Republik Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dengan penduduk sebanyak 235 juta (2013). Luas wilayahnya yang mencakup daratan dan lautan juga menempatkannya dalam 20 negara terbesar di dunia.
 
Bentang alam Indonesia yang terdiri dari laut, pulau, kepulauan dan pegunungan, dalam proses pembangunan dan pengembangannya dari masa ke masa menghasilkan banyak dampak. Dampak tersebut ada yang yang positif namun ada pula yang memberi dampak kesenjangan kehidupan di sebagian besar masyarakat. Kondisi inilah yang memberi ruang bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi non pemerintah (Ornop) untuk berperan pada pergerakan di tingkat akar rumput untuk dan dari masyarakat dalam rangka mencapai penghidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.
 
Dalam perjalanannya yang cukup panjang, sejumlah LSM di beberapa daerah menjalin kemitraan dengan pemerintah di daerah masing-masing maupun pihak terkait lainnya. Secara umum dapat dikatakan keberadaan LSM di masyarakat maupun pemerintah diterima dan diakui memberikan hasil dan dampak positif.
 
Dalam pengembangan dan penerapan program pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (PPB) atau juga dikenal dengan istilah aslinya Education for Sustainable Development (ESD), sejumlah pemangku kepentingan termasuk  organisasi sipil/lembaga swadaya masyarakat juga ikut berperan penting.
 
Menjelang berakhirnya Dekade PPB (2005 – 2014) sebagaimana dicanangkan UNESCO hampir sepuluh tahun lalu, sejumlah penggerak PPB/aktivis LSM tergerak untuk melihat sejauh mana PPB dikenal, dipahami, dan dilaksanakan di Indonesia. Perjalanan program PPB di Indonesia dan pendampingan oleh LSM tersebut perlu direkam dan didokumentasikan sebagai bahan masukan dan pembelajaran bersama. Hal tersebut mendorong pembuatan “Perjalanan Education for Sustainable Development di Indonesia dalam Perspektif LSM” ini. Laporan ini dimaksudkan sebagai pendukung informasi penerapan PPB dalam berbagai bentuk dan penerjemahan di tingkat lapangan di sejumlah wilayah di Indonesia.
 
Untuk mengumpulkan data pendukung pembuatan laporan ini, pada semester kedua tahun 2012, beberapa LSM melakukan Focus Group Discussion (FGD) di tujuh kota lokasi dengan mitra program yang terdiri dari guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan kota atau kabupaten, BLH, serta LSM lain. Di tingkat nasional, pada bulan Desember 2012 Jaringan PPB Indonesia dan WWF Indonesia mengadakan Lokakarya Kebijakan PPB yang dihadiri 150 orang yang merupakan perwakilan dari pemerintah  pusat hingga daerah, kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan di sekolah, dan sejumlah mitra program. Lokakarya Kebijakan PPB tersebut menjadi titik awal terbentuknya Kelompok Kerja: Sosialisasi Rekomendasi Hasil Lokakarya Kebijakan PPB dan pembuatan laporan “Perjalanan Education for Sustainable Development di Indonesia dalam Perspektif LSM”
 
Status implementasi dan kajian PPB dalam laporan ini didapat berdasarkan pengumpulan praktek-praktek pelaksanaan PPB (best practice) dari 22 NGO di 11 daerah/provinsi di Indonesia. Harus diakui, pengumpulan data dalam waktu dan sumber daya manusia terbatas ini tidak bisa mewakili Indonesia secara utuh. Meskipun begitu, diharapkan data yang terkumpul ini bisa memberikan gambaran besar tentang pelaksanaan PPB di Indonesia. Penyusunan laporan ini memberikan sumbangan kerangka keberlanjutan dari sudut pandang dan perspektif pelaku di tingkat akar rumput di beberapa wilayah di Indonesia.