Alam tidak pernah benar-benar mengenal garis batas seperti yang digambar manusia di atas peta. Sungai mengalir tanpa bertanya di wilayah administrasi mana ia berada, burung bermigrasi mengikuti musim dan naluri, dan penyu menyeberangi laut. Dari kesadaran inilah PACE—Papuasia Australia Connectivity of Ecology—hadir sebagai sebuah inisiatif WWF-Indonesia untuk menjaga keterhubungan ekologi, budaya, dan kehidupan di kawasan besar yang membentang dari Papua, Papua Nugini, hingga Australia Utara.

Pembentukan Inisiatif PACE dihadiri oleh berbagai kalangan: akademisi, lembaga, pemerintah daerah, bahkan ngo yang juga hadir dalam Simposium Internasional Flora Malesiana ke 12 di Manokwari, Papua Barat

PACE dibentuk bersamaan dengan momentum The 12th International Flora Malesiana Symposium & International Nature-Based Climate Solutions Conference di Manokwari pada 9–14 Februari lalu. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, menambahkan bahwa inisiatif ini juga diluncurkan pada momen Papua Biocultural and Climate Week 2026. Ia menilai momentum ini menjadi langkah krusial bagi masa depan ekosistem hutan hujan tropis New Guinea yang sangat penting tidak hanya bagi kawasan regional, tetapi juga global, sehingga harus segera dikonkretkan.

Bagi  WWF-Indonesia, PACE strategis bagi biodiversitas Pulau New Guinea. Dr. rer. silv. Muh. Ali Imron, S.Hut., M.Sc., Forest & Wildlife Program Director Yayasan WWF-Indonesia, menegaskan PACE “lahir dari semangat untuk mengintegrasikan berbagai upaya konservasi yang telah berkembang di Tanah Papua”. Inisiatif ini menyambungkan gerakan konservasi di Papua Indonesia, Papua Nugini, dan kawasan Melanesia karena hutan, sungai, pesisir, laut, serta kehidupan di dalamnya terhubung melampaui batas negara.

Kekuatan utama PACE adalah perjumpaan sains dengan masyarakat adat. Hendrikus Hada, S.S., M.Sos., Wakil Rektor II Universitas Okmin Papua, menyebut “PACE adalah ketong punya bersama” yang menyatukan konsep dengan realitas di akar rumput. Menurutnya, pengetahuan harus mendarat di kampung, hutan, laut, sungai, dan rawa sambil memberdayakan masyarakat agar mandiri. Dengan demikian, masyarakat adat ditempatkan bukan sebagai penerima manfaat, melainkan pemilik pengetahuan dan penjaga integritas ekologis Tanah Papua.

Di Pulau New Guinea, hubungan itu terasa sangat nyata. Hutan bukan hanya kumpulan pohon, tetapi juga ruang hidup, sumber pangan, apotek alami, sekolah pengetahuan, dan tempat identitas budaya bertumbuh. Laut bukan sekadar perairan luas, tetapi jalur kehidupan bagi masyarakat pesisir, rumah bagi ikan, penyu, dugong, dan berbagai spesies yang bergerak melintasi batas negara. Karena itu, menjaga biodiversitas New Guinea tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sempit. Ia membutuhkan kerja bersama, lintas wilayah, lintas ilmu, lintas budaya, dan lintas generasi.

PACE lahir dari pemahaman bahwa ekologi kawasan ini tersambung dalam banyak lapisan. Hutan di pegunungan terhubung dengan sungai yang mengalir ke pesisir. Pesisir terhubung dengan laut terbuka. Laut menjadi jalur migrasi spesies. Di sepanjang jalur itu, masyarakat adat dan komunitas lokal membangun cara hidup, bahasa, nilai, serta pengetahuan yang menjadi bagian dari sistem ekologis itu sendiri. Dokumen PACE menegaskan bahwa Pulau New Guinea merefleksikan keanekaragaman budaya dan hayati yang luar biasa, dengan sekitar 1.000 bahasa yang digunakan di kawasan ini, menjadikannya salah satu mosaik linguistik dan budaya terkaya di bumi.

Karena itulah, PACE tidak hanya berbicara tentang perlindungan alam, tetapi juga tentang pengakuan terhadap lanskap budaya. Lanskap budaya melampaui batas administrasi modern dan menjadi modal penting untuk menjaga ecoregion yang lebih luas. Dalam konteks ini, kebudayaan bukan pelengkap konservasi, melainkan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan. Ketika masyarakat adat memiliki ruang untuk memimpin, ketika pengetahuan lokal dihargai, dan ketika tata kelola adat diakui, maka konservasi memiliki akar yang lebih kuat.

Sebagai inisiatif WWF-Indonesia, PACE menjadi ruang kolaborasi pemerintah, akademisi, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain. Dr. Wika A. Rumbiak, S.T., M.Sc., Head Forest and Wildlife Program Papua, berharap PACE “bisa berkembang menjadi inisiatif yang benar-benar dimiliki oleh semua orang”. Melalui pembelajaran, riset, dan publikasi bersama, PACE diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan lintas negara yang berdampak bagi manusia dan alam.

