Pada awal Agustus lalu, WWF-Indonesia berkolaborasi dengan Dana Ilmu Pengetahuan Umum (DIPI) mengadakan workshop dalam memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan dalam mengeksplorasi implementasi FOLU Net Sink di Daerah. Bersama dalam acara tersebut, Yayasan Climate and Society (YCS) memaparkan hasil studinya terkait optimalisasi FOLU di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang kemudian diikuti oleh sesi diskusi. FOLU Net Sink sendiri adalah indikator utama untuk menilai kemampuan sektor Hutan dan Penggunaan Lahan Lainnya bagi Indonesia untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2060. Indonesia telah menetapkan Nationally Determined Contributions (NDC) kedua dengan target pengurangan emisi GRK sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Untuk mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030, pemerintah telah merumuskan dan menyiapkan strategi pengamantan terkait 12 Rencana Operasional (RO) yang akan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah.

Analisis FOLU berdasarkan RO 

Berdasarkan proses diskusi yang terjadi selama acara berlangsung, dapat disimpulkan bahwa rencana kerja FoLU Net Sink dan potensi provinsi di Sintang, Kalimantan Barat, serta Katingan, Kalimantan Tengah menunjukkan kemajuan dalam perubahan kawasan hutan gambut dan pendayagunaan mineral. Kedua provinsi ini menunjukkan peningkatan dalam pembangunan kawasan konservasi dan komitmen mereka terhadap FoLU Net Sink 2030. Kemudian, telah dilakukan identifikasi awal terhadap implementasi RO di kabupaten atau kota di Kalimantan Timur, yaitu kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan satu-satunya kabupaten yang sebagian besar telah mengimplementasikan semua 12 RO. Harapannya dengan identifikasi yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan pendekatan secara luas dan sistematis untuk mencapai target perubahan iklim di Indonesia.

Pemanfaatan Dukungan Finansial

Dukungan finansial untuk pencapaian target FOLU Net Sink 2030 datang dari berbagai sumber, termasuk Dana Transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa (DD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH cenderung dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dimana DD fokus pada keberlanjutan sumber daya alam di pedesaan, dan DAK difungsikan untuk pengelolaan lahan kritikal dan pengembangan komunitas sekitar kehutanan. Selain pendanaan konvensional, keuangan inovatif seperti Harga Karbon, Kredit Keanekaragaman Hayati dan Green Bonds juga penting untuk mencapai tujuan nol emisi di Indonesia dengan menangani berbagai tindakan mengurangi dan beradaptasi pada perubahan iklim untuk mencapai FOLU Net Sink 2030.