Mataram – WWF-Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diwakili CEO WWF-Indonesia Dr Efransjah dan Gubernur Provinsi NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, hari ini (7/6) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup. Bertempat di Kantor Gubernur NTB di Mataram, perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani dengan maksud untuk meningkatkan kualitas SDA dan Lingkungan Hidup melalui program perencanaan penataan ruang wilayah daerah, pengelolaan sumberdaya hutan dan DAS secara terpadu, konservasi ekosistem, serta pengendalian perubahan iklim.

“Perjanjian kerjasama ini ditandatangani dengan tujuan membangun hubungan yang sinergis dan harmonis antara WWF-Indonesia dengan para pihak khususnya dalam lingkup Pemda NTB guna mendukung pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di propinsi ini,” kata Dr. Efransjah, CEO WWF-Indonesia. Kerjasama ini, menurutnya, juga dimaksudkan untuk mendukung perencanaan dan implementasi kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup di NTB yang berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Perjanjian kerjasama yang memiliki jangka waktu selama tiga tahun ini (2011-2014) merupakan perpanjangan dari perjanjian periode sebelumnya, 2009-2011. Adapun objek kerjasama yang disepakati meliputi antara lain Sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota; Rehabilitasi hutan dan mobilisasi kemitraan sektor swasta melalui program NewTrees; Implementasi Peta Jalan untuk mewujudkan Pembangunan NTB Hijau; Pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat melalui akselarasi program peningkatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta tanaman produktif lainnya; Pengembangan mekanisme jasa lingkungan; Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu; dan Pengembangan Area Model untuk strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“WWF sangat peduli dengan pembangunan berkelanjutan di NTB, karena sebagai wilayah provinsi kepulauan yang didominasi gugusan pulau-pulau kecil, propinsi ini merupakan wilayah yang rentan, karena keterbatasan sumberdaya alam,” kata Efransjah. Masalah kelangkaan air dan berkurangnya tutupan hutan, serta keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan menjadi isu yang sangat kritis yang menjadi tantangan propinsi dengan tipe hutan kering (Dry Forest Ecoregion) ini.

WWF-Indonesia telah bekerja di Provinsi NTB sejak tahun 2000. Diawali dengan berbagai studi yang terkait dengan persoalan ekologi, sosial dan juga ekonomi yang memiliki relevansi nyata terhadap pengelolaan sumberdaya alam di daerah.

Informasi lebih lanjut, hubungi:
Muhammad Ridha Hakim, WWF-Indonesia, Project Leader Nusa Tenggara, rhakim@wwf.or.id

Catatan untuk Editor
WWF adalah organisasi konservasi global yang mandiri dan didirikan pada tahun 1961 di Swiss, dengan hampir 5 juta suporter dan memiliki jaringan yang aktif di lebih dari 100 negara dan di Indonesia bergiat di lebih dari 25 wilayah kerja lapangan di 17 provinsi. Misi WWF-Indonesia adalahmenyelamatkan keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak ekologis aktivitas manusia melalui: Mempromosikan etika konservasi yang kuat, kesadartahuan dan upaya-upaya konservasi di kalangan masyarakat Indonesia; Memfasilitasi upaya multi-pihak untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan proses-proses ekologis pada skala ekoregion; Melakukan advokasi kebijakan, hukum dan penegakan hukum yang mendukung konservasi, dan; Menggalakkan konservasi untuk kesejahteraan manusia, melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Untuk informasi selengkapnya mengenai WWF, silakan mengunjungi situs www.wwf.or.id