Oleh: Ali Rizqi Arasyi

Lampung (25/01)-Kinerja Elephant Patrol Team (EPT) yang telah beroperasi sejak akhir Juli 2009 menunjukkan hasil yang positif. Hasil ini didapat dari pertemuan sejumlah pihak yang terdiri dari Balai Besar Taman Nasional bukit Barisan Selatan (BB TNBBS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat, Forum Komunikasi Mahout Sumatera (FOKMAS) dan WWF-Indonesia pada 7 Desember 2009 lalu dengan agenda evaluasi operasi EPT.

Tujuan awal pembentukan EPT ini adalah untuk membantu Balai Besar TNBBS mengurangi praktik-praktik non lestari di dalam kawasan taman nasional, membantu BB TNBBS dan masyarakat sekitar dalam memitigasi konflik gajah-manusia, serta melihat kelayakan kegiatan elephant patrol dan wilayah di lokasi patroli sebagai salah satu tujuan ekowisata. Mengacu pada tujuan EPT, kelima pihak di atas menilai uji coba EPT di Resort Pemerihan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) wilayah II Bengkunat, dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) wilayah I Semka BB TNBBS mempunyai dampak yang positif.

Berdasarkan kondisi ini, para pihak sepakat melanjutkan kegiatan EPT sampai Juni 2010. Pada operasi periode selanjutnya diharapkan adanya dukungan pendanaan dari Pemda Kabupaten Lampung Barat dan Balai Besar TNBBS. Hasil operasi EPT nantinya akan menjadi rujukan program-program yang terkait dengan pengelolaan kawasan TNBBS seperti rehabilitasi dan restorasi habitat. Berikut ini adalah deskripsi singkat beberapa hasil operasi EPT.
Operasi di lokasi perambahan
Pada wilayah kerja EPT, panjang batas kawasan TNBBS yang dipatroli lebih kurang 20 km, daerah ini masuk dalam wilayah administrasi 3 desa yaitu, Desa Pemerihan, Suka Marga, dan Sumber Rejo. Ketiganya terletak di kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Lampung Barat. Seperti umumnya daerah diperbatasan kawasan TNBBS, di daerah ini kegiatan ilegal seperti perambahan, perburuan liar, dan illegal logging juga terjadi.
Sebelum EPT beroperasi, luas wilayah TNBBS yang telah dirambah di daerah ini mencapai 727, 8 ha dan dibagi menjadi 3 blok. Blok A luasnya sekitar 49,3 ha, Blok B sekitar 271,9 ha, dan Blok C 406.5 ha. Dari total luas ini, sebagian berupa kebun yang masih aktif dikelola dan sebagian lagi adalah kebun yang tidak terawat , serta sebagian lainnya berupa lahan belukar. Tanaman yang ditanam antara lain kopi, coklat, lada, kacang tanah, pisang, padi, ubi kayu, dan lainnya. Pelaku perambah di daerah ini berasal dari masyarakat desa sendiri dan dari luar desa. Khusus pada Blok C, masyarakat yang merambah telah mendirikan pemukiman, disini juga terjadi kegiatan penebangan liar. Sedangkan Blok A dan B para perambah tidak bermukim didalamnya.
Selama masa uji coba, EPT secara rutin dan intensif melakukan patroli di daerah ini. Pada saat patroli, EPT memberian pemahaman dan peringatan kepada perambah, tapi belum melakukan tindakan penegakan hukum langsung di lapangan. Hasil pelaksanaan patroli seperti ini, telah membuat sebagian perambah meninggalkan dan tidak mengelola lagi lahan di TNBBS. Sebagian lahan yang telah ditinggalkan sudah mulai tumbuh gulma, tanamannya tidak dipelihara, serta tidak lagi melakukan pemanenan. Khusus di Desa Pemerihan (perambahan pada lokasi Blok A dan B), sekitar 120 kk atau seluas 187 ha lahan telah ditinggalkan dan tidak dikelola lagi.
Dari semua lokasi perambahan di wilayah kerja EPT, perambahan di Blok C yang berada di Dusun Sumber Sari, Desa Sumber Rejo relatif sulit ditangani. Wilayah TNBBS yang dirambah selain untuk perkebunan juga dijadikan pemukiman. Mereka beranggapan bahwa lahan yang mereka garap adalah lahan milik adat, walaupun mereka sesungguhnya telah mengetahui batas TNBBS. Di daerah ini, jual beli lahan juga marak terjadi. Pada kondisi seperti ini diperlukan operasi gabungan dan dukungan penuh dari berbagai pihak untuk menangani masalah pemukiman liar.
Membasmi penebang dan pemburu liar
EPT juga melakukan patroli untuk mengurangi kegiatan illegal logging. Pada awal uji coba, patroli EPT banyak menemukan tunggul kayu sisa tebangan dan tumpukan kayu yang belum diangkut dari TNBBS. EPT memusnahkan kayu hasil kegiatan ilegal tersebut, bahkan menemukan satu mesin chainsaw yang ditinggalkan penebang liar tersebut. EPT juga mencegah pengambilan hasil hutan, berupa Damar Batu (Shorea ovalis) dan rotan, serta melakukan monitoring jalur-jalur yang dicurigai sebagai tempat jalan masuk pencuri Damar Batu.
Untuk kegiatan perburuan satwa liar, EPT menemukan dan menghancurkan banyak jerat satwa di TNBBS. Bahkan pada salah satu kegiatan rutin patroli, EPT menemukan kerangka satu ekor gajah yang diduga mati enam bulan sebelum EPT beroperasi. Pada kerangka gajah tersebut ditemukan bekas tembakan.
Upaya Mitigasi EPT
EPT juga membantu masyarakat dan TNBBS memitigasi konflik manusia dan gajah. Masyarakat yang selalu menghadapi konflik sangat senang dan terbantu. EPT memberikan penyuluhan tentang cara penanganan konflik yang baik sehingga tidak melukai gajah maupun manusianya sendiri. EPT juga memberikan berbagai peralatan untuk mengusir gajah liar seperti meriam bambu/paralon, lampu sorot, dan lainnya.
Untuk memudahkan monitoring pergerakan kelompok gajah yang sering berkonflik di daerah ini, EPT telah memasang satu unit GPS Satelitte Collar pada kelompok gajah liar yang sering berkonflik tersebut. Dengan bantuan alat ini, keberadaan gajah liar dapat dideteksi secara dini, supaya masyarakat dan EPT dapat melakukan persiapan-persiapan dalam penanganan konflik yang akan terjadi dengan lebih baik.
Selain penanganan aktivitas ilegal dan mitigasi konflik manusia-gajah, EPT dan wilayah operasinya juga dinilai layak menjadi tujuan ekowisata. Selama masa uji coba, tidak kurang 50 orang wisatawan dari mancanegara telah datang melihat EPT. Sehingga di masa datang perlu dilakukan persiapan-persiapan lebih lanjut terhadap EPT ini dan pengembangan daerah operasinya sehingga lebih menarik untuk tujuan ekowisata.

Artikel terkait:
Optimalkan mitigasi konflik gajah-manusia, TNBBS gunakan GPS Satellite Collar
Kontak :
Ali Rizqi Arasyi (ararasyi@wwf.or.id)
Marino(marino74@yahoo.com)
Kismono(kiss_trd@yahoo.co.id)