Populasi komodo dan kakatua jambul kuning di Taman Nasional Komodo menunjukkan tren peningkatan. Kabar itu disampaikan Ande Kefi, S.ST, Ahli Pengendali Ekosistem Hutan Mahir dari Balai Taman Nasional Komodo, saat memaparkan pembaruan sejumlah indikator konservasi dalam sebuah forum di Labuan Bajo. "Kita turut berbangga atas data yang diperoleh dari kedua spesies kunci ini, hasil dari komitmen bersama. Di sebelumnya angkanya menurun, saat ini sudah semakin naik dan stabil. Tapi tidak boleh terlalu naik juga, berbahaya untuk ekosistem, harus tetap di rentang stabil," ujarnya.

Catatan soal "rentang stabil" itu penting. Dalam pengelolaan ekosistem, populasi yang naik terlalu cepat pun bisa menimbulkan persoalan baru, sehingga pemantauan perlu berjalan terus-menerus dan data menjadi dasar bagi keputusan pengelolaan. Data tersebut sekaligus memberikan gambaran hasil dari upaya konservasi yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir, dan menjadi salah satu alasan forum hari itu digelar.

Forum tersebut menandai dimulainya Program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Action (TFCCA) Fase I di Taman Nasional Komodo, yang dilaksanakan Balai Taman Nasional Komodo bersama WWF-Indonesia hingga 2027. Pertemuan itu menghadirkan pemerintah, pengelola kawasan konservasi, kelompok masyarakat pesisir, akademisi, dan organisasi pendukung konservasi. Selama dua tahun ke depan, program ini bekerja pada empat fokus: penguatan pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, peningkatan kapasitas pengelolaan dan monitoring sumber daya kelautan, penguatan sistem pengelolaan berbasis sains melalui monitoring ekologis, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap praktik perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan.

Namun, sebelum masuk ke rencana program, forum itu lebih dulu menjadi ruang dengar. Para kepala desa yang hadir menyampaikan persoalan yang ditemui sehari-hari sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi. Dari sinilah terlihat bahwa menjaga kawasan seperti Taman Nasional Komodo menyentuh urusan yang jauh lebih luas daripada angka populasi satwa. Sampah menjadi salah satu isu yang berulang kali muncul. Di tingkat kampung, warga sebenarnya sudah menjalankan berbagai upaya untuk mengelola sampah. Persoalan muncul pada tahap berikutnya: sampah yang terkumpul harus diangkut ke Labuan Bajo untuk penanganan lebih lanjut, dan bagi desa-desa di pulau-pulau sekitar kawasan, pengangkutan itu membutuhkan sarana serta biaya operasional yang tidak sedikit. Ada pula sampah kiriman yang terbawa arus laut dan terdampar di wilayah desa, persoalan yang berada di luar kendali warga setempat.

Perwakilan desa menyampaikan keresahan soal kapal-kapal yang menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan pukat cincin. Praktik ini merusak terumbu karang yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir sekaligus daya tarik pariwisata di kawasan. Akses transportasi turut menjadi perhatian. Di wilayah kepulauan, waktu tempuh menjadi faktor penting, terutama saat kondisi darurat. Haji Aksan, salah seorang kepala desa yang hadir, menyampaikannya langsung dalam forum. "Kami berharap, bisa dibantu dengan speed-boat emergency itu pak, dikarenakan dari kampung kami di pulau, jauh ke rumah sakit di kota ini. Sebelumnya juga ada warga kami yang meninggal dalam perjalanan karena waktu tempuh yang lama. Kalau ada speed-boat pastinya akan jauh lebih cepat kalau ada keadaan darurat," katanya.

Berbagai masukan yang muncul selama diskusi, mulai dari soal sampah, transportasi, hingga alat tangkap yang merusak, akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan ke depan, termasuk penguatan tata kelola kawasan, monitoring ekologis, dan perlindungan spesies. Masyarakat sendiri menawarkan keterlibatan yang lebih jauh: sejumlah kepala desa menyatakan kesiapan warganya untuk ikut dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan di lapangan. Keterlibatan ini dinilai penting karena warga adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan pesisir dan laut di sekitar Taman Nasional Komodo setiap hari.

Sebagai kawasan konservasi penting di Indonesia, Taman Nasional Komodo dengan nilai ekologis tinggi dan menjadi habitat berbagai spesies kunci. Kawasan ini juga ruang hidup bagi masyarakat di desa-desa sekitarnya, dan pengelolaannya menyentuh urusan sehari-hari mereka, dari hasil tangkapan ikan hingga akses menuju pelayanan kesehatan. Melalui TFCCA, WWF-Indonesia dan Balai Taman Nasional Komodo berharap pengelolaan kawasan dapat semakin kuat, adaptif, dan didukung data yang memadai, dengan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat, akademisi, dan organisasi konservasi.

Angka populasi komodo dan kakatua jambul kuning yang membaik menunjukkan bahwa upaya bersama selama ini membuahkan hasil. Menjaganya tetap di rentang stabil selama dua tahun ke depan dan seterusnya, sembari menjawab persoalan yang disampaikan warga dari pulau-pulau, adalah pekerjaan yang kini dimulai.

**

Galeri Foto