JAKARTA-Departemen Kehutanan akan membatasi pemberian izin penebangan hutan ke sejumlah perusahaan yang mempunyai hak mengelola hutan (HPH). Kebijakan ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi pemanasan global (global warming) dari sektor kehutanan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, selama ini Indonesia lebih banyak menebang hutan ketimbang menanamnya. Akibatnya, jumlah hutan makin berkurang. Rehabilitasi hutan tidak sebanding dengan kecepatan menebang.

""Menanam-menanam. Kalau tebang sudah kita kecilkan. Namun tidak dapat dihentikan semuanya,"" kata Zulkifli kepada INDOPOS kemarin. Diakui Zulkifli, pihaknya tidak dapat menghentikan seluruh penebangan hutan di Indonesia terutama oleh perusahaan besar. Masih banyak industri kehutanan yang mempekerjakan masyarakat dalam jumlah banyak.

Solusinya, presentase antara menanam dan menebang akan ditambah. Sekitar 70 persen untuk menanam, sedangkan menebang hanya 30 persen. Selain itu juga dilakukan konservasi terhadap sejumlah hutan di daerah. Pasalnya banyak hutan konservasi yang sudah rusak bahkan tidak ada hutannya.

""Hal ini yang kita tawarkan kepada publik nasional dan internasional untuk rehabilitasi hutan. Di Lampung dan Jambi sudah dilakukan,"" pungkas menteri dari Partai Amanat Nasional ini. Menteri asal Lampung tersebut mencontohkan swasta tidak akan mau jika dimintai dana untuk memperbaiki hutan. Namun jika kita berikan izin kepada perusahaan tersebut untuk menanami hutan yang rusak tentunya mereka akan berpikir lain. ""Saya kira mereka akan mau,"" tegas Zulkifli.(cdl)