KEMENANGAN BALAI TN TESSO NILO DALAM PERKARA BANDING PERDATA ADALAH UPAYA NYATA MENDUKUNG KONSERVASI

Untuk disiarkan 16 Juni 2009

Pekanbaru- Balai Taman Nasional Tesso Nilo (BTNTN) memenangkan perkara banding gugatan sengketa lahan dalam Taman Nasional Tesso Nilo pada putusan Pengadilan Tinggi Riau no 124/PDT/2008/ PTR tanggal 28 April 2009. Kepala BTNTN, Drh. Hayani Suprahman, M.Sc yang menerima berkas putusan tersebut pada minggu lalu dari Pengadilan Negeri Rengat menyatakan,” Kami menyambut baik keputusan ini karena dengan keputusan ini hak negara dihormati. Meskipun belum merupakan keputusan akhir, keputusan ini berkontribusi pada upaya Negara dan pemerintah serta masyarakat untuk mempertahankan hak  dan kewajiban dalam melestarikan kawasan konservasi guna kepentingan bersama”.
Pada 10 Juni 2008, BTNTN menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Riau atas  kekalahannya pada sidang gugatan yang diajukan oleh Ketua Koperasi Mekar Sakti, H. Djafar Tambak kepada Pengadilan Negeri Rengat atas sengketa lahan koperasi tersebut yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan-Riau. Dalam keputusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 5 Juni 2008, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Ketua Koperasi Mekar Sakti, selaku Penggugat dan menolak eksepsi Tergugat (Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo). Majelis hakim juga mengakui Koperasi Mekar Sakti sebagai pemilik sah atas tanah terperkara dan memutuskan Balai TNTN secara sah telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
Menurut hasil cek lapangan pada proses sidang sebelumnya terbukti bahwa 766 ha dari 1.080 ha lahan yang diperkarakan masuk dalam Taman Nasional Tesso Nilo. Pihak Penggugat memang memiliki Sertifikat Hak Milik atas lahan tersebut untuk dikelola menjadi perkebunan sawit dari tahun 1999. Namun untuk merubah status kawasan hutan harus ada izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan apalagi pada saat itu kawasan yang disengketakan ini berstatus hutan produksi.
Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan- Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc mengharapkan masyarakat sebagai warga Negara harus dapat menarik pembelajaran dari putusan ini bahwa penguasaan kawasan hutan Negara secara illegal apapun alasannya merupakan kegiatan melanggar hukum seperti diatur dalam UU No.41 tentang Kehutanan.  Selanjutnya Awriya menghimbau,” Agar para penegak hukum memahami bahwa Negara memiliki hak yang berkekuatan hukum atas kawasan hutan negara termasuk taman nasional sehingga apa bila ada pihak-pihak lain yang memiliki atau mengeluarkan surat-surat penguasaan seperti sertifikat berarti mereka tidak menghormati hak-hak Negara terhadap kawasan tersebut.”
Kasus pemberian sertifikasi atau penguasaan lahan di kawasan hutan memang kerap kali terjadi untuk itu semua pihak harus menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam pemberian legalitas suatu kawasan. Seperti halnya yang terjadi di hutan Tesso Nilo, hingga akhir 2008 sekitar 8.500 ha hutan di dalam TNTN dan 26.000 ha hutan di dalam kawasan usulan perluasan TNTN telah dirambah yang sebagian besar dijadikan perkebunan sawit.
Dengan kemenangan Balai TNTN dalam perkara banding ini maka lahan yang menjadi sengketa tersebut secara hukum dilindungi dari semua aktifitas konversi termasuk untuk pembukaan kebun kelapa sawit. Suhandri, Program Manager WWF-Program Riau menyatakan,” Kemenangan BTNTN pada perkara banding ini merupakan suatu kemajuan proses hukum dan berharap proses penegakan hukum atas kegiatan-kegiatan illegal lainnya yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo maupun kawasan hutan lainnya dapat diterapkan.” Ia menambahkan bahwa kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan harus mengacu pada skema Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang salah satu prinsipnya adalah memastikan legalitas kawasan tersebut.
Ali Husin Nasution dari Kantor Bantuan Hukum Riau selaku pengacara BTNTN menyatakan,” Putusan Pengadilan Tinggi Riau ini berarti tidak menerima Gugatan H. Djafar Tambak dan membatalkan Putusan Pengadilan Rengat No.11 tahun 2008 yang menyatakan BTNTN melakukan kegiatan melanggar hukum.” Ali menambahkan, ”Berdasarkan putusan ini BTNTN tetap dapat melakukan pengamanan atas lahan yang disengketakan tersebut dan melakukan proses hukum terhadap apapun bentuk kegiatan ilegal diatas lahan  tersebut”.
### selesai ###

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi

1. Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Hayani Suprahman: (085695761794)
2. Kantor Bantuan Hukum Riau, Ali Husin Nasution, SH (08127523542)
3. Koordinator Unit Sektor Reformasi WWF Program Riau, Nursamsu (08127537317)

Tentang Taman Nasional Tesso Nilo
Tesso Nilo adalah salah satu blok hutan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera yang terletak di Provinsi Riau daratan. Pada 19 Juli 2004 sebagian hutan di blok hutan Tesso Nilo dengan luas 38.576 ha ditunjuk menjadi Taman Nasional Tesso Nilo oleh Menteri Kehutanan.

Penelitian Centre for Biodiversity Management (CBM) pada 2001 yang telah melakukan survei terhadap lebih dari 1800 plot hutan tropis di seluruh dunia menemukan Tesso Nilo mempunyai keragaman hayati tertinggi di dunia. Mereka menemukan 218 spesies tumbuhan dalam petak ukur 200 m2. Temuan tersebut kemudian diperkuat oleh penelitian LIPI pada 2003 yang menemukan Tesso Nilo memiliki indeks keanekaragaman vegetasi tertinggi di seluruh hutan Sumatera.

Pemerintah Provinsi Riau dan Departemen Kehutanan pada Agustus 2008 telah menandatangani kesepakatan untuk memperluas TNTN dan melakukan upaya penanganan taman nasional tersebut dan kawasan usulan perluasannya dari perambahan, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan. Pada akhir April 2009, Tim Terpadu telah turun ke lapangan untuk melakukan studi lapangan dalam upaya persiapan perluasan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi 100.000 ha.