USAID SEA Project bersama WWF-Indonesia baru saja melaksanakan Pelatihan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 5-7 Desember 2018 di Hotel M Kyriad, Kota Sorong, Papua Barat. Peserta pelatihan tersebut adalah anggota POKMASWAS yang berasal daerah pesisir Kabupaten Sorong Selatan, salah satu wilayah yang sedang dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Provinsi Papua Barat.

POKMASWAS merupakan sebuah kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan lapangan secara aktif melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab. Peran POKMASWAS tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri KP Nomor 58 tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Keberadaan potensi sumber daya pesisir yang cukup besar di Kabupaten Sorong Selatan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga sumber penghidupannya. Sejak awal terbentuk, hampir semua POKMASWAS di Sorong Selatan belum melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal, dimana pengawasan secara partisipatif belum intens dilakukan. Hasil identifikasi WWF-Indonesia, telah ditemukan sebagian besar kepengurusan POKMASWAS belum terstruktur, aktivitas pengawasan belum dilaksanakan dan kurangnya kemampuan anggota dalam mengolah informasi.

WWF-Indonesia berupaya memperkuat peran masyarakat pesisir dalam mengawasi sumber daya mereka, serta mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan program pengawasan agar kawasan konservasi yang terbentuk nanti dapat berjalan efektif. Pelatihan diikuti oleh 21 peserta yang berasal dari lima POKMASWAS di Sorong Selatan yaitu: Mesar Jaya, Klasaimus, Udang, Siganoi, dan Kenaburi.

Fasilitator untuk pelatihan POKMASWAS di antaranya berasal dari SEA Project, KKP, DKP-PSDKP Provinsi Papua Barat, dan DKP-PSDKP Sorong. WWF-Indonesia turut berperan sebagai co-fasilitator dalam pelatihan yang berlangsung secara interaktif bersama para peserta. Peserta juga diajari cara mengirim SMS Gateway kepada KKP jika menemui ancaman atau tindakan pelanggaran perikanan di sekitar mereka. Di mana melalui sistem tersebut, laporan dari anggota POKMASWAS akan segera ditindaklanjuti oleh KKP ke unit pelaksana yang ada di daerah.

Peserta pelatihan diberi pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota POKMASWAS berdasarkan prosedur operasional standar yang ditetapkan. “Meskipun perairan yang dimiliki cukup luas, masyarakat mengetahui betul lingkungan di sekitarnya, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan menjadi amat penting,” ujar Eka Setiawan, fasilitator dari DKP-PSDKP Papua Barat di sela-sela sesi pelatihan.

Isu-isu perikanan di Sorong Selatan di antaranya seperti penggunaan Akar Bore dari tanaman Tuba untuk menangkap ikan yang sifatnya tidak ramah lingkungan, konflik pemanfaatan antara nelayan asli dan nelayan pendatang, berkurangnya hasil tangkapan udang, serta penebangan hutan mangrove menjadi sorotan di setiap diskusi peserta. Hal-hal tersebut kemudian dijadikan acuan bagi anggota POKMASWAS untuk belajar mengidentifikasi isu prioritas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Di akhir pelatihan, peserta diajak untuk menyusun Rencana Aksi yang bisa dijadikan sebagai acuan program kerja masing-masing kelompok untuk mengaktifkan peran POKMASWAS dalam melaksanakan pengawasan dan melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi di sekitar kawasan konservasi.