RI TAK BERUTANG UNTUK TANGANI HUTAN

Oleh: Rizky Andriati Pohan

Pemerintah sebisa mungkin tak menerima pinjaman untuk mengatasi perubahan iklim dan menjaga hutan.
""Kami sangat hati-hati dan sebisa mungkin tidak merima bantuan berupa loan dalam mengatasi masalah-masalah yang sesungguhnya bisa kita gunakan anggaran sendiri,"" kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa (25/5) malam.
Pernyataan itu disampaikan Presiden sebelum bertolak ke Oslo, Norwegia untuk mengikuti pertemuan bilateral dan menghadiri Konferensi Oslo tentang kehutanan dan perubahan iklim.
Namun, pemerintah tidak akan menolak bila masyarakat internasional atau negara-negara maju berkontribusi dalam bentuk hibah.
Menurut Presiden, kontribusi negara maju kepada negara berkembang yang memiliki hutan hujan tropis adalah wujud tanggung jawab bersama untuk menyelematkan bumi, sebab masalah perubahan iklim banyak disebabkan negara-negara maju.
""Karena itu, kalau negara berkembang yang punya hutan hujan tropis ingin berbuat sesuatu menggunakan sumber daya yang dimilikinya yang tidak terlalu besar karena harus dibagi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka menjadi adil jika negara maju berkontribusi,"" katanya. Bantuan yang diberikan pun tidak harus berbentuk donasi.
Indonesia tidak akan menggantungkan aksi nyatanya dalam menangani perubahan iklim pada bantuan dari luar. Ada bantuan atau tidak ada bantuan, menurut Presiden, pemerintah memiliki rencana, komitmen, dan aksi untuk mengelola hutan lebih lestari di masa depan.
Pemerintah Indonesia dan Norwegia dijadwalkan menandatangani Letter of Intent (LoI) dalam kerja sama mengatasi penggundulan hutan dan melaksanakan penanaman kembali. Kerja sama itu mencakup pengelolaan lahan gambut serta penanganan kebakaran hutan.
Presiden SBY mengatakan pemerintah Norwegia berkomitmen memberikan bantuan dalam penanganan hutan di Indonesia. Namun, Presiden belum mau mengumumkan jumlah bantuan tersebut. ""Bantuan atau kontribusinya akan diumumkan nanti pada saatnya, tapi jumlahnya cukup besar dan dalam bentuk hibah atau grant.""
Pada Konferensi Oslo tentang kehutanan dan perubahan iklim, Presiden SBY bersama Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg akan memimpin konferensi yang akan dihadiri lebih dari 50 negara.
Para peserta konferensi akan membahas kerja sama interim dalam pengurangan emisi karbon dari penggundulan dan kerusakan hutan atau REDD Plus. Kerja sama ini diharapkan menjadi terobosan antara negara maju dan berkembang untuk bekerja sama dalam penanganan perubahan iklim sebelum Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perubahan iklim merumuskan hasil yang lebih konkret.