Catatan dari Multistakeholder Dialogue and Workshop on Landscape Finance Approach (LFA) for Indonesia Priority Landscapes, kolaborasi WWF-Indonesia dan Life Cycle Indonesia (LCI)

Di seluruh dunia, krisis lingkungan tengah berlangsung pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keanekaragaman hayati terus menurun, ekosistem menghadapi tekanan yang semakin besar, dan perubahan iklim semakin memperparah dampak tersebut. Ancaman ini bukan semata persoalan lingkungan, melainkan juga ancaman langsung terhadap ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, mata pencaharian masyarakat, serta ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

Menjawab tantangan ini, Indonesia telah menyusun sejumlah kerangka kebijakan strategis. Leonardo A.A.T. Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan bahwa melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), Indonesia terus memperkuat komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Strategi FOLU Net Sink 2030 telah mengidentifikasi hutan, lahan gambut, dan ekosistem mangrove sebagai aset alam yang tidak tergantikan dalam mencapai target iklim nasional, sementara Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP) memberikan arah nasional untuk melestarikan keanekaragaman hayati sekaligus memastikan pembangunan yang tetap inklusif dan berkelanjutan.

Lanskap Sebagai Kendaraan Bersama

Mengejar target iklim maupun biodiversitas secara bersamaan memerlukan upaya kolektif dan strategi konservasi berskala lanskap dapat menjadi salah satu kendaraan besar menuju target tersebut. Lanskap dalam konteks ini didefinisikan sebagai kawasan yang secara geografis dibentuk oleh ekosistem, aktivitas ekonomi, dan pemangku kepentingan yang saling bergantung satu sama lain.

Namun kendaraan sebesar itu memerlukan “bahan bakar” berupa pembiayaan, dan di sinilah pendekatan konvensional mulai menunjukkan keterbatasannya. Strategi pembiayaan yang selama ini dilakukan per sektor maupun per aktor tidak lagi memadai, sebab skala persoalan yang dihadapi sangat besar dan aktivitas di dalamnya sangat heterogen. Laporan State of Finance for Nature yang diterbitkan UNEP pada 2023 mengungkap kesenjangan yang mencolok: hanya USD 200 miliar per tahun arus pembiayaan positif yang mengalir untuk mendukung alam, sementara USD 7 triliun arus pembiayaan negatif justru bekerja melawannya. Kesenjangan antara apa yang dibutuhkan alam dan apa yang diterimanya ini terus melebar.

Kesenjangan tersebut, menurut laporan itu, bersumber dari sistem keuangan yang belum berpihak pada alam: terlalu terfragmentasi, terlalu berisiko, dan terputus dari realitas di tingkat lokal.

Landscape Finance Approach: Mengisi Kesenjangan

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, WWF memperkenalkan konsep Landscape Finance Approach (LFA). Risyad Tri Setiaputera, Sustainable Finance Manager WWF-Indonesia, menyampaikan bahwa pendekatan pembiayaan ini melihat konservasi secara holistik, dengan empat prinsip utama:

• Mengubah sistem yang lebih luas, sehingga dampak dapat bertahan lama dan pembiayaan dapat berkembang dalam skala yang lebih besar
• Mengagregasi peluang pembiayaan pada tingkat lanskap, bukan lagi per proyek atau per aktor yang terpisah
• Menyusun struktur pembiayaan yang mampu mengurangi risiko sekaligus menarik modal
• Membangun solusi yang relevan dengan konteks dan kebutuhan lokal

Konsep LFA ini sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru, melainkan transformasi dari upaya-upaya konservasi yang sebelumnya berjalan secara terfragmentasi menjadi satu pendekatan yang lebih terintegrasi pada skala lanskap.

Dari Konsep ke Implementasi

Untuk menerjemahkan konsep tersebut ke dalam praktik, WWF-Indonesia berkolaborasi dengan Life Cycle Indonesia (LCI) menyelenggarakan “Multistakeholder Dialogue and Workshop on Landscape Finance Approach (LFA) for Indonesia Priority Landscapes”. Kegiatan ini dirancang untuk membantu para pemangku kepentingan menerjemahkan LFA ke dalam implementasi praktis di berbagai lanskap prioritas Indonesia, sekaligus menjembatani kesenjangan antara pemahaman konseptual dan penerapannya di lapangan, khususnya dalam memobilisasi pembiayaan untuk tata guna lahan berkelanjutan dan aktivitas ekonomi yang berdampak positif bagi alam (nature-positive).

