Oleh: Masayu Yulien Vinanda

Jakarta (17/10)-Potret kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan mendorong kepedulian dari banyak pihak, salah satunya adalah Haryadi Himawan, Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA Dephut RI. Di sela-sela workshop “Membangun Indonesia di Kawasan Perbatasan Kalimantan” di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (17/10), Haryadi mengutarakan pentingnya dibentuk sebuah institusi yang khusus mengurusi masalah kawasan perbatasan.
Kemunduran ekonomi dan budaya masyarakat perbatasan sungguh menjadi hal yang ironis mengingat potensi sosial budaya daerah tersebut yang sangat besar. Sebut saja kesenian dan budaya lokalnya. Belum lagi  hasil pertanian yang melimpah ruah, adanya empat Taman Nasional yang unggul dalam segi keanekaragaman hayatinya,serta gugusan Heart of Borneo yaitu gugusan hutan yang merupakan hulu dari sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan.
Selain pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekowisata, Haryadi juga menekankan perlunya sebuah badan khusus untuk mengurusi masalah kawasan perbatasan.

“Badan ini harus punya power tapi ini sifatnya fasilitator. Jadi dia harus ngemong. Dia harus mampu memberdayakan, memperkuat kapasitas para pemangku di perbatasan dan di Kabupaten. Jadi dia bukan mengkomandoi, tapi lebih kepada memfasilitasi, mengsinkronkan dan lain sebagainya. Dan dia harus punya power,” jelas Haryadi.
Menurut Haryadi, badan ini terdiri dari mereka yang memiliki kekuasaan setingkat menteri negara. Semacam Badan Percepatan Kawasan Perbatasan yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Usulan ini juga akan dimasukkan dalam salah satu butir rekomendasi pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan Kalimantan yang akan diajukan pada Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2009-20014.
Artikel terkait:
SAMPAI Gandeng Heart of Borneo Guna Percepat Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kalimantan