ANTARA

KOPENHAGEN: Berbagai LSM internasional merasa kecewa dengan hasil KTT ke-15 (COP) Perubahan Iklim dari UNFCCC yang hanya menghasilkan sebuah kesepakatan tidak mengikat secara hukum yaitu Copenhagen Accord (Kesepakatan Kopenhagen).

LSM seperti Greenpeace, Oxfam Internasional dan WWF dalam siaran pers di Kopenhagen, Denmark, kemarin, menyatakan seharusnya kehadiran 119 kepala negara dan kepala pemerintahan pada COP-15 bisa menghasilkan perjanjian yang mengikat secara hukum (legally binding) sesuai Bali Action Plan.

Akan tetapi, LSM tersebut melihat ada beberapa sisi positif dari Copenhagen Accord yaitu adanya janji pendanaan dari negara maju untuk penanganan perubahan iklim bagi negara berkembang dan kesepakatan untuk menahan perubahan iklim kurang dari 2 derajat Celcius pada 2050.

Greenpeace mengutuk keras arogansi pemimpin negara maju yang memperlihatkan kesepakatan ambil atau tinggalkan di KTT Kopenhagen, karena mereka menganggap kesepakatan telah dihasilkan.

""Dunia menghadapi krisis kepemimpinan yang tragis. Bukannya datang untuk mengamankan masa de-
pan jutaan penduduk dunia dengan menyetujui kesepakatan bersejarah untuk mencegah bencana iklim, para pemimpin negara kuat malah berkhianat pada generasi sekarang dan masa depan,"" kata Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional Kimi Nai-doo.

Kimi melihat hasil KTT Kopenhagen merupakan kesepakatan negara-negara industri, terutama lobi dari sektor migas untuk melemahkan kesepakatan.

Adapun Oxfam Internasional menilai Copenhagen Accord tidak menjamin sebuah tindakan nyata, tetapi hal terbaik adalah adanya pendanaan untuk negara miskin menangani perubahan iklim.

""Sangat memalukan setelah 2 tahun berdarah-darah, keringat dan air mata, kita tidak menyelesaikannya,"" kata juru bicara senior Oxfam International Robert Bailey.

RI sambut baik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Indonesia menyambut baik disepakatinya naskah Copenhagen Accord menjadi bagian dari konferensi perubahan iklim dan menilai sebagai hasil yang positif.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam konferensi pers saat transit di Dubai dalam perjalanan dari Kopenhagen menuju Jakarta, pukul 22. 00 waktu setempat atau pukul 01.30, kemarin.

Tadi sesaat sebelum take off saya menerima telepon dari Menlu yang bersama ketua delegasi mengikuti plenary session. Dalam laporannya, Alhamdulillah, yang disebut Copenhagen Accord yang selama dua hari dua malam terakhir dipersiapkan dengan melibatkan 26 negara yang dianggap mewakili, dalam rapat pleno diterima,"" kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan sesaat sebelum memberikan keterangan pers di Dubai, menyempatkan menelepon Rachmat Witoelar untuk menanyakan perkembangan terakhir.

""Saya baru saja bicara dengan Rachmat Witoelar, masih dilakukan rumusan untuk sinkronisasi dengan apa yang telah di-endorse yaitu hasil kerja,"" kata Presiden.

Namun demikian, meski ada beberapa hal yang belum memuaskan delegasi dan pemerintah RI, poin tentang measurement, reporting, verifying (MRV) diterima sehingga memberikan kejelasan dan berimbang.

""MRV untuk memastikan semua target yang ditetapkan, semua tenaga, harus dipenuhi ini berlaku semua negara berkembang dan maju, kita mau konsep itu juga betul-betul terlaksana dan A\-deliver dengan baik, jangan sampai tidak ada implementasinya,"" paparnya.