Diterjemahkan dari The Jakarta Post 16 Februari 2009
Para aktivis lingkungan hidup menyampaikan kecaman mereka terhadap rencana pemerintah untuk mengizinkan perusahaan kelapa sawit membuka perkebunan diatas lahan gambut yang masih tersisa di Indonesia.

Organisasi Greenpeace Asia Tenggara menyatakan bahwa rencana tersebut tidak sesuai dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan pada tahun 2009. Presiden menyampaikan komitmen tersebut pada konferensi perubahan iklim di Bali pada 2007 dan pada pertemuan G7 di Hokkaido, Jepang, tahun lalu.
 
“Pembukaan lahan gambut menyebabkan emisi karbon dalam jumlah besar ke atmosfer yang tidak setara dengan kompensasi yang diberikan, termasuk yang diperoleh dari penanaman perkebunan kelapa sawit,” kata juru kampanye bidang kehutanan dari Greenpeace, Yuyun Indradi, kepada The Jakarta Post.
 
Lebih lanjut ia menghimbau pada Yudhoyono agar segera bertindak untuk menghambat upaya pengalihfungsian lahan gambut tersebut, sehingga tidak perlu menghadapi resiko kegagalan dalam menghambat proses perubahan iklim.
 
“Pemerintah perlu melindungi lahan gambut dan hutan yang tersisa apabila kita benar-benar ingin memperlambat laju perubahan iklim, melindungi keragaman hayati dan menjamin kesejahteraan hidup masyarakat yang bergantung pada kelestarian hutan,” lanjut Yuyun.
 
Pemerintah telah berjanji untuk mengurangi emisi, termasuk dari sektor kehutanan sebanyak 50 persen pada 2009, 77 persen pada 2012, dan 95 persen pada 2025.
 
Dalam Rencana Kerja Nasional mengenai mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, terlihat bahwa sektor pertanian di Indonesia menghasilkan emisi sebesar 96,42 juta ton karbon dioksida (CO2) pada 2005.
 
Kementerian Pertanian menyatakan bahwa tahun ini mereka akan mengeluarkan peraturan yang memungkinkan perusahaan untuk mengalihfungsikan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, sebagai langkah untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO).
 
Ecosys, institusi Eropa yang bekerja di bidang energi, karbon, dan masalah bahan bakar nabati, memperkirakan bahwa lahan gambut yang ditanami dengan kelapa sawit akan mengemisikan sekitar 0, 46 kilogram CO2 setiap megajoule-nya (MJ).
 
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 20 juta hektar rawa gambut tropis yang merupakan penyimpan cadangan karbon alami.
 
Fitrian Ardiansyah, Direktur Program Perubahan Iklim dan Energi WWF-Indonesia, menyerukan agar pemerintah memprioritaskan pemanfaataan jutaan hektar lahan terlantar untuk perluasan industri CPO.  

“Saat ini kita memiliki lebih dari 7 juta hektar lahan terlantar. Mengapa pemerintah tidak menggunakan lahan tersebut sebelum memutuskan untuk membuka hutan atau lahan gambut?” komentarnya.
 
Permintaan untuk minyak sawit mentah meningkat diseluruh dunia, didorong oleh perkembangan industri bahan bakar nabati.
 
Hanya saja, menurut para ahli penggunaan bahan bakar nabati yang bersumber dari hasil panen dapat mempercepat, bukannya memperlambat pemanasan global, karena diperlukan pembukaan hutan tropis untuk memperoleh lahan perkebunan baru.
 
Sempat dinyatakan sebagai jawaban terhadap makin langkanya minyak bumi, penggunaan bahan bakar hayati saat ini berkembang sebagai isu kontroversial karena dampaknya terhadap harga bahan pangan dan besarnya jumlah energi yang dibutuhkan untuk memproduksinya.
 
Bahan bakar ini juga bertanggung jawab terhadap semakin besarnya emisi karbon dioksida ke atmosfir, tidak sebanding dengan manfaatnya sebagai pengganti bahan bakar fosil, sebagai mana disampaikan hasil penelitian yang diluncurkan Sabtu kemarin  (14/02/09).
 
“Apabila kita menjalankan kendaraan kita dengan bahan bakar nabati yang diproduksi di hutan tropis, ini seperti layaknya kita membakar hutan hujan tropis di tangki bahan bakar kita, “ seperti pernyataan Holly Gibbs, dari Stanfords Woods Institute of Environment pada AFP.
 
Gibbs mempelajari foto satelit hutan tropis dari tahun 1980 sampai 2000 dan menemukan bahwa setengah dari area pertanian baru berasal dari hutan hujan perawan, sementara 30 persen lainnya berasal dari hutan yang telah dirambah.
 
“Saat hutan dibuka untuk lahan pertanian, mereka biasanya dibakar, sehingga cadangan karbon yang mereka simpan dilepas ke atmosfir dalam bentuk CO2,” Lanjut Gibbs.
 
Untuk perkebunan produksi tinggi seperti tebu, setidaknya dibutuhkan sekitar 40-120 tahun untuk membayar kompensasi dari kerugian akibat emisi karbon tersebut.
 
Untuk perkebunan dengan hasil yang lebih rendah seperti jagung dan kedelai, dibutuhkan 300 sampai 1500 tahun, ungkapnya pada wartawan pada pertemuan American Association for the Advancement of Science.

