Oleh: Barnabas Wurlianty (EAFM Liasion Coordinator, WWF-Indonesia) & Andreas Hero Ohoiulun (Inner Banda Arc Sub-seascape Project Leader, WWF-Indonesia)

“Kami berharap, ke depannya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku bisa bergandengan tangan dengan WWF-Indonesia, dalam membangun sektor perikanan dan kelautan di Maluku ini,” Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Ir. Romelus Far Far, M.Si., mengungkapkan harapannya.

Hari itu (21/11), WWF-Indonesia dan DKP Provinsi Maluku melangsungkan pertemuan di ruang rapat Kantor DKP Provinsi Maluku, Ambon. Pertemuan ini bertujuan untuk membangun harmonisasi dan sinkronisasi kerja sama terkait kegiatan-kegiatan konservasi dan pengelolaan perikanan dan kelautan di Provinsi Maluku.

Dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, pertemuan ini dipandang strategis dengan menghadirkan para petinggi dari kedua belah pihak. Tamu undangan dari stakeholder terkait seperti  Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), Dinas Infokom, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pun tak ketinggalan hadir.

DKP Provinsi Maluku juga mengundang beberapa mitra seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Balai Proteksi Pertanian dan Perkebunan (BP3), Satuan Kerja Badan Kerja Sama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL), Learning Center Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM).

Hal ini untuk melancarkan proses kolaborasi dalam implementasi program kerja ke depannya. Kelengkapan stakeholder dan hadirnya seluruh kepala bidang pada DKP Provinsi Maluku ini menunjukan keseriusan DKP Provinsi Maluku dalam melihat pentingnya sinkronisasi program.

“Berdasarkan MoU antara Gubernur Maluku dengan WWF–Indonesia tahun 2015, secara moral, kami ikut bertanggung jawab membangun sektor perikanan dan kelautan di Maluku.” jelas Sunda Banda Seascape Program & Fisheries Leader WWF-Indonesia, Imam Mustofa.

“Kerja sama ini perlu dikonkritkan dengan rencana tindak lanjut program dengan dinas terkait di lingkup Pemprov Maluku. Pertemuan ini adalah salah satu bentuk komitmen untuk kelancaran sinkronisasi kerja kita untuk mencapai target bersama ke depannya,” lanjutnya lagi.

Ruang lingkup kerjasama yang tertuang dalam MoU antara WWF-Indonesia dengan Pemprov Maluku sendiri meliputi lima strategi program. WWF-Indonesia bekerja untuk pengelolaan dan perlindungan habitat kritis ekosistem laut melalui pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP); pengelolaan dan perlindungan biota laut yang dilindungi dan terancam punah; pengelolaan perikanan yang berkelanjutan; pengelolaan pariwisata bahari yang bertanggungjawab; dan penguatan peran kelembagaan adat (Werka dan Kataloka) sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

“Kiprah WWF-Indonesia di Maluku sendiri sudah berjalan sejak tahun 1986 untuk isu penyu di Arafura. Pada tahun 2006, WWF-Indonesia bekerja di Kepulauan Kei bersama LSM lokal SIRAN untuk isu penyu belimbing,” ungkap Wawan Ridwan, Direktur Coral Triangle WWF-Indonesia.

“Sejak tahun 2011, WWF bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menginisiasi pembentukan KKPD Kei Kecil yang akhirnya resmi ditetapkan awal tahun 2016. Pertemuan hari ini pun akan mengukuhkan kontribusi WWF-Indonesia pada tahun-tahun berikutnya,” tutupnya.

Semangat yang tampak pada pertemuan di kantor DKP Provinsi Maluku hari itu, diharapkan terus berlanjut ke depannya untuk masa depan pengelolaan kelautan dan perikanan yang lebih baik di timur Indonesia satu ini, Maluku.