PACE juga menjembatani sains, pengetahuan lokal, dan jejaring pendidikan. Dr. Yohanes Kore, S.Ag., MA., Rektor Universitas Okmin Papua, berharap PACE memperkuat kolaborasi universitas di Papua, Papua New Guinea, dan Australia untuk penelitian. Baginya, pengetahuan harus menjadi daya lindung bagi Papua. “Kalau Papua rusak, sama artinya dunia juga rusak,” ujarnya. Ia pun berharap riset tersebut melahirkan lebih banyak ahli dari Tanah Papua sekaligus menjadi kekuatan untuk membangun masa depannya.

PACE juga memiliki agenda bertahap: arsitektur tata kelola, platform kerja, deklarasi konektivitas ekologis dan stewardship masyarakat adat, serta prinsip Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC. Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S.Hut., M.Si., FLS, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, mendorong gagasan ini segera dikonkretkan. “Pada tahap awal perlu dibentuk working group atau kelompok kerja yang kemudian segera memfasilitasi penyusunan konsep dan memulai implementasinya,” ujarnya. Kelompok kerja itu diharapkan merancang klaster sains, kebijakan, masyarakat adat, ekonomi berkelanjutan, perlindungan ekosistem, biodiversitas, budaya, dan bahasa.

Tahap berikutnya adalah pengembangan platform sains dan data. PACE mendorong penilaian konektivitas ekologis melalui pemetaan koridor darat dan laut di berbagai ekosistem penting, harmonisasi protokol pemantauan biodiversitas menggunakan teknologi seperti eDNA, satelit, bioakustik, dan kamera trap, serta pembangunan repositori data terbuka untuk mendukung pengelolaan berbasis data.  Pendekatan ini memperlihatkan bahwa menjaga alam lintas negara membutuhkan pemahaman yang akurat tentang bagaimana spesies bergerak, bagaimana habitat berubah, dan bagaimana ekosistem saling berhubungan.

Dalam tahap demonstrasi lanskap dan bentang laut, PACE memberi perhatian pada beberapa kawasan dan isu penting. Salah satunya adalah koridor hutan-savana Papua, yang dibayangkan sebagai proyek percontohan konservasi lanskap dari pegunungan hingga pesisir Papua.  Selain itu, PACE juga menyoroti pengembangan zona ketahanan pesisir berbasis mangrove dengan restorasi adaptif terhadap perubahan iklim untuk melindungi ekosistem pesisir.

Tak kalah penting, PACE juga melihat laut sebagai ruang konektivitas besar. Koridor migrasi penyu belimbing di kawasan Bismarck-Solomon menjadi salah satu fokus konservasi spesies laut terancam melalui intervensi nyata.  Sementara itu, harmonisasi kuota perikanan dan pengelolaan zona perikanan lintas batas di Laut Arafura diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan stok ikan.  Isu-isu ini menunjukkan bahwa PACE tidak hanya bicara tentang hutan, tetapi juga tentang laut, pesisir, pangan, dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Pada tahap penguatan tata kelola adat, PACE kembali menegaskan posisi masyarakat adat sebagai aktor kunci. Mereka berperan dalam tata kelola PACE melalui pengakuan wilayah dan skema pengelolaan bersama.  Kesepakatan antara institusi adat dan pemerintah juga dipandang penting untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan wilayah adat.  Dengan demikian, PACE menempatkan masyarakat adat bukan di pinggir kebijakan, tetapi di pusat percakapan tentang masa depan ekologi kawasan.

Visi jangka panjang PACE sangat jelas: menjaga konektivitas ekologis, memperkuat pengelolaan laut bersama, menempatkan masyarakat adat sebagai steward atau penjaga utama, serta mendorong transformasi ekonomi yang lebih positif bagi alam. Dalam visi tersebut, koridor hutan yang terhubung memungkinkan spesies penting mempertahankan populasi dan habitat alaminya, sementara pengelolaan laut lintas batas dapat menjaga stok ikan serta melindungi satwa migrasi seperti penyu dan dugong.

Dari Manokwari, PACE membawa pesan yang sederhana tetapi mendalam: masa depan biodiversitas Pulau New Guinea tidak bisa dijaga sendirian. Ia membutuhkan kolaborasi lintas tiga negara, penghormatan kepada masyarakat adat, dukungan sains, tata kelola yang kuat, dan keberanian untuk melihat alam sebagai satu kesatuan kehidupan. Melalui PACE, WWF-Indonesia mengajak kita memahami bahwa menjaga Papua bukan hanya menjaga satu wilayah. Menjaga Papua berarti menjaga jantung ekologis New Guinea, menjaga konektivitas Pasifik, dan menjaga masa depan bersama antara manusia dan alam.