KOPENHAGEN, KOMPAS -Setelah diwarnai sejumlah usulan dari negara dan kelompok negara tertentu, yang mengarah kepada kebuntuan negosiasi, arah negosiasi kembali ke jalur yang diharapkan. Presiden Pertemuan Para Pihak Ke-15 Connie Hedegaard, Jumat (11/12) malam, mengeluarkan draf negosiasi yang akan menjadi panduan pembahasan di kelompok kerja Protokol Kyoto dan Kerja Sama Jangka Panjang.

Namun, usul yang baru akan dibahas Jumat tengah malam (waktu Indonesia) masih bisa ditolak para delegasi, yang berpotensi kebuntuan lagi. ""Semua dikembalikan kepada kemauan politik para delegasi di persidangan,"" kata Connie di Bella Center, Kopenhagen, Denmark, Jumat (11/12).

Salah satu poin penting yang menjadi pokok persoalan adalah adanya penetapan target penurunan emisi negara maju sebesar 50 persen pada tahun 2050 dari level 1990. Namun, target tersebut masih merupakan usulan.

Menurut Connie, berbagai kemungkinan masih bisa terjadi terkait jalannya persidangan. ""Memerhatikan perkembangan, ada sinyal bagus bahwa seluruh delegasi siap berperan secara konstruktif mencapai satu tujuan bersama,"" katanya. Apabila draf

usulan disepakati untuk diteruskan, pertemuan tingkat menteri yang dimulai pekan depan akan mudah mencapai kesepakatan.

Sikap Indonesia

Delegasi Indonesia menyatakan mendukung usul tersebut selama pada prinsip negara maju sebagai pihak penanggung beban ongkos mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terbesar. Sebaliknya, Indonesia akan menolak bila mewajibkan negara berkembang turut menurunkan emisinya.

""Selama tetap pada dua jalur, melanjutkan Protokol Kyoto dan ada rencana kerja sama jangka panjang sesuai kesepakatan di Bali, Indonesia akan mendukung,"" kata juru bicara delegasi RI, Tri TharyaL

Hingga berita ini diturunkan, belum ada sikap resmi dari kelompok negara-negara, seperti G-77 yang beranggotakan 143 negara berkembang. Demikian halnya dengan kelompok negara maju di luar Eropa (Umbrella Group) dan Uni Eropa (EU).

Sebelumnya, negara pulau-pulau kecil (AOSIS) menyerukan kepastian jalannya negosiasi tetap dua jalur dan menolak kemungkinan penggabungan antara Protokol Kyoto dan aksi kerja sama jangka panjang.

""Anggota-anggota AOSIS ada di garis depan dampak perubah-
an iklim yang menghancurkan. Kami mengusulkan adanya kesepakatan mengikat untuk memastikan keberlanjutan Protokol Kyoto dan memperkuat UNF-CCC dengan Protokol Kopen hagen yang diadopsi di sini,"" kata Duta Besar Grenada Dessima Williams.

Komentar datang dari WWF International, yang melihat draf usulan Presiden COP-15 secara positif. ""Teks itu menyediakan dasar untuk keputusan politis yang benar. Memang masih ada perbedaan, tetapi teks itu akan membuka celah bahwa kesepakatan itu mungkin,"" kata Kim Carstensen dari WWF Global Clmate Initiative.

Yang dibutuhkan adalah kemauan dan kemampuan politik delegasi untuk mengisi celah-celah perbedaan negosiasi agar ditemukan jalan kesepakatan.

Sementara itu, kemarin 68 orang ditangkap karena melakukan protes kepada kelompok bisnis. Demonstran dari kelompok ""Our Climate-Not Your Business"" menyerukan, ""Kami ingin menyatakan tidak pada penjahat bisnis untuk perubahan iklim karena ini akan dijadikan kepentingan bisnis,"" ujar Thomas, salah seorang peserta protes. ""Jangan sampai kelompok bisnis memengaruhi negosiasi di sini,"" katanya. (AFP/GSA/ISW)