Oleh:

• Saraswati Adityarini (Fisheries Officer, WWF-Indonesia)
• Jensi Sartin (Komodo MPA Coordinator, WWF-Indonesia)

“Dapat dikatakan, Manggarai Barat tergolong kurang menerapkan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (EAFM). Setiap aspek dalam tiap domain perikanan memerlukan perbaikan seusai dengan rencana aksi,” papar Bapak Jotham pada Kelas Terpadu Organisasi Perangkat Daerah di Manggarai Barat.

Berdasarkan Keputusan Menteri 47 tahun 2016 mengenai status tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan di ikan pada WPP 573 dan WPP 713 (Manggarai Barat), sebagian besar status perikananpada kondisi Moderat dan Over-exploited.

“Bercermin dalam kondisi tersebut, mempertahankan produktivitas perikanan dalam meningkatkan perekonomian daerah perlu diiringi dengan perencanaan pengelolaan perikanan yang baik,” lanjut Bapak Jotham.

“Perilaku kita yang kurang memperhatikan ekosistem dan habitat yang menjadi rumah ikan dengan merusak karang, merambah kawasan mangrove, dan sampah - akan berdampak pada stok perikanan Manggarai Barat,” tambahnya.

Dalam kelas ini, peserta juga diberi kesempatan mendiskusikan langkah –langkah untuk menjalankan rencana aksi bersama membangun sektor perikanan. Hasil diskusi merekomendasikan untuk membentuk wadah atau kelompok kerja yang terdiri dari beberapa lintas sektor untuk mengakomodir dan  melahirkan program kegiatan mulai dari perencanaan, pendataan, analisa, hingga publikasi, termasuk dengan penilaian EAFM.

Tantangan besar bagi Manggarai Barat, untuk selanjutnya mewujudkan sinergi antar sektor dalam mengelola bersama potensi perikanan – hal yang masih mereka rasa kurang saat ini.

“Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus dibangun. Hal ini semakin penting mengingat implementasi dari UU Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil kepada Provinsi” kata Imam Hendri dari Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kelas Terpadu ini juga dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kelas Terpadu Organisasi Perangkat Daerah Manggarai Barat ini adalah hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan WWF-Indonesia yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Peserta kelas ini adalah perwakilan dari Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Balai Taman Nasional Komodo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Bagian Hukum, Satker Wilayah Karantina Labuan Bajo, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, hingga Dinas Pariwisata dan Budaya.

Kelas Terpadu ini akan berlangsung selama 6 bulan, dengan topik mulai dari kawasan konservasi perairan, perencanaan dan penganggaran pembangunan hijau, perikanan berkelanjutan, tata ruang yang berkeadilan, partisipasi publik dalam pembangunan, hingga pariwisata berkelanjutan.