Jakarta, 31 Mei 2018 —  Delapan bank nasional yang mewakili 46% aset perbankan Indonesia mengumumkan  terbentuknya  Inisiatif  Keuangan  Berkelanjutan  Indonesia  (IKBI).  Peluncuran IKBI ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Pembentukan IKBI oleh delapan bank  dan  WWF-Indonesia  yang  disaksikan  oleh  Kepala  Eksekutif  Pengawas  Perbankan, Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Heru  Kristiyana  dan  Direktur  Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ida Bagus Putera Prathama.

Kedelapan bank tersebut yaitu, Bank Artha Graha Indonesia, BRI Syariah, Bank Central Asia, Bank  Mandiri, Bank  Muamalat,  Bank  Negara  Indonesia,  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa Barat dan Banten,  dan Bank Rakyat Indonesia tergabung dalam kelompok ‘First Movers on Sustainable  Banking’.  Pembentukan  IKBI  merupakan  wujud  nyata  komitmen  perbankan Indonesia dalam menerapkan praktik keuangan berkelanjutan yang inklusif pada sektor jasa keuangan.  Platform  ini  bersifat  terbuka  untuk  industri  jasa  keuangan  bank  dan  non-bank, emiten, dan sektor industri relevan lainnya.

Kelahiran  IKBI  tidak  terlepas  dari  keberhasilan  proyek  perintis  ‘First  Steps  to  become Sustainable Bank’ yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) tahun 2015 silam dan mendapat bimbingan teknis dari WWF-Indonesia. Dalam proyek tersbut, kedelapan bank ‘First Movers’ memperoleh bimbingan terkait implementasi manajemen risiko lingkungan hidup dan tata kelola. Beberapa keluaran dari proyek rintisan ini termasuk perbaikan kebijakan dan  Standar  Prosedur  Operasi  (Standard  Operating  Procedure/SOP)  pada  masing-masing bank serta perbaikan kualitas pembiayaan khususnya pada sektor usaha yang memiliki risiko lingkungan hidup dan sosial yang tinggi.

IKBI merupakan inisiatif riil berbasis-pasar dari Industri Jasa Keuangan (IJK) yang diharapkan mampu mendukung implementasi peta jalan (roadmap) keuangan berkelanjutan beserta aturan implementasinya, yaitu Peraturan OJK No.51 dan No.60 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Keuangan  Berkelanjutan  dan  Green  Bond.  IKBI diharapkan  berfungsi sebagai  sarana  tukar pengalaman, belajar antar pelaku IJK sekaligus meluaskan informasi dan penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan kepada IJK.

Sejalan  dengan  First  Movers,  IKBI  bertujuan  menguatkan  kelembagaan,  khususnya  pada bidang manajemen risiko lingkungan hidup, sosial dan tata kelola.  Inisiatif ini juga dibangun untuk  berkontribusi  sekaligus  menangkap  peluang  bisnis  terhadap  upaya  pembangunan ekonomi  Indonesia  yang  memiliki  ketahanan  terhadap  perubahan  iklim  dan  berkontribusi langsung pada upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“IKBI  berorientasi  menangkap  peluang-peluang  bisnis  baru  dan  mendorong  penerapan keuangan   berkelanjutan   yang   inklusif,   sejalan   dengan   target  pemerintah   mewujudkan 2 pembangunan berkelanjutan   dan   pencapaian   komitmen   Perjanjian   Iklim   Paris”, jelas Mohammad Irfan, Direktur Manajemen Risiko PT BRI Tbk yang bertindak sebagai Ketua IKBI saat ini. “Selain sosialisasi dan penguatan kelembagaan, program IKBI di tahun pertama akan   berorientasi   pada   peningkatan   portofolio   hijau   yang   berkualitas   dengan   fokus pengembangan proyek perdana bersama para anggota, mitra strategis lainnya dan regulator”, lanjutnya.

