Yayat R. Cipasang - wartaone/Rabu, 17 Jun 2009

Dibutuhkan usaha yang besar dan mendunia untuk menjaga keadilan dan keseimbangan lingkungan, terutama dalam mengatasi perubahan iklim. Masyarakat miskin yang notabene merupakan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia adalah komunitas terdampak pertama dari risiko perubahan iklim. Hidup dan kehidupan mereka adalah taruhannya.

 “Indonesia berhak mendapatkan dukungan penuh dari dana mitigasi global UNFCC (Global Mitigation Fund) berdasarkan pembagian pertanggungan emisi perkapita dan pendapatan kotor perkapita tiap-tiap negara,"" ungkap Rully Prayoga, Pengampanye Iklim Oxfam Internasional untuk wilayah Asia Timur dalam siaran persnya yang diterima WartaOne.com, Rabu (17/6).

Dalam pertemuan di Bonn, mengenai perubahan iklim dengan tajuk “Hang Together or Separately?” PBB menyatakan diperlukannya keadilan dan langkah-langkah pragmatis dalam melaksanakan gerakan penurunan emisi karbon untuk menunda terjadinya perubahan iklim.

Keadilan disini berarti negara-negara yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan emisi karbon adalah negara yang paling pertama dan
tercepat dalam memangkas kadar emisinya.

Para ilmuwan telah membuktikan bahwa emisi global paling tidak harus dikembalikan kepada level tahun 1990 pada 2020 nanti. Pemilihan tahun 1990
sebagai dasar ukuran antara lain disebabkan untuk pertama kalinya laporan IPCC Assesment dipublikasikan, sehingga menjadi tahun paling awal bagi data rujukan lingkungan secara internasional.

Oxfam menegaskan bahwa sebagian langkah-langkah mereduksi karbon ini dapat ditempuh melalui “Mekanisme Keuangan Mitigasi
Global” yang akan mendukung negara-negara miskin untuk memajukan program pembatasan laju emisi di negara mereka. Selain itu negara-negara kaya juga harus memangkas emisi mereka, terutama penurunan emisi di daerah perumahan, setidaknya sampai 40 persen di bawah level tahun 1990 pada tahun 2020.

Laporan Oxfam sendiri telah secara jelas menyatakan banyaknya negara yang harus memangkas tingkat emisi mereka untuk mencapai target. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada negara kaya di dunia yang bisa sewenang-wenang mendonasikan level emisi karbonnya kepada negara lain.

Indonesia sebagai  salah satu dari 20 negara penyumbang emisi terbesar di dunia, berdasarkan data Climate Analysis Indicators Tool (CAIT, 2009), seharusnya membayar kontribusi emisinya pada dunia.

Namun di satu sisi harus kita sadari bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara yang mempunyai kapasitas rendah akibat rendahnya pendapatan
perkapita dan jumlah penduduk yang besar. Untuk itu Indonesia harus dibantu sehingga program penurunan emisinya sesuai dengan target yang
disepakati.

Dengan konsep keadilan yang diusung oleh Oxfam, maka Indonesia berhak mendapatkan dukungan penuh atas dana mitigasi global tersebut dan harus dibebaskan dari kewajiban membayar emisinya.

 “Pengurangan emisi diperlukan di seluruh dunia, namun hanya negara-negara kaya yang bisa membuat hal ini menjadi nyata. Solusi global
dengan menggunakan uang yang dihasilkan dari dana segar yang menjamin dana untuk pengembangan karbon rendah di negara-negara miskin sangat diperlukan”, kata Jeremy Hobbs, Direktur Eksekutif Oxfam Internasional.(yat)