JAKARTA Pemprov DKI Jakarta bersama Kadin DKI Jakarta telah sepakat untuk mengampayekan pengurangan penggunaan kantung plastik di seluruh wilayah. Sebagai pengganti kantung plastik DKI Jakarta merencanakan untuk menyebar kantung yang ramah lingkungan. Sampah plastik yang berada di
DKI Jakarta mencapai 15 dari total sampah sebanyak 6.000 ton hari. ""Klta akan menandatangani MoU        (Memorandum of Understanding) untuk tidak menggunakan kantung plastik pada 2011,"" tegas Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo usai menerima Pengurus Kadin DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin (8/2).

Gubemur mengatakan setelah pertemuan dengan Kadin DKIJakarta sesuai rencana pada Kamis (11/2) nanti akan ada penandatanganan kesepakatan untuk tidak lagi menggunakan kantung plastik tahun depan. Hal tersebut untuk menghadapi kesiapan para pengusaha dan kota Jakarta dalam era globalisasi. Sebagai konsekuensinya akan dibahas dalam rapimprov tersebut.

Sebagai gantinya kata Fauzi Bowo nantinya DKI Jakarta berencana untuk membuat tas daur ulang atau bahan material yang tidak mencemari lingkungan. Dia mencontohkan seperti kain kertas atau lainnya yang tidak mencemari lingkungan. Sebagai perintis, nantinya para asosiasi retailer dalam kampanye tidak menggunakan plastik. ""Bahan plastik akan diganti dengan bahan yang ramah lingkungan dan dapat di
daur ulang,"" katanya.

Ketua Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengatakan pertemuan dengan gubernur baru tahap pendekatan untuk nantinya ditingkatkan dalam kesepakatan Eddy Kuntadi mengatakan persoalan kantung plastik merupakan kepentingan lingkungan. Strateginya melakukan upaya penggunaan produk yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan. Sedangkan para asosiasi sekarang ini banyak yang masih menggunakan kantung plastik. Sebagai realisasi asosiasi peritel supermaket yang besar. Kadin DKI meminta untuk tidak meng gunakan kantung plastik. ""Dari Pak Gubemur kita minta seluruh PO Pasar Jaya tidak menggunakan itu,"" tutumya.

Ubaidilah, direktur Walhi DKI Jakarta menyambut baik perobatasan penggunaan plastik. Menurut dia tidak hanya sebagai komitmen tetapi implementasi sanksi harus disiapkan. Tapi menurut Ubaidillah tanggung jawab terbesar adalah sektor industri. 'Gubernur harus berani kalau sudah ada komitmen menguranginya dan konsekuen dan pemerintah harus memantau itu atau paling tidak gubernur bisa mengurangi industri
plastiknya beberapa persen,"" katanya (har)