Pelatihan ini secara spesifik menyasar sektor agri-food, sejalan dengan ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia pada tahun 2026 melalui agenda swasembada pangan dan transformasi sistem pangan nasional. Di tengah upaya meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kesejahteraan petani, serta membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam peta komoditas pangan dan pertanian global. Indonesia merupakan produsen sekaligus konsumen minyak sawit terbesar di dunia, produsen kopi terbesar keempat dan termasuk sepuluh besar konsumen kopi dunia, termasuk sepuluh besar produsen kakao sekaligus salah satu prosesor kakao terbesar di Asia, produsen kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina, serta memiliki salah satu ekosistem madu hutan terkaya di dunia. Besarnya peran Indonesia dalam sektor agri-food tersebut menjadikan penguatan praktik produksi berkelanjutan dan mobilisasi pembiayaan yang mendukung ketahanan pangan serta konservasi sumber daya alam sebagai faktor kunci dalam mencapai target pembangunan nasional.

Permintaan Pasar Sebagai Insentif Perubahan

Skala produksi yang besar tersebut kini diiringi dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk yang memiliki sertifikasi ekolabel dan diproduksi secara berkelanjutan, baik di pasar domestik maupun internasional. Menurut Rian Erisman, Supply Chain and Traceability Specialist WWF-Indonesia, tren ini dapat menjadi insentif bagi pelaku usaha dan produsen untuk mengadopsi praktik produksi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, perkembangan tersebut berpotensi membuka peluang investasi baru, mulai dari penguatan kapasitas petani kecil, penerapan praktik produksi berkelanjutan, hingga perlindungan dan restorasi ekosistem melalui pendekatan kolaboratif di tingkat landscape. Dengan demikian, meningkatnya permintaan pasar terhadap produk berkelanjutan dapat berjalan beriringan dengan pendekatan Landscape Finance, sehingga mampu memobilisasi investasi yang mendukung transformasi sektor agri-food Indonesia menuju sistem yang lebih tangguh, inklusif, dan selaras dengan target iklim serta keanekaragaman hayati nasional.

Studi Kasus: 5 lanskap WWF-Indonesia

Dalam melakukan pendekatan LFA, terdapat 5 tahap utama:

0. Prioritise landscapes for support

1. Assess landscape threats & prioritise solutions
2. Select Financing Green and Greening Finance interventions
3. Design & implement finance mechanisms
4. Measure & monitor impact

Pada pelatihan kali ini, 5 lanskap konservasi WWF-Indonesia ditentukan untuk menjadi studi kasus tahap 0. Diantaranya adalah:

1. Bukit Tigapuluh (B30), Jambi
2. Rimbang Baling–Bukit Buleh–Batang Hari (RBBBH), Riau
3. Arabela, Kalimantan Barat
4. Sebangau-Katingan (SEKA), Kalimantan Tengah
5. Papua yang terdiri dari Jayapura-Sarmi, Tambrauw, dan Papua Selatan.

Para pemangku kepentingan dari regulator, lembaga keuangan, perusahaan swasta, NGO, dan akademisi dibagi secara merata ke dalam kelompok-kelompok untuk merancang perencanaan LFA di setiap lanskap. Perbedaan sudut pandang antar sektor, serta perbedaan karakteristik geografis antar lanskap, menghasilkan rancangan perencanaan yang beragam sekaligus konstruktif.

Dari proses tersebut mengemuka satu pemahaman penting: pembiayaan konservasi di tingkat lanskap yang berkelanjutan dalam jangka panjang tidak dapat terus bergantung pada dana donor, CSR, atau skema pembiayaan lain yang semata mengharapkan dampak lingkungan. Dalam jangka panjang, diperlukan peluang investasi yang secara komersial layak dan mampu menarik modal dari investor konvensional. Dengan demikian, makna "berkelanjutan" tidak hanya merujuk pada dampak lingkungan, tetapi juga pada keberlanjutan siklus keuangannya sendiri, sehingga upaya konservasi tidak berhenti pada level proyek per proyek. Inilah makna krusial yang menjadi inti dari Landscape Finance Approach.

Hasil workshop ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi komoditas, kegiatan ekonomi, dan peluang investasi pada masing-masing lanskap yang mampu mendorong upaya konservasi secara berkelanjutan. Melalui Landscape Finance Approach, pembiayaan tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan alam, sehingga setiap lanskap dapat membangun model pembiayaan yang mandiri, menarik investasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun keanekaragaman hayati.