Berapa rupiahkah harga sebuah pohon?Berapa harga oksigen yang kita hirup tiap saat?Berapa juga harga setiap kayu yang ditebang?Tak seorang pun tahu. Daun, kayu, oksigen ,air, dan sumber daya alam lainnya memang tidak diberi label harga, maka orang tidak pernah bisa berpikir betapa tinggi nilai sumber daya alam tersebut. Juga, tak ada yang bisa menghargai betapa tinggi nilai oksigen yang bersih, bebas dari timbel atau karbondioksida.

Orang pun hanya menilai sebatang pohon dari segi ekonomis belaka. Pohon sekadar dipandang dari harga kayunya, bukan jasanya sebagai penghasil oksigen atau habitat fauna. Lebih parah lagi, pengelola hutan hanya memandang hutan sebagai kayu yang siap diekspor dengan nilai jual dolar. Fenomena yang memprihatinkan tersebutlah yang melatarbelakangi lahirnya sistem Payment for Environmental Services (PES) atau pembayaran terhadap jasa lingkungan.

Untuk mematangkan penerapan sistem PES, divisi Geographical Information System (GIS) WWF-Indonesia menggelar training Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs (INVEST) selama 5 hari, mulai Senin (27/04/2009) sampai dengan Jumat (01/05/2009), bertempat di Hotel Ciputra, Jakarta Barat. Selain staf WWF-Indonesia, peserta training juga terdiri dari wakil instansi pemerintahan (BAPPEDALDA, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kehutanan) serta wakil organisasi kemasyarakatan. Dalam pelatihan tersebut, pantia menghadirkan tiga pembicara dari WWF-US; Nirmal Bhagabati, Nasser Olwero,dan Emily Mckenzie.

INVEST merupakan software yang dirancang untuk membantu seluruh pihak untuk membuat keputusan terkait manajemen sumber daya alam dan konservasi. Selain tata lahan, INVEST juga mampu memetakan ”value” suatu ekosistem. Sehingga dalam penerapan PES, korporasi maupun pihak lain yang telah memanfaatkan jasa lingkungan dapat mengetahui berapa nilai yang harus mereka bayar. Dana yang terkumpul ini nantinya akan digunakan untuk upaya konservasi, pengelolaan lingkungan yang baik, dan masih banyak lagi.

Data yang dihasilkan melalui INVEST nantinya dapat digunakan untuk merancang mekanisme pembayaran jasa lingkungan (PES) yang pada akhirnya bisa dijadikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional sehingga pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia dapat terealiasi.