Jakarta -- Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Alor (KKPD – Alor) Nusa Tenggara Timur dianugerahi penghargaan sebagai Kawasan Konservasi Percontohan Nasional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI). Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Penganugerahan Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (E-KKP3K) yang diselenggarakan oleh Direktorat Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan,  bertempat di  Jakarta pekan lalu (17/12).

Penghargaan ini diberikan KKP atas komitmen kepala daerah terhadap pengelolaan   kawasan-kawasan konservasi perairan nasional.”Kerja keras dan komitmen pemerintah daerah ini menjadi bagian penting dari pencapaian target luasan kawasan konservasi perairan.”Sharif C. Sutardjo, Menteri KKP-RI dalam kata sambutannya.

KKPD Alor sendiri masuk dalam kategori percontohan. Selain Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kabupaten/Kota lainnya yakni Kota Sabang – Provinsi Aceh, Kabupaten Sukabumi – Provisi Jawa Barat, Kabupaten Klungkung – Provinsi Bali, dan Kabupaten Raja Ampat – Papua Barat.

“Penghargaan ini merupakan salah satu jawaban dari upaya Kabupaten Alor untuk menjamin keberlangsungan sumberdaya laut,  pesisir dan perikanan bagi  masyarakat Alor dimasa yang akan datang.” Dikatakan Simeon TH Pally, Bupati Kabupaten Alor  setelah menerima penghargaan tersebut.

 “Semua pihak memiliki harapan yang tinggi akan tercapainya pengelolaan yang lebih baik. Dibutuhkan dukungan para pihak dalam mewujudkan manajemen kolaboratif ini  sebagai pengelolaan yang dapat menjamin keberlanjutan pembangunan daerah kami,” jelas  Simeon.  

Kabupaten Alor memiliki potensi pengembangan perikanan laut yang tidak kecil, tercatat sekitar 24 ribu ton dengan dominasi berbagai jenis ikan karang dan laut dalam (BPS Kabupaten Alor, 2012). Tingginya kontribusi sektor perikanan ini dapat dilihat pada sumbangannya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Alor pada tahun 2012 yang mencapai nilai Rp. 586.545.980,- Disamping potensi perikanan, gugus pulau-pulau besar dan kecil serta keindahan alam bawah laut. Berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan mamalia laut tersebut dapat dijadikan andalan bagi pengembangan pariwisa wisata bahari.

Namun saat ini intensitas kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut belum sepenuhnya terkontrol dengan baik.  Data survey cepat terkini WWF Indonesia tahun 2013 mengidentifikasi terjadi penurunan kualitas kesehatan karang sebesar  14,9% dibandingkan hasil monitoring tahun sebelumnya . Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor, salah satunya pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu Pemkab Alor berupaya mendorong agar badan pengelola yang telah terbentuk dapat lebih intens melakukan monitoring dan pengamanan secara rutin, serta membangun baseline data yang kuat, dan memastikan keberlanjutan pembiayaan kedepan.

“Penghargaan menjadi kabupaten percontohan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan ini harus dijadikan pemicu untuk bekerja lebih keras lagi agar berbagaipermasalahan yang dihadapi saat ini di kawasan konservasi perairan daerah Alor dapat terus diatasi,” demikian  dikatakan Wawan Ridwan,  Direktur Coral Triangle WWF Indonesia. Lebih lanjut Wawan mengatakan bahwa harus kita akui bahwa saat ini di KKPD Alor masih sering terjadi kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang kurang ramah lingkungan sehingga mengakibatkan rusaknya ekosistem pada kawasan konservasi perairan ini. Kegiatan perikanan tanpa ijin seperti IUU (illegal, unregulated and unreported) adalah salah satu masalah pengelolaan perikanan yang harus segera dihilangkan.

Pemkab Alor telah mendesain rencana pengelolaan (management plan) serta membentuk  badan pengelola kolaboratif yang berisikan elemen lintas sektor dilingkup pemerintah, aparat, unsur masyarakat, dan swasta. Model pengelolaan ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi Pemkab Alor untuk secara kreatif melakukan tata kelola yang lebih efektif dimasa yang akan datang. Program diprioritaskan pada penguatan peran masyarakat pesisir dan nelayan tradisional sebagai garda terdepan dalam pengelolaan kawasan,selain mengoptimalkan praktik perikanan lestari dan program-program pengembangan pariwisata bahari.

“Pemda Alor memiliki keterbatasan, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah pusat - dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkannya,” kata Simeon. Ia berharap momentum penganugerahan ini dapat mempercepat proses penetapan KKPD Alor sebagai bagian integral dari kawasan konservasi perairan nasional. Hal ini menurutnya sangat penting agar mandat yang diberikan pusat kepada daerah dapat memperkuat inisiatif Pemkab Alor untuk mewujudkan tatakelola yang efektif, mandiri dan berkelanjutan.