Oleh : Achmad Mustofa (National Coordinator for Capture Fisheries, WWF-Indonesia)

Terdapat beberapa komponen penting untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, salah satunya adalah Harvest Strategy. Menurut FAO, Harvest Strategy merupakan panduan yang menyediakan pendekatan formal dan lebih konsisten dengan pengelolaan manajemen pengambilan keputusan dengan mendefinisikan apa tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kebijakan saat ini atau kemungkinan perikanan dalam kaitannya dengan satu atau lebih dari tujuan operasional. Harvest Strategy sebagai salah satu metode pengelolaan perikanan  yang dianggap vital mendorong Subdit Teritorial, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia menyusun panduan pengelolaan perikanan di tingkat nasional.

Penyusunan panduan ini sejalan dengan visi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang melihat dibutuhkannya metode penentuan alokasi kuota tangkapan nelayan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Alokasi kuota tersebut diharapkan tersedia pada draft dokumen rencana pengelolaan perikanan masing-masing WPP yang telah disusun sejak tahun 2014. Alasan utama mengapa dokumen tersebut belum disahkan sampai saat ini salah satu kemungkinannya adalah tidak tercantumnya alokasi kuota tangkap untuk masing-masing spesies yang menjadi target pengelolaan pada setiap WPP.

Apabila alokasi kuota telah tersedia, WWF Indonesia akan membantu dalam penerapan pada masing-masing lokasi dampingan yang sedang melaksanakan kegiatan perbaikan perikanan. Beberapa lokasi tersebut merupakan perikanan yang tergabung baik dalam Seafood Savers atau Jaring Nusantara.

Panduan Pengelolaan Perikanan – Harvest Startegy
Demi mendukung proses penyusunan Harvest Strategy untuk melihat tingginya kebutuhan pengelolaan perikanan, Subdit Teritorial yang dipimpin oleh Dr. Ir. Besweni, MSi, membentuk tim khusus yang terdiri dari para ahli untuk menyusun panduan tersebut. Dokumen ini ditargetkan telah siap pada Juni mendatang yang nantinya akan digunakan oleh stakeholder dari Learning Center EAFM dalam Pelatihan Harvest strategy mendatang. Tim tersebut terdiri atas perwakilan dari akademisi, NGO, dan pemerintah. Tim akademisi diwakili oleh Dr Azbas Taurusman dari Institut Pertanian Bogor bersama WWF Indonesia yang mendapat kesempatan untuk bergabung dengan diwakili oleh Imam Syuhada dan Abdullah Habibi.

Pemantauan tingkat kepatuhan terhadap alokasi kuota tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal terkait, misalnya Direktorat Akses Pasar dan Promosi dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu.Beberapa serial meeting terkait penyusunan panduan ini telah dilaksanakan, diantaranya meeting yang telah dilaksanakan pada bulan Februari lalu guna membentuk tim khusus serta meeting pada bulan Maret untuk menyusun draft awal Harvest Strategy ini. Saat ini, draft awal tersebut telah tersedia dan sudah didistribusikan kepada seluruh member tim khusus untuk dievaluasi lebih lanjut. Harapannya,pada pertengahan April tahun ini dokumen Harvest Strategy sudah siap untuk difinalisasikan sebelum digunakan oleh stakeholder terkait sebagai materi pelatihan mendatang.

Terkait dengan prinsip-prinsip Marine Stewardship Council (MSC), kegiatan ini berkontribusi signifikan dalam proses pencapaian kepatuhan pada prinsip 1, mengenai stock status. Pada prinsip 1 MSC menjelaskan apabila penilaian penuh dilaksanakan pada perikanan yang berada pada kondisi overfishing, maka diperlukan model pendukung yang mampu menunjukkan dengan kuat bahwa stok ikan tersebut dalam proses pemulihan. Panduan ini diharapkan dapat memberikan perikanan yang akan mendaftarkan sertifikasi arah jelas dalam proses pembangunan model tersebut, dan secara umum membantu pengelolaan perikanan di Indonesia agar memberikan perhatian lebih pada keberlanjutan stok sumberdaya perikanan.

Mengingat sistem ini merupakan inisiasi baru, sehingga dalam penerapan tentu akan mengalami banyak kendala. Namun, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mengelola perikanan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan perikanan berkelanjutan.