Informasi Singkat
FGD
Kajian Potensi Efisiensi Listrik di DKI Perkotaan:
Studi Kasus DKI Jakarta
Parklane Hotel, Kamis 26 Februari 2009, 09.00 – 12.00
Pemapar:

1. Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi, DESDM, Ibu Indarti
2. WWF-Indonesia, Nana Firman dan Indra Sari Wardhani

Penanggap:

1. PT. PLN (Persero), Bapak Triyogo
2. PT. EMI, Bapak Gunawan Wibisono

Moderator: Bapak Nasrullah Salim
Pertanyaan Diskusi

• Bagaimana menghadapi peluang dan tantangan dalam meningkatkan efisiensi energi khususnya di sektor rumah tangga dan komersial di kota Jakarta?
• Bagaimana peran dan kesiapan masing-masing stakeholder dalam meningkatkan efisiensi energi dalam hal ini listrik di perkotaan?
• Bagaimana peran sektor energi dalam mendukung Jakarta menuju “Sustainable City”?

Hasil Diskusi
Kebutuhan energi termasuk listrik di Indonesia selalu meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan ekonomi. Namun ironisnya, masih banyak masyarakat yang belum mendapat akses terhadap energi modern terutama masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Sementara masyarakat yang sudah mendapatkan akses yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan, justru cenderung boros dalam pemanfaatannya.
DKI Jakarta sebagai ibukota negara merupakan pusat kegiatan ekonomi yang juga salah satu kota terbesar dengan tingkat konsumsi listrik yang tinggi. Pemakaian listrik terbesar di Jakarta berasal dari sektor rumah tangga dan komersial. Hampir seluruh kebutuhan listrik Jakarta dipasok oleh PT. PLN (Persero) sebagai penyedia listrik terbesar di Indonesia. Tugas PLN cukup berat dalam melistriki seluruh masyarakat di Indonesia mengingat rasio elektrifikasi (masyarakat yang dapat menikmati kases terhadap listrik) PLN untuk seluruh wilayah Indonesia pada 2007 baru mencapai 61%. Padahal listrik bukan saja hak masyarakat yang berada di kota-kota besar saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran seluruh masyarakat terutama di perkotaan termasuk Jakarta dalam menciptakan pola konsumsi listrik yang lebih efisien dapat memberikan kontribusi pada pembangunan Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan dari Sabang sampai Merauke.
Peluang peningkatan efisiensi energi di Jakarta, cukup besar yaitu sekitar 10% - 30% yang berasal dari seluruh sektor baik industri, komersial, gedung pemerintah dan penerangan jalan umum, maupun rumah tangga. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui:

• Law enforcement
• Perbaikan manajemen gedung (konsep green building)
• Pengaturan jadwal nyala lampu dan pemasangan KWh meter untuk PJU
• Penyedian ruang hijau terbuka
• Penetapan kontrak daya listrik sesuai kebutuhan
• Penggunaan teknologi yang lebih efisien,
• Perbaikan sistem dan sarana transportasi publik,
• Perubahan pola konsumsi energi masyarakat yang lebih efisien.

Selain itu juga elemen efisiensi energi dan kualitas lingkungan perlu dijadikan pertimbangan yang penting dalam aturan dan perijinan mendirikan bangunan di Jakarta.. Berbagai kegiatan untuk meningkatkan efisiensi energi sangat mungkin untuk dilakukan dengan berbagai pilihan: no-cost/ low-cost, medium-cost dan high-cost. Namun pelaksanaannya membutuhkan kesadaran dan kerjasama seluruh elemen masyarakat di Jakarta. Kesadaran akan perubahan perilaku dan gaya hidup hemat energi merupakan faktor utama dalam meningkatkan efisiensi energi. (“Awareness”, “interest”, “desire” dan “action”).
Berbagai kebijakan dan peraturan mengenai efisiensi energi sudah ada sejak lama, namun implementasinya masih terkendala banyak hal. Ke depan, berbagai tantangan perlu dihadapi dalam pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi di Indonesia antara lain:

• Konsumsi energi yang semakin meningkat seiring dengan pembangunan yang sedang dilakukan Indonesia sebagai negara berkembang
• Akses masyarakat terhadap energi moderen masih rendah terutama masyarakat yang berada di luar Jawa. Semantara masyarakat yang sudah mendapatkan akses cenderung boros dalam pemanfaatannya.
• Paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan minyak dan gas bumi padahal kenyataannya akibat pengurasan yang dilakukan saat ini membuat cadangannya di dalam negeri semakin menipis.
• Harga energi yang disubsidi cenderung mempengaruhi pola konsumsi yang lebih boros. Padahal beban pengeluaran negara untuk subsidi harga energi sangat besar dalam APBN (realisasi subsidi listrik dan BBM 2008 mencapai 24% dari total pengeluaran negara) sementara subsidi ini justru kurang tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang mampu.
• Target kebijakan pemerintah:
  • Menurunkan intensitas energi 1% per tahun sampai dengan 2025 sementara struktur industri yang ada di Indonesia masih bersifat padat energi.
  • Menurunkan elastisitas energi < 1 pada 2025 artinya meningkatkan nilai produktivitas energi bagi perekonomian dalam negeri.
• Dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya efisiensi energi perlu disertai dengan pemahaman terhadap berbagai dampak yang mungkin dapat ditimbulkan akibat penggunaan energi yang tidak efisien.
• “Best practices” upaya efisiensi energi yang dilakukan oleh berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri perlu disosialisasikan sebagai pembelajaran bagi pihak lain.
• Perlu adanya indikator dan kriteria yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia atau wilayahnya untuk mengukur tingkat efisiensi energi   .
• Pelaksanaan efisiensi energi dapat mendukung pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan (sustainable), dan Indonesia pada umumnya.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan efisiensi dan konservasi energi dapat dirangkum sebagai berikut: