Jakarta, 25 Oktober 2017 – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan WWF-Indonesia secara bersama-sama memutuskan untuk mengakhiri kerjasama yang tercantum dalam Nota Kesepahaman terkait pembentukan Project Management Office (PMO) untuk pelaksanaan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, yang ditandatangani hari Kamis, 19 Oktober 2017. Keputusan ini diambil dalam pertemuan kedua belah pihak di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta kemarin (Selasa, 24 Oktober 2017).

Keputusan diambil setelah mempertimbangkan sejumlah masukan dari berbagai pengampu kepentingan (stakeholder) yang terkait isu Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria. Kedua belah pihak juga mempertimbangkan bahwa pembentukan sekretariat bersama tersebut memerlukan pertimbangan yang lebih matang dan konsultasi dengan pihak yang lebih luas.

Kemenko Perekonomian dan WWF-Indonesia sepakat untuk terus melanjutkan hubungan baik yang telah terjalin lebih dari sepuluh tahun, dan berkomitmen untuk tetap bekerjasama dalam berbagai topik konservasi dan pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan lanskap RIMBA di Sumatera dan Heart of Borneo.

Pihak Kemenko Perekonomian mengapresiasi WWF-Indonesia untuk dukungan dan kerjasamanya selama ini dan akan mengkaji langkah selanjutnya untuk mensukseskan kerja Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial. WWF-Indonesia kedepan tetap siap mendukung dan bekerjasama untuk mensukseskan agenda Kemenko Perekonomian dalam kaitan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

                                                                            ---000---

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:
Dewi Satriani | Campaign and Mobilization Manager | WWF-Indonesia |  dsatriani@wwf.id  | +6281 1910 970