Oleh: Lie Tangkepayung

 Balai Taman Nasional Lorentz dan WWF Indonesia pada 13-14 Juni lalu mengadakan lokakarya pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Lorentz. Dihadiri oleh 60 peserta, lokakarya diadakan untuk membangun kesepahaman pengelolaan Taman Nasional Lorentz dengan berbagai pihak berkepentingan dan merumuskan mekanisme kelembagaan manajemen kolaborasi pengelolaan Taman. Lokakarya dihadiri oleh perwakilan sepuluh kabupaten yang wilayahnya masuk secara administratif dalam taman nasional, lembaga adat, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, swasta, Kodam XVII Cenderawasih, dan Kepolisian Daerah Papua. 
 
“Dari 2,5 juta hektar atau 7% dari luas wilayah Papua, Taman Nasional Lorentz mewakili ekosistem di Asia dan Taman Nasional Lorentz juga memiliki nilai penting yang tak hanya pada tingkat provinsi tetapi hingga dunia sehingga penting untuk dipikirkan secara serius tentang pengelolaannya, apalagi hingga saat ini masih terjadi pembalakan liar,” ujar Asisten Bidang Perekonomian Setda Provinsi Papua, Drs. Elly Laoupatty, saat membuka lokakarya yang berlangsung selama dua hari ini. Lebih lanjut beliau menekankan, “hal ini perlu dibahas secara sungguh-sungguh karena masyarakat telah lebih dulu ada di dalam kawasan maka boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya untuk kebutuhan sendiri. Akan tetapi, mereka perlu diajarkan untuk ikut memelihara kawasan taman nasional."" 
 
Forum yang terbentuk dan rekomendasi yang dihasilkan dalam lokakarya ini dicapai melalui diskusi perwakilan stakeholder dan pemangku kepentingan di Taman Nasional Lorentz, baik dari unsur masyarakat adat, pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat, perguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat. 
 
Dari lokakarya tersebut dihasilkan kesepakatan penting yang dituangkan dalam ""Kesepakatan Bersama Para Pihak Pembentukan Forum Kolaborasi Taman Nasional Lorentz"" yang ditandatangani oleh semua pemangku kepentingan di dalamnya.
 
Dalam sambutan di awal kegiatan, Kepala Balai Taman Nasional Lorentz, Drs. Atus Hans Ataruri, M.Hum, mengatakan, “Mari kita mencurahkan tenaga dan pikiran yang disertai dengan penuh keikhlasan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari kegiatan ini dapat terwujud dan dapat terus terjalin komunikasi yang akan menghasilkan suatu rekomendasi teknis dan dokumen kolaborasi. Hasil-hasil itu dapat kita dorong melalui tim adhoc yang dibentuk guna percepatan pengesahan regulasi di tingkat pusat sebagai dasar berpijak dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Forum Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Lorentz.""
 
Selain itu, ditetapkan pula struktur kelembagaan Forum Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Lorentz yang diketuai oleh Direktur WWF-Indonesia Program Papua, Drs. Benja V. Mambai, Msi., didampingi oleh tiga wakil ketua yang berasal dari pimpinan unsur agama, adat, dan Pemerintah daerah serta Kepala Balai Taman Nasional Lorentz sebagai sekretaris forum. Balai Taman Nasional Lorentz yang terletak di Wamena akan berfungsi sebagai sekretariat forum. Forum ini juga didukung oleh tiga kelompok kerja (Pokja), yaitu Pokja Wilayah I (Mimika & Asmat), Pokja Wilayah II (Jayawijaya, Yahukimo, Lanny Jaya, Nduga), dan Pokja Wilayah III (Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya). Pengurus forum akan bekerja selama tiga tahun (2013-2016) dan selanjutnya akan dipilih kembali melalui mekanisme musyawarah. 
 
Kurang lebih 11 isu strategis yang diidentifikasi selama lokakarya ini akan menjadi prioritas utama bagi forum ini untuk ditindaklanjuti. Lokakarya diakhiri dengan pembacaan hasil lokakarya dan rekomendasinya, serta penandatanganan kesepakatan bersama oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan dan stakeholder. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Jan Jap L. Ormuseray, SH. M.Si, berkenan menutup lokakarya atas nama pemerintah Provinsi Papua.