Ada sesuatu yang terjadi di meja makan kita yang tidak banyak kita sadari. Setiap suap nasi yang kita santap, setiap mi instan yang kita masak di tengah malam, setiap botol minuman bersoda yang kita buka — semuanya meninggalkan jejak. Jejak di tubuh kita dan jejak di bumi yang kita tinggali bersama.

Pada 13 Mei 2026, WWF-Indonesia mengajak jurnalis, perwakilan pemerintah, akademisi, dan kreator konten untuk duduk bersama di Abeto, Menteng  untuk berdiskusi tentang pangan, kesehatan, dan keberlanjutan. Media talkshow bertajuk Collective Action for Healthy & Sustainable Diets in Indonesia menjadi ruang di mana beragam suara bertemu: praktisi, birokrat pembangunan, jurnalis senior, hingga konten creator yang membicarakan satu hal yang sama: apa yang kita makan dan apa artinya bagi bumi.

Sistem Pangan yang Sedang Terancam

Brent Loken, Global Food Lead Scientist WWF, membuka percakapan dengan data yang tidak bisa diabaikan. Sekitar 40 persen lahan di seluruh dunia dan 70 persen sumber air bersih global saat ini digunakan untuk memproduksi pangan. Sementara itu, sepertiga dari makanan yang diproduksi terbuang sepanjang rantai distribusi, di dapur rumah tangga, atau di tumpukan sampah restoran. Dan makanan yang terbuang itu melepaskan emisi gas rumah kaca yang memperparah krisis iklim.

"Sustainable diet bukan berarti semua orang harus menjadi vegetarian. Ini soal bagaimana kita mengatur pola makan yang sehat sekaligus menjaga bumi tetap bisa memberi makan generasi berikutnya." ujar Brent Loken, Global Food Lead Scientist, WWF.

Pesan Brent terasa penting justru karena ia menolak simplifikasi. Pola makan berkelanjutan adalah cara berpikir yang lebih luas tentang makanan: dari mana asalnya, bagaimana diproduksi, dan apa konsekuensi dari pilihan kita.

Sagu, Singkong dan Identitas yang Terlupakan

Samuel Pablo Pareira dari WWF-Indonesia mengingatkan sesuatu yang sering kita lupakan: masyarakat Indonesia pernah hidup dengan keanekaragaman pangan yang kaya. Sagu di Papua, singkong di Jawa, ubi di Maluku — semuanya bukan sekadar makanan cadangan. Mereka adalah identitas, sistem pengetahuan, dan cara komunitas bernegosiasi dengan alam di sekitarnya.

Namun dalam beberapa dekade terakhir, beras mengambil alih hampir segalanya. Dan bukan hanya beras — juga mi instan, makanan ultra-proses, minuman berpemanis. Pablo menyebut fenomena ini sebagai kehilangan kedekatan: masyarakat urban semakin jauh dari proses bagaimana makanan mereka diproduksi, siapa yang menanamnya, dan apa yang terkandung di dalamnya.

Implikasinya bukan kecil. Ketergantungan pada satu sumber karbohidrat menciptakan kerentanan pangan. Ekspansi sawah yang dipaksakan mengancam ekosistem gambut dan hutan. Dan paradoks terbesar: Indonesia, sebagai salah satu titik keanekaragaman hayati terkaya di dunia, justru mempersempit pilihan pangannya sendiri.

Aksi dan Tantangan di Lapangan

Semi Kurniasih yang merupakan Perwakilan dari Bappenas membawa perspektif yang penting sekaligus jujur. Data konsumsi menunjukkan masyarakat Indonesia masih jauh dari pola makan yang beragam: dominasi beras tinggi, konsumsi sayur dan buah rendah. Bappenas terlibat dalam penelitian bersama universitas dan pusat riset untuk mendorong diversifikasi pangan lokal — sebuah langkah yang tepat, meski tantangannya kompleks.

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kampanye 'Isi Piringku' dari Kementerian Kesehatan memang memberi panduan gizi yang baik, namun panduan saja tidak cukup jika akses terhadap makanan bergizi masih terbatas, jika harga pangan lokal tidak kompetitif, dan jika sistem distribusi masih belum memihak petani kecil. Pola makan masyarakat adalah cermin kebijakan bukan semata cermin pilihan individu.

Media Bukan Sekadar Pengeras Suara

Ahmad Arif, jurnalis senior Kompas, menempatkan peran media dengan tepat: bukan sekadar menyebarkan pesan kampanye, melainkan membangun pemahaman publik yang lebih dalam tentang keterkaitan antara pilihan konsumsi, sistem pangan, dan krisis lingkungan.

Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Narasi pangan berkelanjutan bersaing dengan ribuan konten makanan yang lebih 'menarik' secara visual dan emosional. Foto makanan viral di media sosial hampir selalu tentang kenikmatan sesaat, bukan tentang jejak karbon atau dampak sosial dari rantai pasoknya. Jurnalis dan kreator konten harus menemukan cara bercerita yang menjembatani dua dunia ini.

Manik Nur Hidayati, kreator konten di bidang kesehatan dan pangan, menyentuh sesuatu yang sering absen dari diskusi kebijakan: stigma. Pangan lokal — sagu, singkong, ubi — sering dilihat sebagai 'makanan kampung', penanda kekurangan bukan kebanggaan. Selama stigma ini belum dibalik, diversifikasi pangan akan terus menghadapi tembok budaya yang lebih keras dari kebijakan apapun.

"Makanan sehat masih sering dianggap privilege. Akses, pengetahuan, dan kondisi ekonomi menentukan apa yang bisa kita pilih — dan banyak masyarakat tidak punya kemewahan untuk 'memilih sehat', tambah Manik Nur Hidayati, Health & Food Content Creator.

Kolaborasi Menjadi Faktor Kunci

Yang paling kuat dari diskusi tersebut adalah kesadaran bersama bahwa tidak ada satu pihak yang bisa menyelesaikan ini sendirian. Pemerintah perlu kebijakan yang mendukung, industri perlu insentif untuk berinovasi, media perlu narasi yang lebih kaya dan setiap individu perlu tahu bahwa pilihan mereka bermakna.

Indonesia punya modal yang tidak semua negara punya: keanekaragaman pangan lokal yang masih hidup, komunitas yang masih ingat cara menanam dan memasak dari sumber lokal, dan budaya kuliner yang kaya. Modal itu sedang tergerus. Talkshow ini adalah pengingat dan sebagai sebuah ajakan bahwa kita masih punya waktu untuk memperbaikinya.