Oleh: Elisabeth Wetik

Putussibau, 7 Juni 2011: Sebagai upaya implementasi inisiatif Heart of Borneo (HoB) di Kalimantan Barat, Kelompok Kerja (Pokja) HoB Kabupaten Kapuas Hulu berkerja sama dengan WWF-Indonesia dan GIZ Forclime mengadakan pertemuan konsolidasi yang diselenggarakan pada tanggal 7 dan 8 Juni 2011. Pertemuan dua hari yang diadakan di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu ini dihadiri oleh sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terkait dengan kegiatan HoB di Kapuas Hulu.

Selain bertujuan untuk membangun koordinasi antar SKPD yang relevan dengan inisiatif HoB di Kapuas Hulu, pertemuan ini juga ditujukan untuk membangun pemahaman konsep pembangunan berkelanjutan di kawasan HoB, menjabarkan rencana strategis nasional HoB dalam rencana aksi kabupaten dan pembahasan keberadaan dan fungsi sekretariat HoB di Kapuas Hulu.

Pertemuan di Ibukota Kabupaten Putussibau ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Drs. M. Sukri, M.Si. Selanjutnya pertemuan diawali dengan laporan Pokja HoB Kabupaten Kapuas Hulu yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, Drs. Antoni Rawing, M.Si, mengenai kegiatan-kegiatan yang telah berjalan dalam kerangka inisiatif HoB. Disamping itu juga disampaikan kemajuan dan rencana implementasi inisiatif HoB oleh Sekretaris Pokja Provinsi Kalimantan Barat oleh Ir. Wike Yolanda, MT. Inisiatif HoB dan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi disampaikan oleh Drs. Alex Rombonang, M.Agr selaku Staf Ahli Bupati Kapuas Hulu Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya informasi terkini mengenai HoB sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang disampaikan oleh Kepala Seksi Tata Ruang Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu dari 3 kabupaten di Kalimantan Barat yang masuk dalam kawasan HoB. Sebagai kabupaten konservasi pertama di Indonesia , Kabupaten Kapuas Hulu mendukung upaya-upaya pengelolaan kawasan HoB secara lestari dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi keberlanjutan pengelolaan kawasan HoB. Apalagi lagi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan masuk dalam kawasan HoB. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan berbasis pembangunan berkelanjutan menjadi alternatif utama pengelolaan kawasan di luar kawasan konservasi di Kapuas Hulu.

Berkaitan dengan ini, beberapa kegiatan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka HoB juga dipresentasikan yaitu di sektor perkebunan oleh Program Konversi Hutan WWF-Indonesia, sektor kehutanan oleh Program Global Forest Trade Network WWF Indonesia dan sektor perikanan darat oleh Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Diakhir pertemuan dua hari tersebut, Pokja HoB Kapuas Hulu beserta seluruh SKPD terkait berhasil merumuskan empat tugas utama Pokjakab dan sejumlah rencana aksi. Empat tugas pokok Pokja HoB Kapuas Hulu adalah 1) melakukan kajian-kajian Tata Ruang dan Tata Guna Lahan di kawasan HoB; 2) melakukan kajian-kajian ekonomi, sosial dan budaya di kawasan HoB; 3) melakukan kajian-kajian hukum, kelembagan dan advokasi di kawasan HoB; dan 4) melaksanakan sosialisasi program HoB bersama pihak terkait.

Berdasarkan keempat tugas tersebut, Pokja HoB Kapuas Hulu juga telah menyusun rangkaian rencana aksi hingga tahun 2014. Misalnya, terkait tata ruang dan tata guna lahan, beberapa rencana aksi yang disepakati adalah mendorong percepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, penguatan kapasitas Pokja dalam kebijakan tata ruang dan tata guna lahan, penyiapan pemantauan dan evaluasi tata ruang per sektor, dan mendukung percepatan pembangunan Demonstration Activity (DA) REDD+. Sementara itu, terkait tugas kajian ekonomi, sosial, dan budaya, Pokja HoB Kapuas Hulu perlu melakukan peningkatan kapasitas, pengembangan pusat data dan sosialisasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terletak di hulu Sungai Kapuas tersebut. Dari aspek hukum dan kelembagaan, rencana aksi yang dirancang adalah penguatan sekretariat Pokjakab, pembentukan forum atau tim pengelolaan ekosistem penting di kawasan konservasi, pengadaan acuan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi rencana kegiatan masing-masing anggota Pokjakab.

Sementara untuk sosialisasi program HoB, dua rencana aksi yang disepakati yaitu sosialisasi konsep pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor ke sejumlah SKPD terkait dan pihak swasta serta pelaporan kemajuan kegiatan Pokjakab dan monitoring-evaluasi ke Bupati Kapuas Hulu dan SKPD.