Jakarta (26/9) - WWF Indonesia, Kementerian Pariwista Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersepakat untuk mengembangkan konsep pariwisata rendah emisi karbon. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam  MoU atau nota kesepahaman yang ditandatangani  bersama di kantor Kemenparekraf di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, hari ini.

Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah mengembangkan dan mengimplementasikan pembangunan pariwisata berkelanjutan rendah karbon yang berwawasan lingkungan, menerapkan efisiensi energi dan mendorong penggunaan energi terbarukan.

Contoh kongkretnya  melalui kegiatan ‘Tourism Energy Efficiency Investment Program (TEEIP), WWF bersama mitra-mitranya memfasilitasi audit energi efisiensi di hotel-hotel di kawasan Nusa Dua, Bali. Audit efisiensi energi tersebut menjadi basis diterapkannya skema investasi bagi hotel-hotel yang menerapkan konsep hemat energi dalam operasionalnya. Hemat energi misalnya dari aspek penggunaan listrik dan air, pengolahan limbah dan sampah, serta penggunaan teknologi hemat listrik atau bahan bakar lainnya.

""Ini adalah aksi nyata untuk mendukung target pemerintah dalam pengurangan emisi karbon nasional sebesar 26 persen sampai 2020,"" ujar Menparekraf, Mari Elka Pangestu dalam sambutannya. Menurut Mari, sektor pariwisata akan berkontribusi menyumbang 5 persen dari target pemerintah (26 persen) dalam pengurangan emisi karbon.

""Kami menghimbau pelaku industri, seperti hotel untuk melakukan penghematan energi,"" ujar Mari.

Dr.Efransjah CEO WWF Indonesia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemenparekraf dalam meningkatkan kepedulian industri pariwisata terhadap konservasi alam dan  lingkungan. ""WWF berharap selain melalui program efisiensi energi, konsep industri pariwisata berkelanjutan juga akan berkontribusi positip terhadap upaya-upaya konservasi yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,"" kata Efransjah.

Hadir juga dalam penandatanganan MoU ini Ketua dan Wakil Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dan Shinta Widjaja Kamdani serta Ketua DNPI Rachmat Witoelar.