KEBIJAKAN KELAUTAN SEHARUSNYA PRO-NELAYAN

Jakarta. Pelita

Di tahun 2010 ini Pemerintah Indonesia didesak untuk merumuskan kebijakan kelautan dalam rangka menyikapi keputusan paska Kopenhagen. khususnya ancaman perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan keberlangsungan hidup nelayan tradisional.Caranya antara lain dengan penyehatan ekosistem pesisir seperti bakau. padang lamun, dan terumbu karang. Kedua, dengan melakukan pembenahan tala kelola perikanan dan lumbung-lumbung perikanan berbasis desa."" ujar M. Riza Damanik. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). di Jakarta, kemarin.

Riza menjelaskan, indikasi perubahan iklim di Indo-nesia telah dialami oleh nelavan dan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di antaranya naiknya permukaan air laut dan ombak besar yang disetai dengan angin kencang yang meluluhlantakkan pelabuhan tambatan kapal, permukiman penduduk, dan pasar tradisional, yang pada akhirnya menurunkan frekuensi nelayan melaut ""Dalam catatan KJARA. hanya 160-180 kali nelayan pergi melaut sepanjang tahun 2009. di mana jumlah tersebut sama dengan tahun sebelumnya. Selain itu. pendapatan nelavan pun mengalami penurunan drastis akibat menurunnya jumlah tangkapan dan harga ikan di pasaran dengan kisaran 40 persen."" ucap-nya.

Langkah selanjutnya, sambung Riza, adalah melakukan koreksi arah pengelolaan pesisir yang keliru. dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar terkait kewilayahan, kebudayaan, dan kemandirian. Di samping itu juga membuat prioritas riset terpadu (antarlembaga) untuk mencegah tumpang tindih dan pemborosan anggaran, khususnya dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di laut.Riza mengaku dirinya sangat prihatin melihat kondisi para nelavan tradisional. Menurutnya, saat keadilan dan kesejahteraan kian jauh dari kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, pemerintah justru memberi tiga kado yang amat memprihatinkan di awal tahun 2010 kepada mereka.

""Ada tiga kado keprihatinan di penutup tahun 2009 yang harus diterima oleh nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertama. National Summit, yang ke-19 butir program ekonominya mengarahkan sektor kelautan dan perikanan untuk industri dan investasi, bukan nelayan tradisional."" paparnya.Kado kedua adalah Kesepakatan Kopenhagen di mana dokumen KTT Perubahan Iklim ke-15 itu isinya justru melemahkan negara kepulauan dan memperparah kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir. Dan ketiga, pembelian 150 mobil mewah untuk menteri seharga Rp 1.3 miliar per mobil, yang menunjukkan tiadanya sensitivitas presiden dan para menteri atas menurunnya ekonomi nelavan yang merosot 40-50 persen di tahun 2009.

""Jika dana tersebut digunakan untuk membenahi dan memperbaharui peralatan tangkap nelayan, maka 10 ribu keluarga nelavan dapat menangkap ikan lebih baik di 2009. Olehnya, diperlukan evaluasi dan koreksi atas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II."" landas Riza.Dalam pandangannya, ketiga kado pahit itu kian mempertegas diabaikannya hak-hak nelayan tradisional di seantero nusantara. Lebih dari 90 persen nelavan Indonesia adalah nelavan tradisional dan juga pembudidaya ikan tradisional di Laut, pesisir, dan perairan umum.

""Berpijak pada fakta ini. pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan bak pungguk merindukan bulan. Di tengah silang-sengkarut persoalan kelautan dan perikanan, pemerintah Indonesia justru memperburuk kondisi dengan menyelewengkan amanat rakyat."" tandasnya.Berdasarkan pengamatannya. Riza menyatakan, kemiskinan di wilayah pesisir kian parah. Data BPS (2009) menunjukkan, tingkat kesejahteraan nelayan pada Oktober 2009 mengalami penurunan drastis. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Tukar Nelavan yang mengalami penurunan sebesar 0.92 persen dibandingkan bulan September.

""Hasil pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan jauh Iebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran nelayan dan pembudidaya ikan dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan keperluan untuk produksi perikanan. Tingkat kesejahteraan ini diperkirakan akan semakin menurun seiring dengan terus meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan menurunnya hasil produksi nelavan dan pembudidaya ikan."" sergah Riza, (cx-5)