PANTURA JAWA PALING KRITIS
Jakarta, Kompas -
Daerah-daerah tersebut sangat rawan terendam air laut yang permukaannya naik akibat perubahan iklim. Jika permukaan air laut naik, berdampak luas pada permukiman penduduk, ekosistem, serta infrastruktur, seperti pelabuhan dan jembatan.
”Kenaikan muka laut juga berdampak pada jasa pelayanan dan dampak sosial ekonomi lainnya,” kata Direktur Pesisir dan Lautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono dalam diskusi terbatas ”Mengoptimalkan Potensi Kelautan” di Redaksi Kompas, Kamis (11/2).
Hadir pula pada kesempatan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, serta Kepala Riset dan Kebijakan Ekonomi pada Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana.
Untuk menentukan kerentanan pantai dan potensi bahaya suatu wilayah, lanjut Subandono, antara lain, dihitung dari geomorfologi, erosi garis pantai, kemiringan pantai, dan perubahan elevasi muka air relatif. Selain itu, dihitung pula tinggi rata-rata gelombang dan rata-rata kisaran pasang surut.
Laju kenaikan paras muka laut berdasarkan pengukuran di sejumlah wilayah pantura Jawa, menurut Subandono, mencapai 5-10 mm per tahun. ”Geomorfologi di pantura Jawa sebagian besar
landai sehingga meningkatkan kerentanan pada kenaikan paras muka laut,” ujarnya.
Subandono memaparkan simulasi Kota Pekalongan, Jawa Tengah, yang terdampak kenaikan paras muka laut setiap 20 tahun hingga 100 tahun ke depan.
”Jangkauan pada 100 tahun ke depan, laut akan menggenangi Kota Pekalongan hingga 2,85 kilometer dari garis pantai sekarang,” kata Subandono.
Dari simulasi itu, dinyatakan luas Kota Pekalongan akan hilang 19.564 hektar. Sebanyak 265.725 rumah dan 1.062.900 orang penduduk akan terkena dampaknya.
Lebih lanjut, hasil simulasi di Kota Pekalongan menunjukkan, 4.731,7 hektar tambak akan lenyap. Sawah irigasi 4.993,1 hektar dan sawah tegalan seluas 3.115,1 hektar bakal musnah.
Upaya mitigasi secara sistematis untuk mengantisipasi kerentanan wilayah, seperti Kota Pekalongan, menjadi hal yang penting. Subandono mengatakan, salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu merehabilitasi mangrove di pantura Jawa. Menurut dia, Jepang akan membantu rehabilitasi mangrove di pantura Jawa seluas 700 hektar.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik, selaku moderator diskusi, menanggapi upaya mitigasi pantura Jawa, terutama terkait penanaman mangrove yang dikerjakan di muara Sungai Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. ”Penanaman mangrove di muara sungai tempat penyaluran lumpur Lapindo itu ingin mengesankan pencemaran sudah teratasi. Padahal, lumpur Lapindo tetap saja mencemari sungai dan laut,” ujarnya. (NAW)