WWF-INDONESIA BAHAS ISU EKONOMI POLITIK KETAHANAN PANGAN
Euphoria bangsa Indonesia kian terasa menjelang pemilihan umum 9 April 2009 mendatang. Namun, satu hal yang menarik dicermati adalah: siapapun nantinya yang akan duduk dalam kursi pemerintah telah berjanji menjadikan isu ketahanan pangan sebagai barometer kesuksesan pemerintahannya. Hal itu telah terbukti dengan maraknya pesan kampanye para peserta pemilu terkait isu pangan tersebut
Selama ini, ekstensifikasi lahan selama ini dijadikan jalan pintas untuk meningkatkan produktivitas pangan. Padahal, solusi tersebut tentunya akan berimbas pada semakin banyaknya pembukaan hutan. Oleh karena itu, organisasi konservasi WWF-Indonesia berinisiatif melibatkan diri dalam pemberian solusi serta strategi yang tepat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang ideal.
Untuk mewujudkan hal di atas, Pada hari Senin (30/03/2009), WWF-Indonesia menggelar dialog politik bertemakan ”Ekonomi Politik Ketahanan Pangan & Pembangunan Pertanian” dengan menghadirkan pembicara ahli pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof.Dr.Bustanul Arifin.
Dalam paparannya, Bustanul mengemukakan beberapa tantangan ke depan yang perlu disoroti terkait dengan isu ketahanan pangan, diantaranya: fenomena perubahan iklim, krisis ekonomi global (misalnya fluktuasi permintaan global akan biofuel), serta minimnya belanja pemerintahan untuk barang publik, antara lain jaringan irigasi, penyuluhan, dan Research and Development.
Menurut Bustanul, perubahan iklim telah mengacaukan ramalan produktivitas pangan strategis. Ditambahkannya, studi terkini lembaga Kemitraan/Partnership for Governance Reform in Indonesia membuktikan adanya keterkaitan tinggi permukaan air laut dengan produktivitas pangan.
Terkait dengan penetapan isu ketahanan pangan sebagai agenda besar WWF-Indonesia, Direktur Governance, Corporate Engagement dan Community Empowerment (GCCE) WWF-Indonesia Nazir Foead mengemukakan, ”WWF-Indonesia akan memetakan strategi untuk mengatasi isu ketahanan pangan. Jalan keluarnya bukan dengan ekstensifikasi lahan, melainkan perbaikan sistem perairan serta menghambat dampak perubahan iklim yang juga menjadi faktor penting penyebab turunnya produktivitas pertanian. Solusi kedua ini selaras dengan kerangka adaptasi climate change WWF.”
Nazir juga mengharapkan WWF-Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah serta dewan legislatif untuk mewujudkan pemahaman bersama dalam menerapkan solusi tepat terkait isu ketahanan pangan.