Oleh Aulia Rahman

Pemerintah kabupaten Berau dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya sepakat untuk mengelola dan memanfaatkan sektor kelautan Berau bersama-sama secara berkelanjutan demi menunjang pembangunan lokal dan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU)  di Jakarta, Selasa (08/11).

Wilayah perairan Berau mencakup 28,74 persen dari total keseluruhan wilayah kabupaten tersebut dengan potensi yang tinggi di bidang perikanan tangkap, yakni sekitar 16,2 ribu ton per tahun dengan total armada kapal sebanyak 2.441 unit. Sementara total produksi budidaya perikanan mencapai lebih dari 403 ton per tahun yang dihasilkan dari kolam dan tambak seluas 3.573 hektar serta 690 unit karambah (1).

Tidak hanya itu, sejak dulu, Berau juga dikenal dengan potensi wisata bawah lautnya yang menjadi magnet bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Kepulauan Derawan, Pulau Sangalaki, Pulau Maratua, dan Pulau Kakaban yang terkenal dengan danau yang berisi ubur-ubur yang tidak menyengat adalah beberapa potensi-potensi wisata bahari yang perlu digarap secara serius namun tetap harus dalam koridor yang berkelanjutan.

Sementara ini ancaman terhadap sektor perairan Berau adalah perdagangan satwa dilindungi seperti perdagangan telur penyu. Aktivitas perikanan yang merusak seperti penggunaan bom dan sianida pun turut memperburuk kondisi perairan wilayah ini. Padahal Peraturan Bupati Berau no 31 tahun 2005 sudah menetapkan “Kawasan Konservasi Laut” di wilayah Berau.

WWF telah bekerja di Berau sejak tahun 2000 yang dimulai dari program perlindungan penyu. Kini, WWF bersama mitra lokal dan pemangku kepentingan terkait bekerja sama mendorong praktik perikanan berkelanjutan yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian lokal dan nasional.

Referensi:
(1) Siaran pers KKP: http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/6540/KKP-GANDENG-BERAU-KELOLA-LAUT/