Manokwari, Papua Barat, 10 Oktober 2018 – Pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan di Tanah Papua menjadi komitmen bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan lokal, nasional dan internasional. Komitmen ini dideklarasikan pada acara penutupan Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (International Conference on Biodiversity, Ecotourism & Creative Economy/ICBE) di Manokwari, Papua Barat tanggal 10 Oktober 2018.

Deklarasi Manokwari yang bertujuan untuk meneguhkan komitmen para pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan di dua wilayah provinsi di Tanah Papua ini ditandatangani oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Komitmen ini menjadi kontribusi nyata Papua pada pencapaian target perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang juga merupakan Tujuan Pembangunan Manusia di Indonesia.

Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan fungsi lindung hingga 70% dalam alokasi pola ruang di Provinsi Papua Barat. Ini menjadi bukti konkrit menyusul pendeklarasian Provinsi Konservasi pada tahun 2015 silam.

“Komitmen ini menjadi niat baik untuk memulai pendekatan pembangunan yang lebih menghargai jasa lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam yang memberikan manfaat lebih bagi kesejahteraan masyarakat adat,” kata Dominggus Mandacan.

"Berusaha tetap fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan sejujurnya cukup berat karena setiap saat ada pihak yang tunggu saya di depan pintu untuk mendapatkan izin konsesi baru. Tapi kita harus taat aturan, termasuk taat menjalankan Instruksi Presiden untuk moratorium pembukaan lahan sawit dan tambang, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum. Jika ada yang perlu ditinjau, akan kami jadikan data untuk pengambilan keputusan. Inilah yang harus dilakukan jika tak mau berurusan dengan KPK dan BPK," ujar Gubernur Papua Barat pada kesempatan sesi diskusi ICBE.

Selaras dengan itu, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten 2, Noak Kapisa menyatakan harapannya supaya visi Provinsi Konservasi yang mengusung pembangunan berkelanjutan segera terwujud nyata. “Deklarasi ini merupakan bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan Visi 2100 yang menekankan peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat setinggi-tingginya dan seadil-adilnya. Pernyataan visi ini menegaskan pentingnya alam bagi Papua di masa kini dan masa depan,” kata Noak Kapisa.

Konferensi empat hari yang mengambil tema “Provinsi Berkelanjutan: Solusi Cerdas Pembangunan di Tanah Papua” ini melibatkan sekitar 750 peserta dari Indonesia dan mancanegara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Brazil, Meksiko, Belanda, Jerman, Spanyol, Australia, Jepang, Tiongkok, Korea, Papua Nugini dan lain-lain.

Tanah Papua seluas 41 juta ha daratan dan perairan secara administratif terbagi dua yaitu Provinsi Papua dengan luasan 314,066.64 km2 dan Provinsi Papua Barat dengan luasan wilayah 108,181.76 km2. Kawasan hutan dan perairan di Tanah Papua menjadi aset keanekaragaman hayati bagi Indonesia.

Semangat deklarasi ini diharapkan mendukung terbentuknya kawasan konservasi baru dan kawasan ekosistem esensial di bentang darat, juga terbentuknya jejaring pengelolaan kawasan konservasi dan perairan bentang laut di Tanah Papua, yang ditetapkan sebagai kawasan yang bertujuan untuk perlindungan hidrologi, sosial-budaya dan hutan adat. Deklarasi ini juga diharapkan dapat mendukung pelibatan aktif dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Tanah Papua.

Inisiatif dan kontribusi dari kedua pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target peruntukan ruang budi daya dan lindung di Tanah Papua demi terjaganya alam sebagai sumber penghidupan dan kehidupan umat manusia.

Direktur Program Papua WWF Indonesia, Benja Mambai menanggapi penyelenggaraan perhelatan ICBE yang ketiga di Manokwari – yang pertama dan kedua diselenggarakan di Jayapura. “Banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh masyarakat Papua, bukan saja kearifan lokal di bidang konservasi, tetapi juga inovasi kewirausahaan. Misalnya, beberapa pelaku ekowisata merupakan warga asli Papua yang berasal dari berbagai komunitas adat seperti Alex Waisimon dari Jayapura, Maksimus Tipagaul dari Timika dll. Mereka mengembangkan bisnis ekowisata yang memanfaatkan potensi alam di wilayah adatnya. Program ekowisata yang secara langsung melibatkan masyarakat setempat ini turut mengedukasi mereka untuk melestarikan alam karena ekowisata terbukti mampu memberikan manfàat ekonomis, ekologis dan sosial budaya kepada mereka,” kata Benja Mambai.

“Apa yang telah dicanangkan oleh Gubernur Papua dan Papua Barat dengan menjadikan Tanah Papua sebagai provinsi berkelanjutan berbasis wilayah adat merupakan sebuah terobosan baru untuk mendukung komitmen nasional maupun global dalam upaya menyejahterakan masyarakat sekaligus menurunkan emisi CO2. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengubah paradigma bahwa membangun Papua tidak semata-mata dengan mengkonversi hutan alam untuk investasi berbasis lahan seperti perkebunan sawit, tanaman industri, atau pertambangan. Komitmen kedua kepala daerah untuk mewujudkan visi provinsi berkelanjutan berbasis wilayah adat sejalan dengan semangat untuk melestarikan Tanah Papua, surga Tuhan yang jatuh ke bumi,” tutup Benja.