pemanfaatan tradisional hasil hutan ikutan oleh masyarakat lokal, pengamanan swakarsa dan peningkatan usaha produktif masyarakat sekitar TNBK termasuk wisata alam dan listrik mikro hidro, madu, dan gula aren,"" lanjutnya.
Hal senada juga ditegaskan oleh Manajer Program Kalimantan Barat WWF-Indonesia M. Hermayani Putera. Menurutnya, sebagai salah satu LSM yang bekerja di Kapuas Hulu, WWF bangga karena kerjasama dengan Balai Besar TNBK ini sangat diapresiasi oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu.
""Hal ini semakin memberikan motivasi bagi kami untuk melakukan yang terbaik dan optimal dalam kerjasama ini,” tegasnya.
Ismet Khaeruddin dari GIZ-FORCLIME Program Komponen III memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa sejak Kapuas Hulu mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi dan lahirnya inisiatif Jantung Kalimantan (Heart of Borneo), semakin banyak pihak yang datang ke Kapuas Hulu dengan tujuan mendukung proses pembangunan daerah, khususnya berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Ia juga menekankan, guna menjamin efektifitas kerjasama multipihak dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kabupaten secara keseluruhan, maka sinergi kolaboratif tersebut perlu dibangun dan diimplementasikan secara strategis dan penuh komitmen.