Adianto P. Simamora

JAKARTA-Delegasi Indonesia menunda proposal pertemuan perubahan iklim Barcelona untuk pembicaraan Kopenhagen mendatang untuk mendukung ""sementara sesuai"" untuk mencegah kemungkinan kebuntuan pada sasaran yang mengikat.

Proposal ini dibuat saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong negara-negara kaya menyetujui target yang mengikat secara hukum baru sebagaimana diamanatkan dalam peta jalan Bali disepakati dalam banyak memuji konferensi iklim yang terjadi di Bali pada tahun 2007.

Peta jalan Bali menetapkan bahwa negara harus memiliki setuju dengan target emisi yang mengikat secara hukum yang akan diadopsi pada tahun 2009 selama konferensi Kopenhagen.

Penasihat senior delegasi Indonesia di Barcelona Eddy Pratomo mengatakan Indonesia telah mengatur pertemuan bilateral dengan negosiator dari negara-negara kunci untuk mencari solusi atas kemungkinan diantisipasi kebuntuan dalam konferensi Kopenhagen ditetapkan akan diselenggarakan pada tanggal 7-18 Desember.

Dia mengatakan bahwa Indonesia mengusulkan KTT Kopenhagen harus membuat ""payung perjanjian"" yang terdiri dari target global untuk pengurangan emisi jangka panjang, sambil menunggu perjanjian internasional harus dibuat sebelum Juni 2010.

""Proposal ini ditujukan untuk menjembatani perbedaan dan akan dibahas lebih lanjut dalam perundingan Kopenhagen,"" Eddy, yang kini juga Duta Besar Indonesia untuk Jerman, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dibuat tersedia untuk The Jakarta Post.

""Satu hal yang pasti, usulan Indonesia menekankan ""payung kesepakatan "" harus disetujui dalam satu paket bersama dengan memotong emisi [diusulkan] untuk negara-negara kaya dalam konteks Protokol Kyoto.""

Di Jakarta, juru bicara kepresidenan Dino Pati Djalal mengatakan Yudhoyono akan mempertimbangkan secara aktif ke Kopenhagen untuk menghadiri konferensi di bulan Desember.

""Sebagai pendukung kuat dari peta jalan Bali, dan anggota troika, Presiden SBY sangat tertarik untuk membantu memastikan keberhasilan konferensi iklim di Kopenhagen,"" Dino mengatakan kepada the Post, mengacu Yudhoyono dengan singkatan populer.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta dalam pertemuan dengan DPR Komisi VII pada urusan lingkungan hidup mengatakan bahwa Indonesia akan mengusulkan ""Komitmen Kopenhagen"" yang akan disahkan jika konferensi Kopenhagen tidak akan berakhir dengan jalan buntu.

Hatta mengatakan ""Komitmen Kopenhagen"" akan didasarkan pada komitmen negara-negara kaya memotong emisi dan pelaksanaan Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM).

Pertemuan Barcelona berakhir Jumat dengan sedikit kemajuan menuju kesepakatan pengurangan emisi tetapi mempersempit pilihan pada membantu [negara] miskin untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, berbagi Teknologi dan untuk memotong emisi dari deforestasi.

Sementara itu, direktur program WWF untuk iklim dan energi, Fitrian Adriansyah mengatakan bahwa Indonesia harus mendorong keberhasilan peta jalan Bali yang mengikat secara hukum target pengurangan emisi untuk membantu planet ini.

""Jangan menurunkan permainan ekspektasi; kita harus berharap kuat dan ambisius output pembicaraan di Kopenhagen ,"" katanya kepada Post.

""Indonesia harus menjaga peta jalan Bali dengan terus mendorong negara-negara kaya untuk perjanjian yang mengikat secara hukum pada pemotongan emisi. Kita harus berjuang untuk itu sampai"" napas terakhir. ""

Dia mengatakan pertemuan tingkat tinggi seperti yang akan datang Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Singapura dapat digunakan untuk mendorong Kopenhagen untuk menyepakati sasaran yang mengikat.

Menteri lingkungan hidup dari sekitar 40 negara dijadwalkan akan bertemu di Kopenhagen untuk sesi perencanaan informal bagi perundingan iklim PBB pada November 16-17.

Forum Masyarakat Sipil koordinator, Giorgio Indarto khawatir pada kurangnya kemajuan di Barcelona.

""Kami hanya menunggu keajaiban untuk membuat Kopenhagen berhasil,"" katanya kepada Post.

Dia mendesak untuk memimpin delegasi Indonesia pada pembicaraan tentang program adaptasi di Kopenhagen sejak orang di Indonesia terkena dampak perubahan iklim.

""Indonesia bukan pahlawan; kita adalah korban itu kenapa delegasi Indonesia harus fokus pada bagaimana negara-negara kaya dapat membantu negara-negara berkembang dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim,"" katanya.

Konferensi di Kopenhagen diharapkan menghasilkan pengurangan emisi yang mengikat, menggantikan Protokol Kyoto yang berakhir pada tahun 2012.