Berdasarkan data studi yang dilansir oleh UNEP dan Development Bank of Singapore (DBS) pada November 2017, peluang investasi hijau di ASEAN pada periode 2016 – 2030 mencapai sekitar US$2,3 - 3 triliun. Indonesia merupakan negara berpotensi tertinggi untuk menangkap investasi hijau tersebut. Menurut identifikasi, setidaknya 36% dari total potensi investasi sektor infrastruktur dan energi terbarukan sebesar US$8 triliun dapat diserap oleh Indonesia. Hal-hal penting  yang  mempengaruhi  peningkatan  peluang  investasi  hijau  yaitu,  dikeluarkannya berbagai  kebijakan  yang  memberikan  insentif  bagi  sektor  swasta  untuk  menyediakan pendanaan  bagi  proyek  SDGs  maupun  perubahan  iklim,  kemajuan  teknologi  serta  semakin berkembangnya/ inovasi produk/ layanan jasa keuangan yang sesuai.

Pada tahap awal, IKBI telah mengembangkan roadmap jangka pendek. Selama satu tahun ke depan, IKBI akan aktif mengembangkan roadmap jangka panjang bersama para anggotanya untuk  mengedepankan  program-program  strategis,  melakukan  sosialisasi  dan  membangun kemitraan serta inisiasi proyek-proyek pilot dalam mengembangkan model bisnis hijau yang aplikatif.

Ketua  Badan  Pengurus  WWF-Indonesia,  Kemal  Stamboel  menyatakan,  “Sektor  jasa keuangan  tidak  hanya  berperan  kunci  dalam  mendorong  para  nasabahnya  menerapkan transformasi praktik berkelanjutan,   mereka   juga   mampu   menghidupkan   kesejahteraan masyarakat terdampak dari suatu pembiayaan”. Ia menegaskan, “Agar target pemerintah dapat dicapai  secara  efektif,  industri  jasa  keuangan  perlu  menetapkan  skala  prioritas  dalam membangun  suatu  kebijakan  sektoral  yang  berpengaruh  mendorong  kinerja  keberlanjutan nasabahnya.  Disamping  itu,  pengembangan  model  bisnis  baru  yang  inovatif  dan  kolaboratif perlu menjadi urgensi program IKBI”.

“Saat  ini  pemerintah  Indonesia  sedang  menyiapkan  instrumen  pendanaan  perubahan  iklim yang dapat meningkatkan nilai komersial investasi berkelanjutan. Harapannya komitmen yang dituangkan di dalam inisiatif ini dapat menjadi wadah strategis terkait dengan penyediaan akses pendanaan dan berbagai bentuk insentif lainnya,” ungkap Dr. Ida Bagus Putera Prathama, Direktur  Jenderal  Pengendalian  Perubahan  Iklim,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.

Pembentukan IKBI juga didukung oleh pendanaan dari GIZ dan EMSD. Kegiatan peluncuran inisiatif  ini  diikuti  dengan  sesi  ‘CEO  Dialogue’  dan  seminar  keuangan  berkelanjutan  yang bertujuan memberikan sosialisasi terhadap para pimpinan dan staf senior dari IJK mengenai kemajuan dan kerangka kebijakan keuangan berkelanjutan baik di tingkat global dan nasional.

Berbagai narasumber strategis dan ahli keuangan berkelanjutan yang terlibat antara lain Inisiatif Keuangan   Berkelanjutan   Mongolia,   Badan   Koordinasi   Penanaman   Modal   (BKPM), Kementerian Keuangan, International Finance Corporation (IFC), PT Royal Lestari Utama, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan HSBC Indonesia.

                                                                               ###

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

➢    Tria  Mutiari  Meilan  |  Enterprise  Risk  Management  Department,  BRI  |  tria_mutiari@bri.co.id  |

+628988400061

➢    Rizkiasari  Yudawinata  |  Sustainable  Finance  Program,  WWF-Indonesia  |  rjoedawinata@wwf.id  |

+628112344343

➢    Margareth  Meutia  |  Footprint  Campaign  Coordinator,  WWF-Indonesia  |  mmeutia@wwf.id  |

+628158812844