Terhampar di sepanjang empat provinsi di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, penyelematan kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB) yang telah dijadikan Kawasan Strategis Nasional membutuhkan kehadiran pemerintah. Ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional, kawasan ini menyediakan berbagai jasa lingkungan, yang merupakan penopang kehidupan banyak pihak, termasuk di antaranya adalah penyerapan dan penyimpanan karbon hutan, perlindungan habitat satwa liar, menara air, dan sebagainya.

Agar memberikan manfaat bagi masyarakat luas atas upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan instrumen kebijakan yang tepat, pendanaan, serta kemampuan untuk mengelolanya agar menghadirkan perubahan yang diinginkan. Sementara ini belum ada instrumen bagi pemerintah daerah khususnya untuk meraup keuntungan ekonomi selain dari aktivitas pengubahan fungsi hutan dan lahan. Kondisi ini justru mendorong eksploitasi karena perlindungan dan pemulihan hutan tidak mendatangkan keuntungan ekonomi.

Kecenderungan bahwa semakin tinggi proporsi hutan primer dan hutan sekunder suatu kabupaten/kota, maka ekonomi kabupaten/kota (PDRB) tersebut justru tidak membaik, perlu dimitigasi. Saat ini kabupaten/kota yang memiliki hutan luas terus menerima tekanan untuk menjaga sumber daya terkait hutan, utamanya karena memberikan sejumlah manfaat berupa jasa ekosistem. Jasa eskosistem yang juga dinikmati secara luas oleh pihak-pihak di luar kabupaten pemilik hutan. Di saat yang sama, kabupaten/kota pemilik hutan lah yang harus menanggung biaya dari penjagaan hutan dan hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya hutan.

Kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dimungkinkan dapat menjadi bagian dari instrumen penilaian manfaat suatu kawasan. Provinsi Kalimantan Timur dengan berbagai biodiversitas, jasa lingkungan, dan sosial budaya yang penting dapat dianalisis dengan menggunakan kajian NKT ini. Dari hasil analisis tersebut diharapkan dapan menghasilkan berbagai manfaat baik itu lingkungan, sosial budaya, maupun manfaat secara ekonomi yang dapat disalurkan dari berbagai kegiatan maupun funding lainnya. Pada kajian ini, aspek ekologis (biodiversitas dan jasa lingkungan) menjadi hal pokok yang dikaji dan menjadi acuan utama dalam pendekatan lanjutan.