MENJAWAB TANTANGAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI NEGARA BERKEMBANG
Oleh Tim Seafood Savers
Negara berkembang memiliki kontribusi besar dalam penyediaan sumber daya perikanan, sekitar 60% volume produk perikanan dunia berasal dari negara-negara berkembang1. Namun hingga saat ini, Indonesia yang pernah menduduki peringkat 4 dunia untuk produsen perikanan tangkap bahkan belum memiliki perikanan yang bersertifikat MSC2. Tanpa perubahan pola perilaku, praktik tidak berkelanjutan dapat mengancam ketersediaan pangan serta jaminan penghidupan masyarakat yang bergantung pada industri ini.
Tantangan berikutnya mulai 2018 retailer besar di Amerika dan Eropa hanya akan membeli produk perikanan yang diproduksi sesuai syarat keberlanjutan yang dibuktikan dengan sertifikasi MSC. Tanpa prasyarat tersebut, produk perikanan dari Indonesia beresiko kehilangan daya saing dan bernilai ekonomi rendah di pasaran dunia.
Namun, lemahnya tata kelola perikanan nasional ditambah minimnya ketersediaan data dan ahli untuk mengolah data perikanan serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi menyebabkan keengganan pelaku perikanan untuk mengikuti skema sertifikasi ekolabel tersebut.Sebagai gambaran dari sisi biaya, perbaikan perikanan setidaknya membutuhkan US$ 30.000/tahun dan untuk penilaian penuh dibutuhkan biaya sebesar US$70.000-100.000 untuk setiap perusahaannya.
Guna menjawab tantangan ini, MSC mengembangkan “Developing World Program” untuk perikanan tangkap.Program ini memungkinkan pelaku perikanan untuk mengikuti skema pra-penilaian dan program perbaikan perikanan sebelum mengikuti penilaian oleh badan sertifikasi independen.MSC juga mendorong keterlibatan badan pembangunan dunia, dunia akademis dan LSM dalam peningkatan kapasitas dan bantuan pembiayaan perbaikan perikanan di negara berkembang.
Pembelajaran dan tantangan dari proses yang telah dilakukan di negara berkembang dibahas secara mendalam di Developing World Fisheries Conference kedua yang diadakan di Nusa Dua, Bali pada 15 April 2013.Konferensi ini mempertemukan perwakilan pemerintah, perusahaan dan masyarakat madani, termasuk perwakilan WWF-Indonesia dan program kemitraan bisnis Seafood Savers.WWF-Indonesia berbagi pembelajaran dari program perbaikan perikanan Tuna.Tuna adalah komoditas unggulan perikanan tangkap Indonesia dengan nilai ekspor sebesar Rp. 8,5 triliun pada 2011 (KKP, 2012). Kegiatan perbaikan perikanan nasional sesuai standar keberlanjutan memang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun lembaga swadaya masyarakat dapat berperan aktif untuk membantu industri perikanan untuk melakukan perbaikan.
WWF-Indonesia menjawab kebutuhan tersebut dengan menginisiasi Seafood Savers sebagai program kemitraan bagi perusahaan dan retaileruntuk menerapkan praktik perikanan yang berkelanjutan sesuai standar MSC. Arta Mina Tama adalah salah satu perusahaan anggota Seafood Savers yang telah melakukan perbaikan praktik perikanan. Mereka telah menggunakan circle hook dan menugaskan pemantau perikanan (on board observer) di kapal longline mereka. Anggota lainnya, Sea Delight, juga telah menerapkan skema pencatatan hasil tangkapan pancing ulur di Sendang Biru, Malang.
Dukungan pemerintah dan pendampingan lembaga swadaya masyarakat adalah modal awal perusahaan untuk mengadopsi praktik perikanan berkelanjutan. Kedepannya, perusahaan perlu lebih mandiri dalam melakukan perbaikan untuk menjawab tantangan perikanan berkelanjutan dan tenggat 2018 untuk sertifikasi perikanan tangkap.
1Lluch-Cota, Salvador “Perspectives for implementing fisheries certification in developing countries”
http://www.academia.edu/2439121/Perspectives_for_implementing_fisheries_certification_in_developing_countries
2Asia-Pacific Fishery Commission, “Status and potential of fisheries and aquaculture in Asia and the Pacific 2008 “ ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0433e/i0433e00.pdf
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype