Oleh: Kurnia Dwi Agustina (Seafood Savers Communication Assistant)

Kesadaran konsumen akan pelestarian ekosistem laut yang mulai tumbuh menjadikan permintaan produk perikanan yang dihasilkan melalui aktivitas bertanggung jawab meningkat. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi bersama masyarakat dan sektor bisnis juga memiliki andil dalam menjaga sumber daya perikanan di Indonesia.

Seafood Savers bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan lokakarya dengan tema “Pemenuhan Permintaan Pasar Terhadap Produk Perikanan Indonesia yang Berkelanjutan” pada Selasa, 25 Oktober 2016 di Hotel Four Points by Sheraton, Jakarta. Acara ini bertujuan untuk mengajak pelaku industri perikanan memahami konsep dan pentingnya praktik perikanan berkelanjutan demi menjadikan produk perikanan Indonesia kompetitif di pasar global.  Wawan Ridwan, Direktur Coral Triangle WWF-Indonesia, dan Innes Rahmania, A.PI, S.Sos, MM, Direktur Akses Pasar dan Promosi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sepakat bahwa sustainability dan traceability merupakan faktor utama dalam proses produksi produk perikanan. Innes Rahmania menambahkan, “KKP dari hulu ke hilir berkomitmen terhadap keberlanjutan perikanan. Hal ini bisa dibuktikan dari kinerja yang sudah dicapai bersama, seperti aktivitas pemberantasan illegal fishing, bertambahnya produk perikanan berkelanjutan binaan KKP, pengaturan alat tangkap hingga penentuan jenis ikan dan area tangkap tertentu. Saat ini pemerintah menjadikan laut sebagai beranda, kita ingin sektor perikanan menjadi mandiri, maju dan kuat berbasis kepentingan nasional dan tentu ini tidak akan tercapai jika aktivitas perikanan tidak dilakukan berkelanjutan”.

Dr. Imam Musthofa, Sunda Banda Seascape & Fisheries Program Leader WWF-Indonesia, menjabarkan tentang pangan perikanan global yang kondisinya sedang tidak aman. Imam menjelaskan bahwa dua tahun yang lalu, sumber daya ikan Indonesia sudah over-exploited sebanyak 53%, berdasarkan data yang dirilis oleh FAO. Dalam kesempatan tersebut turut mengundang lembaga-lembaga sertifikasi yang diantaranya adalah Intertek, Control Union, dan SCS Global Services. Ketiga lembaga tersebut mempresentasikan prinsip-prinsip utama dalam sustainability dan traceability sebagai bagian dari permintaan pasar kepada pelaku industri perikanan di Indonesia.

Pemerintah tentunya tidak tinggal diam dalam menghadapi perubahan perilaku pasar tersebut. Hal ini diwujudkan melalui tersedianya panduan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budi daya Ikan yang Baik (CBIB) oleh KKP. Pemaparan kedua panduan tersebut disampaikan oleh Lukman Nur Hakim, Spi, Msi, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan – KKP dan Debora Prihatmajanti , S.P, M.S.T.Pi, Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya, yang dapat membantu memastikan produk perikanan dihasilkan dengan cara bertanggung jawab. Dengan bertemunya berbagai pemangku kepentingan dalam acara tersebut, semakin menambah keyakinan bahwa praktik perikanan berkelanjutan dapat meningkatkan nilai produk dan keberlangsungan industri perikanan Indonesia.