Ikan yang didapat nelayan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, di perairan dekat kampung kini kecil-kecil. Menurut Pak Muhsan, warga Kelurahan Wali di Pulau Binongko, dulu nelayan cukup memancing di sana untuk mendapat banyak ikan. Sekarang mereka harus melaut lebih jauh untuk mendapatkannya. Padahal sebagian besar nelayan Wakatobi adalah nelayan kecil dengan jangkauan melaut terbatas. Menurut Pak Sarpin, juga warga Wali, kebanyakan nelayan di sana memakai katingting, perahu kecil bermesin tempel yang hanya cocok untuk perairan dangkal.

Menurut Lakina La Ode Sa'arimu, pemimpin adat tertinggi di Wali, pada musim ombak nelayan bahkan tidak bisa melaut. Di Desa Jaya Makmur, juga di Binongko, Imam Jaya Makmur menyebut sebagian nelayan berhenti melaut berbulan-bulan pada musim timur, lalu beralih mencari batu. Dalam pertemuan di Liya, Pulau Wangi-Wangi, ikan yang makin kecil juga dibahas, bersama tekanan dari aktivitas manusia serta angin dan gelombang. Karena itu, menjaga laut Wakatobi berarti menjaga penghasilan nelayan.

Program kerja perikanan berkelanjutan WWF-Indonesia di Wakatobi untuk 2026 sampai 2028 disusun dengan masyarakat adat sebagai garda terdepan penjaga sumber daya perikanan. Fokusnya penguatan lembaga adat, praktik perikanan berkelanjutan, pendataan ilmiah, dan rekomendasi kebijakan. Hampir seluruh perairan Wakatobi berada di dalam Taman Nasional Wakatobi, kawasan konservasi di bawah Kementerian Kehutanan yang juga Cagar Biosfer UNESCO. Sebagian wilayah lautnya juga dikelola lembaga adat. Karena itu, lembaga adat didatangi lebih dulu supaya program selaras dengan tata kelola yang sudah ada.

Pada 13 Oktober dan 15 sampai 17 Oktober 2026, tim WWF-Indonesia mendatangi tiga lembaga adat dan dua organisasi nelayan untuk mengedukasi masyarakat dan memaparkan rencana program. Setelah program dijelaskan utuh, lembaga adat diminta memutuskan apakah program boleh dijalankan di wilayah kelola mereka, dan berhak menolaknya tanpa tekanan. Dua organisasi nelayan ditawari peran mitra pelaksana. Sebagian pertemuan dihadiri Balai Taman Nasional Wakatobi melalui Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, pemerintah desa dan kelurahan, Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wakatobi, dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Rangkaian dibuka pada 13 Oktober di Sekretariat Lagundi, Liya, bersama Sara Adat Kadie Liya. Sara adalah perangkat adat. Kadie Liya adalah wilayah adat warisan Kesultanan Buton yang kini mencakup 5 desa. Liya punya Laloa, aturan adat yang menutup lokasi tertentu sepanjang tahun dan membukanya hanya pada musim kemunculan ikan baronang, yang di sana disebut borona. Aturan serupa berlaku untuk ikan surei, ruma-ruma, dan gurita solo-solo.

Menurut Pak La Ode Mane, pemangku Sara Liya, borona hanya membawa telur pada malam pertama kemunculannya, padahal sero, perangkap ikan menetap milik warga, sudah menangkapnya sejak malam itu. Perangkat adat lalu meminta Laloa dikaji agar pengelolaannya lebih terukur. Permintaan tersebut masuk ke dalam 6 poin kesepakatan.

Pada 13 Oktober, tim juga bertemu Komanangi, Komunitas Nelayan Wangi-Wangi. Organisasi ini mendampingi masyarakat Wangi-Wangi dan Pulau Kapota. Menurut Pak La Juma, pengurus Komanangi, penutupan sementara lokasi pembesaran gurita di Kapota kini memasuki fase ke-10. Komanangi menyatakan bersedia menjadi mitra pelaksana. Dukungannya mencakup penguatan kelembagaan, jejaring forum nelayan antarpulau, dan advokasi usulan nelayan kepada pemerintah.

Di Binongko, pertemuan berlangsung 3 hari berturut-turut, dimulai pada 15 Oktober di Baruga Sarano Wali, balai adat tempat keputusan penting ditetapkan. Masyarakat adat Sarano Wali menjaga kaombo, kawasan laut tempat tidak seorang pun boleh menangkap apa pun. Lembaga adat Sarano Wali diakui sejak 2016. Pengelolaan laut berbasis adatnya diakui lewat Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019. Program di Wali diarahkan untuk memperkuat kaombo, dan pertemuan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan.

Menurut para pemangku adat, nelayan dari luar kampung sering masuk ke kawasan kaombo. Sebagian karang di dalamnya juga patah setelah kapal terdampar. Mereka mengusulkan pengawasan serta informasi tentang kaombo dan larangannya disebarluaskan. Aturan adat Sarano Wali juga melarang menyelam dengan kompresor, yaitu memakai selang udara dari mesin di atas perahu. Teguran kepada pelanggarnya belum membuahkan hasil. Penegakannya akan dikerjakan bersama Balai Taman Nasional Wakatobi dan pemerintah daerah.

Hari kedua, 16 Oktober, pertemuan berlanjut ke Baruga Jaya Makmur. Rencana yang dibahas meliputi pengumpulan data potensi, peningkatan keterampilan masyarakat, dan penyusunan rencana pengelolaan wilayah berbasis masyarakat adat. Pembahasannya akan diteruskan bersama masyarakat luas. Hari ketiga ditutup bersama Forum Nelayan Binongko, organisasi yang mendata hasil tangkapan di desa-desa Binongko dengan 7 pengurus.

Bentuk kegiatan di tiap lembaga akan ditentukan dari pemetaan kebutuhan oleh tenaga ahli. Sara Adat Liya dan Komanangi mulai menggelar pertemuan rutin bulanan. Lembaga Adat Sarano Wali menyusun rencana tertulis pengelolaan wilayah lautnya, termasuk usul perluasan kaombo. Forum Nelayan Binongko akan menjawab tawaran kemitraan setelah rapat internal dan pemetaan kebutuhan rampung. 

Hasil dari 5 lembaga dibawa ke tingkat kabupaten. Rencana kerja tahunannya akan diselaraskan dengan program Dinas Perikanan dan Balai Taman Nasional Wakatobi, dengan fasilitasi Bappeda. Isu perikanannya dibahas di Kelompok Kerja Perikanan Wakatobi untuk dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang menyebut pihak pelaksana beserta tanggung jawabnya.

Menurut Lakina Sa'arimu, kawasan kaombo dijaga sebagai tempat ikan bertelur. Ikan dewasa lalu keluar dan menyebar ke pesisir Binongko, tempat nelayan bebas memancing. “Artinya kita pelihara itu, jaga itu, supaya masyarakat juga nikmati,” katanya.