“Bahan bakar nabati sangat meresahkan karena laju produksinya yang sangat tinggi. Produksi ethanol dunia telah meningkat empat kali lipat dan bio-diesel meningkat sepuluh kali lipat dari tahun 2000 sampai 2007.”

“Lebih lanjut, subsidi pertanian di Indonesia dan Amerika Serikat meningkatkan insentif untuk meningkatkan produksi hasil panen ini.”
 
Gibbs memperkirakan bahwa sekitar sepertiga sampai dua per tiga deforestasi yang terjadi merupakan akibat dari meningkatnya permintaan terhadap bahan bakar nabati, walaupun permintaan terhadap bahan pangan juga berperan besar.

Sebagian besar ekspansi dari lahan perkebunan merupakan respon terhadap bertambahnya permintaan dan tingginya harga di daerah tropis, yang memiliki lahan luas dan iklim ideal untuk menanam tanaman penghasil bahan bakar nabati seperti tebu, kedelai, dan kelapa sawit (Adianto P. Simamora)

Berita Terkait:
Dampak Bahan Bakar Nabati Terhadap Iklim dan Kehati (1/12/08)
Surat Menteri Pertanian Tentang Pelarangan Membuka Lahan Gambut (28/2/08)

Activists denounce plan to allow palm oil firms in peatlands
 
The Jakarta Post, 16 February 2009
 
Environmental activists have mounted a challenge against the governments plan to allow palm oil companies to set up plantations in the countrys remaining peatlands.
 
Greenpeace Southeast Asia says the plan runs counter to President Susilo Bambang Yudhoyonos promise to halve emissions from the forestry sector by 2009. The President made the pledge during the climate change conference in Bali in 2007 and at the G7 summit in Hokkaido, Japan, last year.
 
""Opening up peatlands would cause huge carbon emissions into the atmosphere that cant be compensated for, including by oil palm trees,"" Greenpeace forest campaigner Yuyun Indradi told The Jakarta Post on Sunday.
 
He called on Yudhoyono to take action to halt the conversion of peatlands, or risk the failure of efforts to tackle climate change.
 
""The government needs to protect the remaining peatlands and forests if we are to slow down climate change and protect the livelihoods of forest-dependent communities and biodiversity,"" he said.
 
The government has promised to cut emissions, including from the forestry sector, by 50 percent in 2009,75 percent in 2012, and 95 percent in 2025.
 
The National Action Plan on mitigation and adaptation on climate change revealed the countrys agriculture sector contributed up to 96.42 million tons of carbon dioxide (CO2) emissions in 2005.
 
The Agriculture Ministry said it would issue a decree this year allow-ing businesses to open up peatlands for oil palm plantations, as part of efforts to boost the countrys crude palm oil (CPO) production.
 
Ecosys, a European-based institute dealing with energ, carbon and biofuel issues, estimates that peatlands planted with oil palms would emit about 0.46 kilograms of CO2 per megajoule (MJ).
 
Indonesia has about 20 million hectares of dense, black tropical peat swamps that are natural carbon storage sinks.
 
Fitrian Ardiansyah, head of WWF Indonesias climate change and energy program, said the government should prioritize exploiting millions of hectares of idle land if it wanted to expand the CPO business.
 
""We currently have more than 7 million hectares of idle land. Why does the government not utilize this before opening up forests or peat-lands?"" he said.
 
Demand for CPO has risen globally, spurred on by the development of the biofuel industry.
 
However, scientists warn the use of crop-based biofuels could speed up rather than slow down global warming, by fueling the destruction of rainforests.
 
Once heralded as the answer to oil, biofuels have become increasingly controversial because of their impact on food prices and the amount of energy it takes to produce them.
 
They may also be responsible for pumping far more carbon dioxide into the atmosphere than they could possibly save as a replacement for fossil fuels, according to a study released Saturday.
 
""If we run our cars on biofuels produced in the tropics, chances will be good that we are effectivelyburning rainforests in our gas tanks,"" Holly Gibbs, of Stanfords Woods Institute for the Environment, was quoted as saying by AFP.
 
Gibbs studied satellite photos of the tropics from 1980 to 2000, and found that half of new farmland came from intact rainforests, with another 30 percent from disturbed forests.
 
""When trees are cut down to make room for new farmland, they are usually burned, sending their stored carbon into the atmosphere as CO2,"" Gibbs said.
 
For high-yield crops like sugarcane, it would take 40 to 120 years to pay back this carbon debt.
 
For lower yield crops like corn or soybeans, it would take 300 to 1,500 years, she told reporters at a meeting of the American Association for the Advancement of Science.
 
""Biofuels have caused alarm be-cause of how quickly production has been growing global ethanol production increased by four times and biodiesel by 10 times between 2000 and 2007,"" she said.
 
""Moreover, agricultural subsidies in Indonesia and in the United States are providing added incentives to increase production of these crops.""
 
Gibbs estimated that anywhere from a third to two-thirds of recent deforestation could be as a result of the increased demand for biofuels, but added an increased demand for food and feed also played a major role.
 
Much of the expansion of cropland in response to growing demand and rising prices is occurring in the tropics, where there is an abundance of arable land and an ideal growing climate for biofuel crops like sugarcane, soybeans and oil palms. (Adianto P. Simamora)

Related Link:
Minister of Agriculture Letter Bans Conversion of Peat Land for Palm Oil Plantation (28/2/08)
Study: Biofuel Plantations on Tropical Forestlands are Bad for the Climate and Biodiversity (1/12/09)